Menuju konten utama

Kumpulan Contoh Soal Evaluasi MOOC PPPK 2023 dan Kunci Jawaban

Berikut adalah kumpulan contoh soal evaluasi MOOC PPPK 2023 dan kunci jawabannya. 

Kumpulan Contoh Soal Evaluasi MOOC PPPK 2023 dan Kunci Jawaban
Sejumlah Calon Pegawai Negara Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 mengikuti peresmian dan penyerahan Surat Keputusan (SK) di The Sultan Convention Center, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (25/5/2022). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/wsj.

tirto.id - Kumpulan contoh soal evaluasi MOOC PPPK tahun 2023 dapat digunakan untuk peserta yang dinyatakan lulus ujian menjadi PPPK.

Pasalnya, peserta yang lulus harus mengakses laman Swajar MOOC PPPK untuk melakukan pelatihan sebelum resmi diangkat dan menjadi salah satu syarat menjadi PPPK.

Untuk melakukan pelatihan atau latsar di Swajar MOOC PPPK dapat diakses melalui laman https://swajar-pppkpintar.lan.go.id/.

MOOC merupakan singkatan Massive Open Online Course Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berupa Pelatihan Dasar (Latsar).

Tujuan diadakannya MOOC PPPK untuk membentuk kompetensi calon ASN agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang maksimal untuk membangun pegawai yang profesional dan berkarakter.

Contoh Soal Evaluasi Akademik MOOC PPPK 2023 dan Jawaban

1. Berikut ini contoh cara mengidentifikasi konflik kepentingan, kecuali:

a. Memisahkan tugas publik dengan kepentingan pribadi

b. Sejauh Mana potensi terhadap kerugian instansi atau negara

c. Mengidentifikasi apakah bertentangan dengan kewajiban publik

d. Mengidentifikasi bagaimana agar dapat memberikan keuntungan finansial bagi pribadi

2. Secara umum, substansi laporan kinerja pada instansi pemerintah berisi sebagai berikut, kecuali:

a. Perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu

b. Pengukuran dan analisis capaian kinerja

c. Akuntabilitas keuangan

d. Sarana dan prasarana yang dimiliki instansi

3. Situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan seorang PNS adalah sebagai berikut, kecuali:

a. Melakukan kerjasama dengan lembaga lain melalui kesepakatan resmi (MoU) atas nama instansi

b. Hubungan dengan orang-orang yang berurusan dengan instansinya yang melampaui tingkat hubungan kerja profesional

c. Menerima hadiah dari pihak tertentu untuk melancarkan suatu proyek dengan prosedur yang tidak sesuai ketentuan

d. Memiliki saham di suatu perusahaan yang sedang mengikuti proses pengadaan barang dan jasa di instansinya

4. Pemerintah sudah memulai program pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme secara elektronik (e-procurement) dengan tujuan memudahkan prosedur dan meminimalisir Kasus KKN.

a. Akuntabilitas kejujuran dan hukum

b. Akuntabilitas proses

c. Akuntabilitas kepercayaan

d. Akuntabilitas program

5. .Walaupun sejak awal berdirinya Budi Utomo tidak terlibat dalam bidang politik, tetapi pada masa tahun 1915 organisasi ini mulai terjun dalam kancah politik melalui tindakan..?

a. Mengusulkan pembentukan Volksraad (dewan rakyat) bagi pribumi

b. memajukan pendidikan bagi kaum bumiputera

c. memelopori terbentuknya organisasi modern pertama di Indonesia

d. pembentukan organisasi wanita putri mardika

6. Etika merupakan cabang filsafat moral yang mencoba mencari jawaban untuk menentukan serta mempertahankan secara rasional teori yang berlaku secara umum tentang benar dan salah serta baik dan buruk. Pernyataan tersebut adalah pengertian etika menurut:

a. Frederickson dan Hart

b. Mcdonalds

c. Collins Cobuild

d. Gene Blocker

7. Ketaatan memenuhi ketentuan waktu kerja itulah menjadi dasar terwujudnya disiplin kinerja aparatur dan kinerja instansi pemerintah secara keseluruhan, merupakan:

a. Pelanggaran Etika Publik

b. Penyimpangan Moral

c. Pelanggaran Integritas

d. Wujud perilaku beretika

8. Perilaku yang tidak dapat menjadi teladan dalam menegakkan etika dan integritas publik di lingkungan kerja anda adalah:

a. Mendahulukan pelayanan masyarakat daripada kepentingan pribadi

b. Menjadi pengguna narkoba dan suka berjudi

c. Hadir tepat waktu untuk menyelesaikan tugas di kantor

d. Menegakkan hukum dan peraturan sesuai ketentuan yang berlaku

9. Dalam konteks Indonesia, menurut Azyumardi Azra, nilai-nilai etika sebenarnya tidak hanya terkandung dalam ajaran agama dan ketentuan hukum, tetapi juga dalam social decorum. Apakah yang dimaksud dengan social decorum?

a. Peraturan perundangan

b. Kewenangan

c. Kekuasaan

d. Kepantasan sosial

10. Kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi disebut

a. Total product management

b. Total improvement management

c. Total quality management

d. Total resources management

11. Mengembangkan rencana aksi dalam metode PDCA merupakan langkah :

a. Plan (Perencanaan)

b. Do (Melaksanakan)

c. Check (Pemeriksaan)

d. Act (Melakukan tindakan)

12. Berdasarkan undang-undang ASN, kode etik, dan kode perilaku ASN yaitu sebagai berikut kecuali

a. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang meskipun bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi

c. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan

d. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin

13. Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Yang perlu diperhatikan oleh Instansi dalam pengembangan kompetensi pegawainya antara lain, kecuali:

a. Pengembangan kompetensi digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier

b. Pengembangan kompetensi dilakukan atas permintaan individual pegawai sebelum dianalisis terlebih dahulu

c. Pengembangan kompetensi harus dievaluasi oleh Pejabat yang Berwenang

d. Pengembangan kompetensi tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan setiap instansi

14. Pendekatan WoG dengan mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda, menghadapi kendala dalam hal:

a. Kapasitas SDM dan institusi

b. Nilai dan budaya organisasi

c. Kepemimpinan

d. Pendanaan

15. Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antar Daerah sangat terkait erat dengan prinsip-prinsip dan tujuan pemberian Otonomi Daerah, berdasarkan:

a. Asas Dekonsentrasi

b. Asas Tugas Pembantuan

c. Asas Desentralisasi

d. Asas keterbukaan

16. Berikut adalah ciri masalah-masalah yang berada pada sektor public, kecuali?

a. Masalah yang mempunyai akibat lebih luas termasuk akibat yang mengenai orang yang secara tidak langsung terlibat

b. Masalah yang mempunyai akibat yang terbatas , atau hanya menyangkut pada satu atau sejumlah kecil orang yang terlibat secara langsung

c. Isu dirasakan oleh semua warga masyarakat politik yang patut mendapat perhatian publik dan isu berada dalam ajudikasi kewenangan pemerintah

d. Masalah yang paling mendapat perhatian pemerintah

17. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, tingkatan terendah akuntabilitas yaitu:

a. Akuntabilitas personal

b. Akuntabilitas kelompok

c. Akuntabilitas stakeholder

d. Akuntabilitas organisasi

18. Contoh perilaku seorang PNS yang diharapkan berkaitan dengan transparansi dan akses Informasi, yaitu

a. PNS tidak akan mengungkapkan informasi resmi selain yang dipersyaratkan oleh hukum atau otoritas yang diberikan oleh institusi

b. PNS memberikan informasi seluas-luasnya tanpa memperhatikan informasi tersebut bersifat rahasia atau tidak

c. PNS memanfaatkan data dan informasi untuk keuntungan pribadi atau komersial untuk diri mereka sendiri atau kelompok tertentu

d. PNS memberikan informasi yang tidak resmi dan belum teruji kebenarannya kepada masyarakat

19. Responsibilitas terbagi menjadi dua aspek, yaitu ...

a. Responsibilitas perseorangan dan stakeholder

b. Responsibilitas dan stakeholder

c. Responsibilitas perseorangan dan institusi

d. Responsibilitas stakeholder dan publik.

20. Contoh laporan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dalam lingkup birokrasi yaitu ...

a. Laporan perencanaan instansi

b. Laporan desain tata kelola dan kelembagaan instansi pemerintah

c. Laporan roadmap reformasi birokrasi instansi pemerintah

d. Laporan kinerja instansi pemerintah

Baca juga artikel terkait AKTUAL DAN TREN atau tulisan lainnya dari Sulthoni

tirto.id - Pendidikan
Kontributor: Sulthoni
Penulis: Sulthoni
Editor: Alexander Haryanto