tirto.id - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta menargetkan angka kemiskinan di wilayahnya bisa turun maksimal sebesar tujuh persen pada tahun 2022.
"Gubernur DIY menginstruksikan kepada bupati dan wali kota, pada 2022 angka kemiskinan rata-rata tujuh persen. Kami akan bekerja keras untuk merealisasikan target tersebut," kata Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo di Kulon Progo, Rabu (9/1/2019).
Hasto menyatakan, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di Kulon Progo berada dalam kisaran 18 sampai 19 persen hingga saat ini.
"Angka itu dari BPS dengan dasar batas kemiskinan dengan pendapatan Rp323 ribu per bulan," ujar Hasto.
Selama 2018, kata dia, jumlah warga dengan pendapatan lebih dari Rp311 ribu per bulan naik pesat sehubungan dengan adanya proyek pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA), dan karena itu pada 2019 pendapatan batas kemiskinan di Kulon Progo dinaikkan menjadi Rp323 ribu per bulan.
"Uang turun banyak di Kecamatan Temon mendilusi Kulon Progo dengan batas kemiskinan Rp323 ribu, dan Gunung Kidul masih Rp280 ribu. Batas kemiskinan dibedakan, tapi kami tetap terima," jelasnya.
Menurut Hasto, ada sekitar 3.000 warga miskin absolut di Kulon Progo, termasuk warga lanjut usia dan jompo, karenanya, pemerintah daerah akan menerapkan perlakuan khusus bagi mereka.
"Program khususnya adalah pemberian konsumsi. Survei kemiskinan ya kebutuhan konsumsi," ucap Hasto.
Selain itu, lanjutnya, pemerintah daerah juga telah menyiapkan program-program khusus untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan.
"Orang-orang miskin akan kami identifikasi, kemudian kami buatkan program yang benar-benar memberdayakan mereka secara ekonomi," katanya.
Dia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo akan bekerja keras menurunkan angka kemiskinan yang masih 18 persen menjadi tujuh persen pada 2022.
"Kami yakin kemiskinan di Kulon Progo akan turun drastis. Gubernur DIY sendiri memberikan target kemiskinan harus turun dua persen setiap tahun. Kalau 2018 kemiskinan turun dua persen, maka 2019 diharapkan kemiskinan minimal turun dua persen," pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kulon Progo Ponimin Budi Hartono menilai program pengurangan angka kemiskinan di Kulon Progo, mulai dari bedah rumah hingga program padat karya, sudah bagus.
Ia berharap program tersebut diperbanyak pada 2019.
"Kami juga meminta program pengentasan kemiskinan tidak hanya ditangani satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tetapi semua OPD membuat program pengentasan kemiskinan," katanya.
Penulis: Dewi Adhitya S. Koesno
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
