tirto.id - Bandara Internasional Yogyakarta yang akan dibangun di Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan berorientasi global dengan standar internasional.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo, saat memberikan sambutan dalam acara "Babat Alas Nawung Kridha" yang digelar di Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, DI Yogyakarta, yang nantinya akan menjadi tempat Bandara Internasional Yogyakarta.
"Dan memang orientasi airport di sini memang orientasi global sudah menjadi bandara internasional yangg benar-benar internasional, betul standarnya," kata Presiden Jokowi, dikutip dari Antara, Jumat (27/1/2017).
Jokowi mengatakan, bandara yang akan dibangun di lahan seluas 587 hektar akan didukung oleh fasilitas terbaik berstandar internasional.
"Didukung oleh semua fasilitas yang sangat bagus," katanya.
Terkait dengan kelancaran acara, Presiden juga berterima kasih kepada Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X, Pemerintah Daerah DIY dan seluruh masyarakat Kulonprogo yang memberikan dukungan penuh kepada proses pembangunan bandara tersebut.
Bandara Adi Sutjipto kapasitasnya hanya 1,6 juta penumpang padahal sekarang sudah dipakai 7,2 juta penumpang.
Bandara Internasional Yogyakarta pada tahap I (2020-2031) akan memiliki terminal seluas 130 ribu meter persegi berkapasitas hingga 15 juta penumpang per tahun, dengan runway sepanjang 3.250 meter, dan apron berkapasitas 35 pesawat.
Pada pengembangan tahap II (2031-2041), terminal Bandara Internasional Yogyakarta akan dikembangkan menjadi 195 ribu meter persegi yang mampu menampung hingga 20 juta penumpang per tahun, runway 3.600 meter, dan apron yang bisa diparkiri hingga 45 pesawat.
Untuk pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulonprogo ini, Angkasa Pura I menyiapkan investasi Rp9,3 triliun.
Sebelumnya dilaporkan, aliansi puluhan organisasi masyarakat sipil, yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Tolak Bandara (Gestob) Kulonprogo, mendesak Presiden Joko Widodo menghentikan rencana peletakan batu pertama pembangunan Bandara Internasional di Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Mereka juga mendesak Jokowi membatalkan rencana dan seluruh tahapan pembangunan bandara yang telah berjalan.
Kepala Departemen Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Yogi Zul Fadhli, juru bicara aliansi itu mengatakan desakan ke Jokowi ini punya alasan kuat. Syarat-syarat legalitas Pembangunan Bandara Kulonprogo, menurut Yogi, hingga kini belum terpenuhi.
“Kami sangat menyayangkan dan mengecam keras (Rencana peresmian pembangunan Bandara Kulonprogo),” kata Yogi dalam siaran persnya pada Kamis (26/1/2017).
Alasan pertama penolakan itu, menurut Yogi, lokasi pembangunan Bandara Kulonprogo berada di kawasan rawan bencana tsunami. Kerawanan itu tertera dalam Perpres Nomor 28 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali, Perda Provinsi DIY Nomor 2 tahun 2010 tentang RTRW Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Kulonprogo.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
