Masuk tirto.id
tirto.id - Iran menggelar prosesi pemakaman untuk Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei di Teheran. Sejumlah negara mengirim delegasi khusus bahkan pemimpin mereka untuk datang memberikan penghormatan terakhir. Dino Patti Djalal mengkritik pemerintah Indonesia yang hanya mengutus duta besar mereka ke Teheran.
Empat bulan setelah Ali Khamenei tewas dalam serangan udara gabungan Amerika Serikat–Israel pada 28 Februari, Iran akhirnya mengadakan prosesi pemakamannya.
Upacara berlangsung di Imam Khomeini Grand Mosalla, kompleks ibadah utama di Teheran, dengan ribuan pelayat memadati lokasi, termasuk jenazah Khamenei yang disemayamkan bersama empat anggota keluarganya yang juga tewas dalam serangan tersebut.
Sejumlah negara disebut mengirimkan delegasi resmi termasuk Rusia, Pakistan, Irak, Afghanistan, dan beberapa negara lainnya. Di tengah rangkaian acara tersebut, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran mengonfirmasi bahwa Duta Besar RI Rolliansyah Soemirat bersama sejumlah WNI turut hadir dalam acara penghormatan dan doa bersama pada 4 Juli 2026.
“Duta Besar RI Tehran bersama sejumlah WNI yg berada di Iran telah hadir pada acara penghormatan dan doa bersama untuk (alm.) Y.M Ayatollah Ali Khamenei, Pemimpin Tertinggi Iran, yang digelar di Grand Mosalla Tehran (4/7),” tulis akun IG resmi @indonesiaintehran pada 4 Juli 2026.
Kehadiran Indonesia yang hanya diwakili oleh Duta Besar RI ini kemudian menjadi sorotan setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI, Dino Patti Djalal, melalui unggahan media sosialnya pada 3 Juli 2026, mengkritik keputusan Pemerintah Indonesia yang tidak mengirimkan delegasi tingkat lebih tinggi.
Ia mempertanyakan apakah absennya pejabat setingkat menteri mencerminkan melemahnya konsistensi politik luar negeri bebas aktif Indonesia, terutama ketika sejumlah negara lain mengirimkan utusan tingkat tinggi dalam acara yang dianggap memiliki bobot politik dan simbolik kuat di kawasan tersebut.
Dilansir dari laman Kemlu RI, politik bebas aktif yang dianut Indonesia mengacu pada pendekatan diplomasi yang mendorong negara untuk menjaga kedaulatan, kebebasan, dan kepentingan nasionalnya dengan tetap menjalin kerja sama dan kemitraan dengan berbagai negara, tanpa mengambil sikap yang ekstrem atau mengikuti salah satu blok kekuatan.
Kritik Dino Patti Djalal soal RI Tak Kirim Utusan Khusus ke Pemakaman Khamenei
Perdebatan mengenai arah politik luar negeri Indonesia kembali mencuat setelah muncul kritik terkait tidak dikirimnya delegasi tingkat tinggi oleh Pemerintah Indonesia dalam prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei di Iran. Keputusan tersebut memicu pertanyaan publik dan sejumlah pengamat mengenai konsistensi penerapan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Kritik salah satunya disampaikan oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, yang menilai absennya delegasi resmi Indonesia dapat menimbulkan persepsi kurangnya keseriusan diplomasi Jakarta terhadap Teheran.
Menurutnya, sejumlah negara seperti Pakistan, Turki, Rusia, Tiongkok, India, hingga beberapa negara Timur Tengah dan Asia lainnya mengirimkan delegasi resmi, bahkan pada tingkat menteri atau kepala negara, dalam acara tersebut.
“Yg saya dengar, berbagai upaya gigih Iran utk mengundang Pemerintah Indonesia tidak mendapat tanggapan. (Mereka kan juga punya harga diri - tidak mungkin mengemis-emis kehadiran kita.) Akhirnya, yg hadir hanya Dubes RI di Teheran - yg dianggap oleh Teheran sbg sikap menyepelekan undangan ini,” tulis Dino di akun IG @dinopattidjalal pada 3 Juli 2026.
Indonesia sendiri diwakili oleh Duta Besar RI di Teheran, yang secara protokoler tetap merupakan representasi resmi pemerintah, namun dianggap sebagian pihak tidak mencerminkan tingkat perhatian diplomatik yang sama dibandingkan negara lain yang mengirim utusan lebih tinggi.
Dino mempertanyakan apakah keputusan tersebut mencerminkan mulai berubahnya orientasi kebijakan luar negeri Indonesia yang selama ini dikenal tidak memihak blok kekuatan mana pun.
Ia menyinggung kemungkinan bahwa faktor kehati-hatian terhadap dinamika hubungan dengan Amerika Serikat dapat menjadi pertimbangan tidak langsung dalam pengambilan keputusan diplomatik Indonesia.
“Apakah ini berarti polugri 'bebas aktif' kita mulai LUNTUR krn Indonesia takut/sungkan thdp Amerika ? Has 'FEAR' become a factor in Indonesian foreign policy ?" tudingnya.
Dalam bagian kritiknya, Dino Patti Djalal menyoroti opsi diplomatik yang menurutnya sebenarnya tersedia bagi Pemerintah Indonesia, yaitu kemungkinan mengirim Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) yang menangani urusan dunia Islam, Anis Matta.
Ia menyebut bahwa figur tersebut secara struktural memang memiliki mandat yang relevan untuk mewakili Indonesia dalam forum atau peristiwa yang berkaitan dengan dunia Islam dan hubungan dengan negara-negara Timur Tengah, termasuk Iran.
“Paling tidak Indonesia bisa mengirim Wamenlu urusan dunia Islam Anis Matta - tapi beliau justru sibuk keliling Asia Tengah utk kunjungan yg sifatnya rutin,” kritiknya tajam.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa hubungan Indonesia dan Iran selama ini tergolong stabil dan bersahabat, tanpa adanya konflik bilateral yang signifikan. Dalam pandangannya, relasi yang relatif hangat tersebut seharusnya menjadi dasar kuat bagi Indonesia untuk hadir dalam level yang lebih tinggi pada peristiwa penting di Iran.
Dino Patti Djalal menekankan bahwa prinsip bebas aktif seharusnya tidak berhenti pada slogan, tetapi harus tercermin dalam keberanian mengambil sikap pada situasi internasional yang sensitif.
“Jangan sampai kita selalu lantang bicara bebas aktif, tapi begitu diminta menentukan sikap dlm situasi yg sensitif, kita bersembunyi. Please remember : bebas aktif adalah #diplomasiberprinsip, bukan #diplomasisungkan,” tutupnya.
Penulis: Prihatini Wahyuningtyas
Editor: Dipna Videlia Putsanra
