Serial Krisis Ekonomi

Krisis Moneter 1997/1998 adalah Periode Terkelam Ekonomi Indonesia

Presiden Soeharto menandatangani kesepakatan dengan IMF pada 15 Januari 1998 disaksikan Managing Director IMF Michel Camdessus. FOTO/Istimewa
Oleh: Nurul Qomariyah Pramisti - 18 November 2020
Dibaca Normal 5 menit
Tata kelola yang buruk tertutupi oleh fantastisnya pertumbuhan ekonomi. Saat krisis moneter menghantam, Indonesia paling terpuruk dan paling susah pulih.
Ekonomi Indonesia sedang berada dalam puncaknya di pengujung 1996. Hampir semua indikator kemakmuran terpenuhi: Pertumbuhan ekonomi mengesankan, inflasi terkendali, investasi mengalir deras, ekspor tumbuh pesat, kemiskinan berkurang, dan cadangan devisa terus meningkat. Puja-puji terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalir, termasuk dari lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia.

Memasuki 1997, ekonomi Indonesia masih terlihat baik-baik saja. Tanda-tanda gelembung ekonomi memang sudah mulai terendus, tapi semua tertutupi oleh capaian angka makro ekonomi yang baik. Apalagi aliran modal masih mengucur deras ke Indonesia.

Indikator makro ekonomi memang tidak menunjukkan tanda kekurangan. Hanya tingkat inflasi yang menjadi perhatian, tetapi itu dianggap sebagai efek dari pertumbuhan ekonomi tinggi. Di pasar modal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) justru terus berada dalam tren meningkat. Jika pada akhir 1995 di level 514, pada Juli 1997 berada di level 720.

Tingkat kemiskinan juga turun tajam. Di awal pemerintahan Soeharto, tingkat kemiskinan mencapai 60%. Tiga puluh tahun kemudian, pada 1996, tingkat kemiskinan sudah berhasil ditekan menjadi 11% dan Indonesia sedang bersiap menyambut zaman baru yang dinamakan 'Era Tinggal Landas'.

Semua itu kemudian terguncang dalam waktu satu malam.

Pada Juli 1997 Thailand dilanda krisis. Mata uang baht tiba-tiba anjlok. Sebelumnya, selama 25 tahun, Thailand mematok mata uangnya sebesar 25 baht per dolar AS. Memasuki 1996, defisit neraca berjalan Thailand meroket. Baht dinilai sudah overvalued. Pemerintah Thailand pun melakukan devaluasi baht pada 2 Juli 1997 dan langsung memicu aksi spekulasi besar-besaran.

Pemerintah Thailand berupaya mempertahankan pematokan mata uang dengan melakukan intervensi membeli baht, namun upaya ini tak berhasil. Thailand kemudian menurunkan pematokan mata uang dan mengenalkan sistem mengambang. Baht langsung anjlok terhadap dolar.

Krisis di Thailand merembet ke negara-negara tetangga, termasuk Indonesia.

Thee Kian Wie dalam The Emergence of A National Economy (2002: 236) menyebutkan negara-negara Asia Tenggara menjadi sasaran spekulan internasional. Ada dua hal yang memicu yakni pematokan mata uang yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini dan terjadinya “gelembung ekonomi”. Serangan para spekulan membuat mata uang di Asia Tenggara semakin jatuh.

Pada 11 Juli Filipina akhirnya mengambangkan peso untuk mengatasi kejatuhan mata uangnya. Sementara Indonesia baru sebatas memperlebar range pergerakan rupiah dari 8% menjadi 12%.

Setelah kisaran pergerakan rupiah diperlebar, mata uang ini malah anjlok hingga 7%. Ketidakstabilan mata uang di kawasan Asia Tenggara membuat para manajer keuangan internasional menarik dana mereka. Rupiah makin terpuruk. Pada 14 Agustus 1997 Indonesia akhirnya memutuskan untuk mengambangkan mata uangnya.

Lika-Liku Jatuhnya Rupiah

Selama Juli hingga Desember 1997 rupiah mengalami depresiasi yang sangat besar. Berdasarkan kajian Bank Dunia bertajuk “Indonesia in Crisis, A Macroeconomic Update” yang diterbitkan pada Juli 1998, nilai rupiah terhadap dolar AS merosot 10,7% pada Juli, 25,7% pada Agustus, 39,8% pada September, 55,6% pada Oktober dan November, serta 109,6% pada Desember.

Pelemahan rupiah pada awalnya terjadi setelah para investor menarik dananya dari Indonesia. Kondisi itu diperparah karena banyak perusahaan meminjam dalam bentuk valuta asing. Dalam kondisi rupiah yang jatuh terhadap dolar, porsi utang mereka langsung membengkak.

Korporasi mulai berburu dolar untuk mengantisipasi utang-utang yang jatuh tempo. Ini lantaran kebanyakan utang korporasi berjangka pendek. Saat rupiah diambangkan atas dolar, perburuan dolar semakin hebat. Situasinya, pasokan dolar menipis, sementara permintaan melonjak.

Boediono dalam Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah (2016) menuliskan pemerintah dan Bank Indonesia kemudian memperketat kebijakan moneter dan fiskal untuk mengatasi kondisi tersebut. Dari sisi moneter, suku bunga SBI dinaikkan dari 11,625% menjadi 30%. Gebrakan Sumarlin, yang dilakukan untuk mencegah efek devaluasi pada 1987, diulang: BUMN-BUMN besar diminta untuk membeli SBI. Dari sisi fiskal, pemerintah mengatur ulang APBN dan menunda proyek-proyek raksasa yang menyerap dana cukup besar. Menurut Boediono, total nilai proyek yang ditunda mencapai 13 miliar dolar AS.

Sayangnya, kondisi tak kunjung membaik. Aliran modal keluar semakin besar meski kebijakan moneter dan fiskal ketat sudah diterapkan. Investor asing terus berbondong-bondong keluar dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sehingga menyebabkan rupiah makin melemah dan likuiditas mengering. Di satu sisi, pemerintah semakin kepayahan karena cadangan devisa kian tergerus untuk mempertahankan rupiah.

Pemerintahan Soeharto akhirnya memutuskan untuk meminta pertolongan IMF. Misi IMF datang pada 13 Oktober 1997.

“Pada waktu itu diagnosisnya adalah bahwa Indonesia mengalami keguncangan moneter berskala ‘sedang’ sebagai akibat keguncangan ‘kepercayaan’ pelaku pasar terhadap perekonomian Indonesia yang dipicu krisis di Thailand,” tulis Boediono.

Thee Kian Wie, mengutip Soesastro & Basri, menyebutkan Indonesia akhirnya mendapatkan komitmen standby loan sebesar 43 miliar dolar AS. Sebesar 12,3 miliar dolar AS berasal dari IMF, sisanya dari Bank Dunia, ADB, dan negara-negara tetangga seperti Jepang dan Singapura. Dana itu merupakan komitmen untuk tiga tahun dan dipantau ketat oleh ahli dari IMF, Bank Dunia, serta ADB dalam pelaksanaannya. Langkah pertama adalah restrukturisasi finansial.

Pada tahap pertama, IMF mencairkan 3 miliar dolar AS. Untuk pencairan dana tersebut, Indonesia harus menyepakati letter of intent (LoI) yang isinya "ramuan resep" dari IMF guna membantu memulihkan ekonomi Indonesia. Pada LoI pertama ini, salah satu poinnya adalah pemerintah harus menutup 16 bank yang sedang “sakit” sebagai upaya untuk membenahi sektor perbankan

Namun resep IMF ini ternyata membuat kondisi ekonomi makin "sakit". Penutupan 16 bank malah memicu pupusnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Apalagi penutupan dilakukan tanpa memberikan jaminan untuk simpanan masyarakat.

Penarikan dana nasabah tidak hanya dalam bentuk uang tunai tetapi juga melalui kliring. Karena itu banyak bank yang saldo gironya di Bank Indonesia menjadi negatif.

Deposan-deposan besar menarik dananya dari perbankan swasta. Bank Indonesia sampai harus menerbitkan fasilitas darurat untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Merespons ini, kreditur asing mulai memangkas batas suku bunga antarbank dan menolak konfirmasi letters of credit atau L/C dari bank-bank lokal Indonesia.

Bank Dunia dalam kajiannya mencatat akibat hal ini rupiah semakin anjlok dari Rp3.250 menjadi Rp4.000 per dolar AS.

Boediono (hlm. 191) menjelaskan tujuan dari penutupan 16 bank yang sakit tidak tercapai karena informasi mengenai keadaan perbankan yang tersedia tidak akurat, sehingga kesimpulan yang diambil pun tidak pas. Selain itu informasi mengenai utang swasta tidak ada sehingga sulit bagi pemerintah untuk mengambil sikap yang tegas guna mengatasi gejolak kurs.

Pada 9 Desember 1997 pelemahan rupiah semakin dalam saat kabar Presiden Soeharto membatalkan kunjungan ke Kuala Lumpur memunculkan rumor tentang masalah kesehatannya. Ini semakin menambah ketidakpastian nasional. Menurut laporan Bank Dunia, kondisi kian genting saat APBN yang diajukan pemerintah pada 6 Januari 1998 direspons negatif oleh pasar karena dianggap terlalu optimistis dan tidak kredibel. Pada tiga pekan pertama Januari 1998, rupiah terdepresiasi dari Rp4.850 menjadi Rp13.600 per dolar AS, bahkan sempat menyentuh Rp17.000 per dolar AS.

Pemerintah kemudian mengeluarkan pengumuman yang akhirnya bisa meredam laju pelemahan rupiah, yaitu rencana merestrukturisasi bank-bank bermasalah dan mengatasi utang-utang swasta yang jatuh tempo. Kepercayaan masyarakat bertambah saat 8 April 1998 disepakati LoI ketiga dengan IMF.

Goncangan finansial yang datang bertubi-tubi itu dibarengi kondisi politik yang semakin buruk. Pada Mei 1998 pecah kerusuhan di berbagai wilayah yang akhirnya berujung pada turunnya Soeharto. Pada masa-masa ini rupiah kolaps hingga 50% dari Rp8.000 per dolar AS pada awal Mei menjadi Rp16.000 per dolar AS pada medio Juni.


Utang Korporasi & Buruknya Tata Kelola Bank

Krisis mata uang menerpa sejumlah negara pada masa itu. Bank Dunia mencatat pemulihan Indonesia berjalan paling lama dan sulit. Beberapa penyebabnya antara lain utang valas korporasi yang tinggi dan sistem perbankan yang lemah.

Selama periode 1992 hingga Juli 1997, sekitar 85 persen dari kenaikan utang luar negeri berkaitan dengan pinjaman sektor swasta. Per Desember 1997 utang yang akan jatuh tempo selama kurang dari satu tahun mencapai 20,8 miliar dolar AS. Rata-rata jatuh tempo utang itu adalah 18 bulan.

Boediono (hlm. 192) menyebutkan data terkait utang swasta tidak tersedia dengan akurat pada saat itu. Hal ini menyulitkan pemerintah untuk melakukan restrukturisasi. Saat pemerintah menyiapkan program dengan IMF, diadakan survei cepat untuk mengetahui besaran dan komposisi utang. Hasilnya, utang luar negeri swasta jangka pendek yang harus dibayar kurang dari 1 tahun mencapai 33 miliar dolar AS. Nilai ini jauh lebih besar ketimbang cadangan devisa pemerintah. Parahnya lagi, utang swasta itu sebagian besar tidak diproteksi lindung nilai. Korporasi malas menerapkan hedging untuk menekan biaya dan meraup untung besar.

Kondisi lain yang memperburuk keadaan, menurut Boediono, adalah lemahnya tata kelola perbankan. Sistem perbankan tidak memiliki mekanisme “early warning” atas kondisi kesehatan finansial perbankan. Banyak pelanggaran terjadi tanpa penegakan aturan yang tegas. Banyak bank yang tidak memiliki kecukupan modal, beberapa dalam kondisi insolvent menjelang krisis. Saat rupiah mulai terdepresiasi, bank dalam kondisi yang buruk untuk menyerap pelemahan pada portofolionya.

Krisis finansial membuka borok lemahnya sistem perbankan di Indonesia. Perbankan yang merupakan jantung perekonomian Indonesia sekaligus menjadi titik terlemah. Saat krisis keuangan terjadi, sistem perbankan yang lemah akhirnya tumbang dan efeknya merembet ke berbagai lini perekonomian Indonesia.

Dalam kondisi perbankan yang ambruk, sistem pembayaran Indonesia juga macet. Setelah Desember 1997, sistem pembayaran dengan luar negeri macet. Boediono menyebut, L/C yang dibuka oleh bank-bank di Indonesia (kecuali bank-bank asing) tidak laku di luar negeri, sehingga importir harus menyediakan devisa tunai untuk mendatangkan barang dari luar negeri.

“Sampai beberapa tahun setelah timbulnya krisis, perbankan nasional masih terkucil dari jaringan normal pembayaran luar negeri,” tulis Boediono.

Didera Kekeringan Terparah

Seakan-akan melengkapi pukulan terhadap ekonomi Indonesia, datang El Nino dua kali selama periode 1997/1998 yakni Juli-Agustus 1997 dan Maret 1998. El Nino menyebabkan Indonesia mengalami kekeringan terburuk dalam 50 tahun terakhir. Terjadi gagal panen yang menyebabkan harga-harga pangan melonjak. Pada 1997 produksi beras nasional turun hingga 4%. Beberapa wilayah mengalami penurunan lebih drastis.

Pada Desember 1997 stok beras Bulog sebesar 1,9 juta ton. Ini tidak cukup untuk menutup kekurangan produksi beras sebanyak 2,7 juta ton. Bulog akhirnya mengimpor 2 juta ton beras pada awal 1998 dan 3,1 juta ton lagi hingga akhir tahun.

Dalam kondisi kekeringan, terjadi kebakaran hutan di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan yang memicu kabut asap. Kabut ini juga ikut mengganggu jalannya roda ekonomi.

“Indonesia sedang mengalami krisis yang dalam. Sebuah negara yang mencapai dekade-dekade pertumbuhan cepat, stabilitas, dan pengurangan kemiskinan, kini ekonominya hampir kolaps,” Tulis Bank Dunia dalam laporannya.

Kondisi Indonesia saat itu memang betul-betul di ujung tanduk. Pada 1998, berdasarkan data Bank Dunia, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi hingga 14%, tingkat kemiskinan melonjak dua kali lipat menjadi 28%, dan inflasi meroket 80%. Sistem perbankan kolaps, korporasi berjatuhan.

Bagaimana proses pemulihan ekonomi di Indonesia? Nantikan serial krisis ekonomi berikutnya.

======

Mulai Rabu, 30 September 2020, redaksi Tirto.id menurunkan serial artikel bertajuk "75 Tahun RI: dari Krisis ke Krisis". Serial ini akan memuat babak demi babak krisis ekonomi yang pernah dialami Indonesia. Artikel ditayangkan setiap Rabu.




Baca juga artikel terkait KRISIS MONETER atau tulisan menarik lainnya Nurul Qomariyah Pramisti
(tirto.id - Ekonomi)

Penulis: Nurul Qomariyah Pramisti
Editor: Ivan Aulia Ahsan
DarkLight