tirto.id - Di luar kompetisi Pilpres 2019 yang semakin memanas, persaingan di Pileg (Pemilihan Legislatif) juga terus berjalan. Partai-partai peserta Pemilu yang berebut kursi parlemen berlomba mengampanyekan program kerjanya masing-masing.
Sebagian malah menawarkan terobosan yang ekstrem, seperti PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang mewacanakan penghapusan pajak kendaraan bermotor dan pemberlakuan SIM seumur hidup.
Untuk mensosialisasikan rencana tersebut, selain dipampang di sejumlah baliho yang bertebaran di pinggir jalan raya, PKS juga membuat iklan yang tersebar di pelbagai kanal media sosial. Sayangnya, iklan yang mereka buat justru dengan cara merendahkan penyandang disabilitas mental. Pada iklan itu, seorang disabilitas mental membawa kabur istri orang lain, tapi sang suami tak berdaya mengejar terkendala razia polisi karena SIM motornya sudah "mati".
Iklan ini dikecam sejumlah kalangan, salah satunya Aliansi Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa yang terdiri dari beberapa organisasi, dengan membuat petisi “Hapus Video Partai PKS dan Iklan Kampanye Pemilu lainnya yang Menstigma Disabilitas Mental”.
Ken Kerta penggagas petisi menjelaskan, petisi tersebut dibuat karena mereka menganggap partai, politikus, pejabat publik, dan media massa gagal memahami disabilitas mental dan hak pilih dalam Pemilu.
Menurutnya, penggunaan istilah “orang gila” apalagi “sarap” yang dialamatkan untuk orang-orang dengan psikososial sebagai salah satu penyandang disabilitas mental, melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabiliras sehingga bisa dikenai sanksi hukum.
“Kami ingin mengangkat citra bahwa ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) sama seperti orang pada umumnya, yang bisa berfungsi dengan orang lain, bekerja sama dengan orang lain. Kok, PKS ini malah mengangkat hal seperti itu dan dijadikan lelucon?” ucap Bagus Utomo, Ketua Komunitas Peduli Skizrofenia yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa.
Ia mengatakan, petisi yang ia dan kawan-kawannya buat selain untuk mengkritik PKS, juga bertujuan agar para pembuat kebijakan lebih memerhatikan masalah kesehatan jiwa.
“Tawarkan gagasan-gagasan untuk meningkatkan sistem layanan kesehatan jiwa yang lebih baik, dukung kami, perbaikan layanan kesehatan. Masih ada 50 ribu orang yang dipasung. Nah, angkat isu itu,” imbuhnya.
Langkah lain yang diambil oleh Aliansi Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa adalah dengan mengirimkan surat ke DPP PKS. Mereka meminta PKS untuk meminta maaf dan mengimbau kader-kadernya untuk tidak mengunggah video iklan tersebut.
Dedi Supriadi, Ketua Bidang Humas DPP PKS menerangkan, partainya telah membalas surat tersebut yang salah satu isinya mengajak Aliansi Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa untuk berdiskusi.
“Kami niat baik untuk berdiskusi, dan sudah dilakukan dengan membalas surat secara resmi,” ucapnya
Iklan Soeharto Pahlawan dan Guru Bangsa
Iklan kontroversial PKS bukan sekali ini saja. Menjelang Pileg 2009, partai ini merilis iklan tentang orang-orang yang disebut sebagai para guru bangsa dan pahlawan. Yang dipermasalahkan banyak orang adalah karena dalam iklan tersebut PKS menyertakan Soeharto sebagai salah satu di antaranya.
Soeharto yang baru satu dasawarsa diturunkan oleh mahasiswa dengan penuh kemarahan dan tumbal reformasi yang tak sedikit, tiba-tiba disandingkan dengan tokoh-tokoh yang narasi kepahlawannya begitu kental seperti Sukarno, K.H. Ahmad Dahlan, K.H. Hasyim Asy’ari, M. Natsir, Mohammad Hatta, Jenderal Soedirman, dan Bung Tomo.
Menanggapi pelbagai reaksi negatif dari masyarakat tentang iklan tersebut, seperti dilaporkan Kompas edisi 14 November 2008, Anis Matta yang waktu itu menjabat sebagai Sekjen PKS menerangkan, langkah itu dibuat PKS dalam rangka mendorong rekonsiliasi nasional.
Menurutnya, pelbagai permasalahan bangsa sulit diselesaikan jika di antara anak bangsa masih menyimpan dendam dan membawa beban masa lalu. Lebih lanjut ia menambahkan, bangsa Indonesia harus bisa berlaku adil, arif, dan proporsional dalam menyikapi masa lalu.
“Pahlawan kita merupakan manusia biasa, tetapi punya kerja yang luar biasa bagi bangsa dan memengaruhi perjalanan hidup kita semua hari ini. Mereka disebut pahlawan atau guru, bukan karena mereka malaikat, tetapi karena kontribusinya yang lebih besar dari kelemahan-kelemahannya,” kata Anis Matta.
Anis memberikan contoh, Sukarno sebagai tokoh bangsa tak diragukan lagi jasa dan pengorbanannya, tapi ia juga pernah memenjarakan Hamka dan Natsir tanpa pengadilan. Dalam konteks yang lebih dekat dengan PKS, ia menyebut bahwa Hilmi Aminuddin yang saat itu menjabat sebagai Ketua Majelis Syuro PKS pernah dipenjarakan oleh rezim Orde Baru.
“Namun, kerja mereka (Sukarno dan Soeharto) untuk bangsa ini lebih besar dari kelemahan yang pernah dilakukan. Kesadaran ini bisa menjadi titik tolak untuk membangun bangsa ini,” imbuh Anis.
Sementara Fahri Hamzah yang saat itu menjadi Wakil Sekjen PKS menambahkan, penolakan penokohan Soeharto dalam iklan PKS dianggap karena masyarakat tidak tahu esensi dari pesan tersebut.
“PKS tidak akan menyalahkan mereka yang salah menangkap pesan ini, tetapi tetap akan menjelaskan bahwa di antara anak bangsa harus berhenti menyimpan dendam,” ujarnya seperti dilansir Kompas.
Bagian dari Strategi PKS
Iklan sebuah partai politik, terutama menjelang pemilihan umum digelar, tentu bermaksud untuk meraih simpati masyarakat dan mendongkrak raihan suara. Dalam kasus PKS, kita lihat hubungan antara perubahan tema iklan dengan raihan suaranya dari Pemilu ke Pemilu.
Pada Pemilu 1999, saat PKS masih bernama Partai Keadilan (PK) cuma meraih 1.436.565 suara dengan hanya 7 kursi di DPR. Ia tak memenuhi parliamentary threshod atau ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum, PK mengubah namanya menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) agar dapat mengikuti Pemilu 2004.
Menjelang Pemilu 2004 PKS mulai mencitrakan dirinya sebagai partai Islam yang terbuka untuk semua kalangan dengan membuat iklan testimoni. Iklan ini menampilkan kalangan profesional, artis, pemusik, budayawan, warga keturunan Tionghoa, komedian, ibu rumah tangga, penyandang tuna netra, pengayuh becak, akademisi, dan lain-lain, dengan jargon Bersih dan Peduli. Dalam iklan tersebut juga ditampilkan Hidayat Nur Wahid, Presiden PKS kala itu.
“Bagi Partai Keadilan Sejahtera, kemenangan yang hakiki bukanlah perolehan kursi dan suara sebanyak-banyaknya, melainkan kemenangan hati nurani rakyat Indonesia,” ucapnya.
Konsep keterbukaan itu menuai hasil yang maksimal, pada Pemilu 2004 PKS berhasil meningkatkan raihan suaranya berkali-kali lipat menjadi 8.325.020 suara dengan 45 kursi di DPR.
Pada Pemilu 2009, lahirlah iklan tentang para guru bangsa dan pahlawan yang menampilkan Soeharto. PKS tengah membidik pemilih lain yang selama ini di luar garapannya.
“Ini termasuk mengejutkan meskipun dampaknya sebenarnya mereka bisa dinilai ‘berjudi’. Akan tetapi, juga bisa dinilai PKS melakukan perluasan pasar. Iklan PKS saya nilai lebih agresif dibandingkan dengan partai politik lain. Saya kira PKS membuat terobosan dan langkah berani dengan iklan tersebut,” ucap pengamat politik Fachry Ali seperti dikutip Kompas edisi 12 November 2008.
Pendapat serupa disampaikan juga oleh Eep Saefulloh Fatah (sekarang Direktur PolMark Indonesia) dalam Tempo edisi 8 Desember 2008. Ia mengatakan, langkah PKS yang menampilkan Soeharto dalam iklan tersebut adalah sebuah upaya untuk memperluas dukungan bagi produk politik (partai, kandidat, kebijakan) yang ditawarkan.
Namun, imbuh Eep, karena fungsi sebuah iklan mirip alat penepuk lalat, maka efek yang dihasilkan pun berisiko membuat kabur sejumlah lalat yang bukan fokus utama target iklan.
“Anda mesti berkonsentrasi pada satu atau beberapa lalat saja. Ketika sang lalat tertepuk, Anda mesti menerima konsekuensi serta merta: lalat-lalat lain akan terbang dari jangkauan. Untungnya, tepukan bisa diulang-ulang untuk memperbanyak jumlah korban,” tulisnya.
Dalam konteks ini, menurut Eep, iklan PKS yang menampilkan Soeharto memang tak hanya berpotensi “menepuk” pemilih dari kalangan yang bersimpati terhadap Orde Baru, tapi juga berpotensi membuat pemilih loyalnya menjadi kabur.
Namun, saat Pemilu 2009 digelar, PKS berhasil menambah lagi kursinya di DPR dengan raihan 57 kursi meskipun total dukungan suaranya menurun menjadi 8.204.946 suara. Berkurang sekitar 100 ribu dibandingkan Pemilu 2004. Iklan yang memuat Soeharto, seperti yang diungkapkan Eep, sedikit banyak memengaruhi raihan suaranya.
Pada Pemilu 2014, saat Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq terjerat kasus suap daging impor, PKS membuat iklan yang menampilkan data statistik kasus korupsi yang menjerat para elite partai politik. Mereka seolah hendak menyatakan bahwa partainya tak seburuk partai-partai lain.
Hasilnya, pada Pemilu 2014 mereka meraih 8.480.204 suara (jumlah suara tertinggi yang mereka raih selama mengikuti Pemilu), tapi kursi di DPR justru menurun menjadi 40 kursi saja. Berkurang 17 kursi.
Kini, saat sejumlah kadernya membuat ormas Garbi (Gerakan Arah Baru Indonesia) yang diprediksi akan menjadi partai politik di masa depan—juga kehadiran beberapa partai baru yang berpotensi menggerus suara mereka, PKS melemparkan wacana tentang penghapusan pajak kendaraan bermotor dan pemberlakuan SIM seumur hidup.
Iklan mereka yang menuai banyak protes baru-baru ini, menjadi pertaruhan pada Pemilu 2019 mendatang. Apakah masyarakat akan tertarik pada wacananya atau justru antipati karena mereka merendahkan para disabilitas mental.
Pada Tempo edisi 8 Desember 2008 yang membahas iklan PKS tentang guru bangsa dan pahlawan, pada pengujung alinea tulisannya Eep Saefulloh Fatah menyatakan : “sebuah partai tak akan mati terbunuh oleh sebuah iklannya”.
Namun, bisa jadi iklan itu membuat blunder, dan awalnya ingin meraih simpati bisa jadi malah antipati yang didapat.
Editor: Suhendra
