tirto.id - Pemerintah mencatat kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya sekitar 4 persen. Adapun untuk pertumbuhan jumlah koperasi aktif sendiri rata-ratanya sebesar 2,5 persen pada periode 2012-2016.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro sendiri menilai koperasi seharusnya bisa menjadi penggerak utama pembangunan nasional.
“Dalam empat tahun terakhir, perkembangan koperasi telah menunjukkan arah yang positif,” kata Bambang dalam acara “Penghargaan Koperasi Penggerak Pembangunan Tahun 2017” di kantornya pada Senin (31/7/2017).
Menurut data yang dimiliki Bambang, per Juli 2017 ini Indonesia telah memiliki 26,8 juta anggota koperasi dan 152.282 unit koperasi yang terdiri dari berbagai jenis. Mereka adalah koperasi konsumen sebanyak 97.931 unit (64,31 persen), koperasi produsen sebesar 27.871 unit (18,30 persen), koperasi simpan pinjam sebanyak 19.509 unit (12,81 persen), koperasi jasa sejumlah 3.661 unit (2,40 persen), dan koperasi pemasaran sebanyak 3.310 unit (2,17 persen).
Adapun untuk volume usaha koperasi sendiri tercatat sebesar Rp716,3 triliun, serta menyisakan hasil usaha senilai Rp6,2 triliun rupiah.
“Peningkatan jumlah koperasi aktif mendorong peningkatan aktivitas koperasi. Sehingga volume usaha koperasi dan sisa hasil usaha pada periode empat tahun terakhir mengalami peningkatan masing-masing sebesar 16,9 persen dan 14,3 persen,” ucap Bambang.
Lebih lanjut, Bambang menyebutkan jumlah koperasi terbesar masih berpusat di Jawa, yang mana jumlahnya mencapai 76.971 koperasi. Sedangkan sebagai perbandingan, di Sumatera ada sebanyak 30.478 unit.
“Data tersebut menjadi perhatian kita, untuk memberikan peluang berkembangnya koperasi di pulau lainnya di Indonesia agar tidak terjadi ketimpangan distribusi jumlah koperasi,” ucap Bambang.
“Kami ingin peran koperasi bukan hanya jumlahnya, tapi perannya dalam pembangunan. Kami ingin koperasi bersaing dan punya daya tawar, apakah itu dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) maupun perusahaan swasta,” ujar Bambang lagi.
Masih dalam kesempatan yang sama, Bambang turut mengklaim koperasi dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap sektor keuangan dan juga mampu mengurangi ketergantungan kepada rentenir.
“Kalau ada koperasi dengan skala lebih mikro, ini malah lebih membantu. Karena bank kan kesulitan masuk ke level yang benar-benar mikro. Di situlah koperasi simpan pinjam bisa masuk. Jadi koperasi bisa masuk ke segmen pasar yang sebetulnya tidak cocok untuk dimasuki bank,” jelas Bambang.
Sebelumnya, sebanyak 17 rekomendasi dengan lima butir yang dinamai Deklarasi Makassar telah dihasilkan dari Kongres Koperasi Ke-3 di Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nurdin Halid, ketujuh belas rekomendasi yang dihasilkan sesuai dengan dasar agama Islam dan lima butir deklarasi dasar Pancasila.
“Reformasi, revitalisasi, dan modernisasi adalah bagian dari perubahan koperasi di masa depan. Kuncinya ada pada kita dan kita harus berhati-hati,” kata Nurdin pada 14 Juli lalu seperti dikutip dari Antara.
“Mari kita membangun komitmen untuk mewujudkan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan Indonesia. Mari kita bersama-sama memperjuangkan UUD 1945 pasal 33 ayat 1, termasuk perubahan undang-undang baru tentang koperasi,” tambah Nurdin.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Yuliana Ratnasari
