tirto.id - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Saurlin Siagian menilai sikap Polri mengerahkan pasukan tambahan untuk mengamankan situasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau hanya akan memicu eskalasi konflik.
Pada Senin (11/9/2023) lalu, kericuhan antara warga yang menolak direlokasi dengan aparat penegak hukum gabungan kembali terjadi di depan kantor BP Batam. Awalnya warga melakukan aksi damai di depan kantor BP Batam, namun situasi berakhir memanas hingga terjadi bentrokan di lokasi.
“Kita tentu tidak ingin ada eskalasi. Pengerahan aparat pasti menimbulkan eskalasi,” ujar Saurlin usai konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (15/9/2023).
Menurut Saurlin, aparat penegak hukum tidak perlu terlalu banyak berada di Pulau Rempang.
“Karena masyarakat posisinya pasif semuanya tidak aktif,” ujar Saurlin.
Ia menekankan, pengerahan aparat penegak hukum hanya akan membuat situasi di Pulau Rempang memanas. Pendekatan secara dialog seharusnya diutamakan dalam menyelesaikan masalah.
“Lebih bagus seperti apa yang kita sampaikan sebelumnya, dialogis itu bisa menyelesaikan konflik tanah, nggak ada yang nggak bisa selesai,” terang Saurlin.
Saurlin juga mengatakan bahwa Komnas HAM tengah melakukan investigasi dan pemantauan secara langsung di lapangan dalam beberapa waktu ke depan.
Hingga kini, kata Saurlin, proses investigasi dan pemantauan masih berlangsung di Pulau Rempang.
Kendati demikian, ia belum mengetahui secara rinci terkait informasi terkini hasil investigasi yang sedang dilakukan.
“Kita akan tunggu sampai teman-teman pulang ke Jakarta untuk memberikan hasil rekomendasinya. Untuk kita sampaikan para pihak dan tentu,” jelasnya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan akan menambah personel usai adanya kericuhan saat unjuk rasa penolakan Pulau Rempang di depan kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Listyo berencana mengirimkan 4 Satuan Setingkat Kompi (SSK) atau 400 personel tambahan untuk mengantisipasi eskalasi ancaman yang terjadi.
“Terus kita tambah ada kurang lebih 4 SSK sampai hari ini yang kita tambahkan dan ini akan terus kita tambah disesuaikan dengan eskalasi ancaman yang terjadi,” ujar Listyo di The Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis (14/9/2023).
Ia menjelaskan, kerusuhan terjadi ketika aspirasi masyarakat dengan BP Batam tidak menemui titik temu. Alhasil, kericuhan pecah dan terjadi penyerangan ke arah kantor BP Batam.
“Namun prioritas utama yang kita lakukan adalah memperkuat sosialisasi kepada masyarakat yang akan direlokasi,” sambungnya.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Reja Hidayat
