Menuju konten utama

Komisi III DPR Kritik Program Deradikalisasi BNPT Tak Jelas

Desmond mengatakan banyak anak-anak dari pelaku terorisme yang tak jelas penanganannya hingga saat ini.

Komisi III DPR Kritik Program Deradikalisasi BNPT Tak Jelas
RAPAT KONSULTASI BPK DAN DPR Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa, salah satu korban penculikan kopassus. TIRTO/TF Subarkah

tirto.id - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa menilai program deradikalisasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tak jelas hasil dan capaiannya. Desmond mengatakan banyak anak-anak dari pelaku terorisme yang tak jelas penanganannya hingga saat ini.

"Pertanyaannya anak-anak korban kasus Surabaya, ada anak kecil korban, pertanyaan anak itu di mana sekarang? Lu tanya sama BNPT. Ini saya tidak bisa jawab," kata Desmon saat ditemui di DPR RI, Kamis (13/2/2020).

"Anak-anak Poso dulu-dulunya bapaknya teroris, dibilang oleh ya aparat kemanan dan dihukum. Nah, pembinaan terhadap orang-orang ini, BNPT yang bisa jawab bukan saya," lanjutnya.

Tak hanya anak-anak dari para teroris, para mantan narapidana teroris yang masih hidup juga tak jelas hasil pembinaannya hingga saat ini.

"Apakah mereka akan tobat, akan baik atau masih ada mereka berbahaya? Saya susah mejawabnya. Karena hari ini kebenaran terhadap teroris itu sepihak. Ya Densus menyatakan begini, BNPT juga begini, detilnya kami tidak paham," kata Desmond.

Oleh karena itu rapat berikutnya antara Komisi III dengan BNPT, Desmond akan mempertanyakan masalah ini. "Ya BNPT nanti rapat akan saya pertanyakan hal-hal kaya ini," kata dia.

Kritikan serupa juga dilayangkan oleh beberapa pengamat dan akademisi yang fokus meneliti isu terorisme. Peneliti Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Universitas Indonesia (UI), Solahudin mempertanyakan ihwal program deradikalisasi yang selama ini berjalan tak pernah ada evaluasi secara menyeluruh.

Solahudin mengaku tak pernah membaca studi yang cukup komprehensif tentang evaluasi program BNPT ini.

"Jadi agak susah menilainya. Dan BNPT pun enggak pernah bikin laporan berkala ke publik. Ya itu sebagai lembaga negara harus ada tanggung jawab melaporkan ke publik, atau minimal ke DPR. Hasilnya gimana selama ini?" kata Solahudin, Kamis (6/2/2020) lalu.

"Kalau misal ada lebih dari 70 orang residivis, termasuk residivis mantan teroris yang terlibat lagi kasus tindak pidana teroris, kami jadi ragu. Programnya berhasil atau tidak?," lanjutnya.

Mantan Komisioner Komnas Perempuan, yang fokus meneliti isu kekerasan ekstremisme perempuan, Riri Khariroh juga menilai hal serupa. Ia mengaku bahwa program deradikalisasi memang dikritik banyak pihak karena hasilnya tak jelas hingga saat ini.

"Tapi perlu ada penelitian yg komprehensif soal ini, saya hanya mendengar dan membaca info yang sepenggal-sepenggal, perlu ada kajian yang komprehensif terhadap program deradikalisasi baik yang dilakukan BNPT maupun CSO," kata Riri.

Baca juga artikel terkait PROGRAM DERADIKALISASI atau tulisan lainnya dari Haris Prabowo

tirto.id - Hukum
Reporter: Haris Prabowo
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Gilang Ramadhan