tirto.id - Sejumlah organisasi buruh yang tergabung dalam Komite Politik Alternatif menuntut pemerintah agar mempermudah pembentukan partai politik. Hal itu disampaikan Humas Komite Politik Alternatif, Herman Abdurrahman.
"Dengan biaya yang sangat mahal untuk membangun partai politik pada hari ini, menutup kesempatan rakyat yang mau ikut serta dalam pemilu. Lalu demokrasinya di mana?" kata Herman kepada reporter Tirto saat ditemui depan Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2019).
Organisasi yang tergabung antara lain Partai Rakyat Pekerja (PRP), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR), Kongres Politik Organisasi (KPO), Konfedarasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI), serta Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN).
"Itu kalau kemarin kami hitung secara kasar, butuh Rp500 miliar untuk bikin partai," kata Herman.
"Lantas rakyat mana yang bisa bikin partai politik dengan uang sebesar itu?" tanyanya.
Sejumlah organisasi tersebut juga sempat melakukan demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Jakarta Pusat, pada Jumat (8/3/2019). Dalam demonstrasi tersebut, selain menuntut adanya ruang untuk pembentukan partai yang lebih mudah, mereka juga menyatakan tidak memilih (golput) pada Pilpres 2019 mendatang.
"Masyarakat lain ada yang memilih nomor satu atau dua, kami memiliki pilihan yang berbeda," kata Herman.
Alasan koalisi memilih golput dalam Pilpres 2019, kata Herman, karena menilai pemilu tidak mewakili kepentingan mereka sebagai rakyat.
"[Pemilu 2019] Tidak partisipatif. Di antara dua [kelompok] masyarakat yang memilih itu, ada masyarakat yang memandang bahwa pasangan nomor satu dan dua, serta partai-partai yang ada tidak mewakili kepentingan rakyat," ungkap Herman.
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Alexander Haryanto
