tirto.id - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) KKP Muhammad Zulficar Mochtar mengungkapkan rencana pemerintah untuk memadukan sektor migas dan perikanan. Hal ini dilakukan untuk mendukung program peningkatan kesejahteraan bagi nelayan.
Zulficar menyatakan, kolaborasi ini akan dilakukan melalui kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
"Kerja sama Balitbang KKP dan SKK Migas mendukung program tanggung jawab sosial merupakan upaya nyata kepedulian perusahaan migas yang berdampak kepada masyarakat di kawasan pesisir," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) KKP Muhammad Zulficar Mochtar.
Hal itu ia kemukakan dalam acara bertajuk "Terang dan Hijau Menuju Perikanan Berkelanjutan" di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin, (22/08/2016).
Dia mengingatkan bahwa badan litbang memiliki peran strategis, terutama dalam menjawab permasalahan yang ada saat ini dan masa yang akan datang, sehingga ke depannya diharapkan jangan hanya berfungsi sebagai pengumpul data tetapilebih implementatif sebagai "in-house consulting" dan memberikan solusi kepada mitra dan pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan.
KKP, menurut dia, mengharapkan adanya bentuk kerja sama seperti kelompok kerja (pokja) antara badan penelitian dan pengembangan beserta SKK Migas.
Sementara itu, Deputi Pengendalian Operasi SKK Migas Muliawan Haji mengatakan, banyak upaya yang penting dan perlu dilakukan sebagai bentuk sinergi antara SKK Migas dengan pihak KKP.
"Banyak hal yang perlu disinergikan karena sekitar 47 persen K3S beroperasi di 'offshore' (lepas lantai) dari 292 wilayah kerja," tutur Muliawan.
Dia memaparkan, pentingnya sinergai antara lain karena tingkat kesejahteraan di masyarakat perbatasan seperti nelayan juga perlu untuk ditingkatkan karena berdampak kepada tingkat perekonomian nasional.
Karena itu, sinergi yang dilakukan diharapkan dapat membuat masyarakat yang ada di sekitar kawasan sekitar daerah eksplorasi dapat lebih makmur, sehingga tidak hanya sumber daya alamnya saja yang diambil.
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan KKP Hari Eko Heriyanto mengakui, pihaknya belum banyak menyentuh penelitian di sekitar kawasan eksplorasi migas yang tersebar di berbagai daerah.
Untuk itu, ujar dia, diharapkan kerja sama lainnya yang lebih erat juga dapat dilakukan oleh KKP bersama-sama dengan JOB Tomori ke depannya.
Dalam acara tersebut, Joint Operating Body Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi (JOB Tomori) sebagai pelopor pengguna teknologi lampu pengumpul ikan (LED) dalam proses pemberdayaan nelayan di sekitar area operasi perusahaan, mendapatkan apresiasi dari KKP.
Apresiasi tersebut berupa penghargaan yang diserahkan pihak KKP kepada General Manager JOB Tomori, Judha Sumarianto.
"Semoga ke depannya perusahaan dapat meningkatkan peran serta dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, khususnya dengan teknologi di bidang perikanan yang diaplikasikan di lapangan," ujar Judha.
Dia mengemukakan, penghargaan yang diberikan oleh Balitbang KKP itu merupakan bukti bahwa teknologi sangat dibutuhkan, dan bilamana dilakukan tepat guna dan tepat sasaran, maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah operasi perusahaan, khususnya bagi masyarakat nelayan.
Sebagaimana diketahui, sebagai Kontraktor Kerja Kerja sama (K3S) yang merupakan perpanjangan tangan SKK Migas di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, JOB Tomori bekerja sama dengan Balitbang KKP dalam penggunaan teknologi perikanan.
Penulis: Putu Agung Nara Indra
Editor: Putu Agung Nara Indra
