tirto.id - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyebut wacana terkait pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perlu dikaji dari berbagai aspek oleh pemerintah dan legislatif sebelum direalisasikan.
"Nanti semuanya kan biasanya pemikiran-pemikiran yang berkembang itu akan dibicarakan antara pemerintah dan legislatif. Jadi semuanya apa pun dikaji secara multi-aspek," kata Haedar di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Rabu (18/12/2024) sebagaimana dikutip Antara.
Haedar yakin, Presiden Prabowo selaku pembuat gagasan memiliki alasan saat mengusulkan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Namun, Haedar mengingatkan bahwa DPR juga punya peran dalam merealisasikan wacana Prabowo yang ingin mengubah sistem politik Indonesia saat ini.
Perlu diketahui, Presiden Prabowo menawarkan perubahan sistem politik Indonesia dalam pemilihan kepala daerah. Ia ingin menerapkan sistem pemilihan kepala daerah dilakukan DPRD karena sistem politik di Indonesia saat ini dinilai mahal dan tidak efisien bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga.
"Saya pikir Pak Prabowo punya pandangan yang berorientasi ke depan, tapi bagaimana DPR tentu juga punya pertimbangan-pertimbangan sendiri," ujar Haedar.
Haedar mengingatkan, pembahasan mengenai wacana tersebut juga perlu mempertimbangkan masukan kalangan akademisi, termasuk sejumlah organisasi masyarakat (ormas) besar.
Ia pun berpesan kepada para kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 mulai berpikir untuk menjalankan mandat untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Selain itu, aset serta kekayaan negara yang ada di daerah juga harus dijaga secara seksama sesuai dengan konstitusi, serta ketentuan yang berlaku demi hajat hidup rakyat.
"Jangan sampai pasca-pemilihan daerah di luar masih bersengketa, lalu semuanya terlibat atau dalam suasana euforia kemenangan. Jadi bagaimana mandat yang diberikan itu dijalankan dengan sebaik-baiknya," ujar dia.
Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD muncul, usai Presiden Prabowo Subianto menyinggung sistem politik di Indonesia yang dinilai mahal dan tidak efisien bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga.
"Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati. Efisien, enggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita....," kata Presiden Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara HUT Ke-60 Partai Golkar, di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) lalu.
