tirto.id - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Bob Hasan, memastikan saat ini belum ada usulan ataupun pembahasan terkait revisi Undang-Undang (UU) Pilkada. Pernyataan itu merespons ide Presiden Prabowo Subianto, yang ingin bupati dan gubernur dipilih langsung oleh lembaga legislatif atau DPRD.
"Revisi Undang-Undang Politik itu, sekarang ada prioritas ada yang jangka menengah, begitu. Dari sampai hari ini Undang-Undang politik belum ada prioritas," kata Bob di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12/2024).
Bob mengatakan, usulan atau inisiatif untuk merevisi UU Pilkada agar kepala daerah dipilih DPRD bisa saja datang dari DPR atau pemerintah. Baleg DPR saat ini dalam posisi menunggu ada dan tidaknya usulan perubahan beleid tersebut.
"Kalau kami dari Baleg itu, kan, menunggu pembahasan nantinya. Sebelumnya, kan, pembahasan dahulu," tutur Bob.
Bob mengklaim akan mendengarkan suara masyarakat apabila memang ada usulan perubahan UU Pilkada, untuk merealisasikan ide Prabowo tersebut.
"Kalaupun ada pembahasan terhadap undang-undang politik tersebut terkait dengan perubahan-perubahannya itu, kan, diperlukan adanya pembahasan dengan partisipasi publik," pungkasnya.
Sebelumnya, Prabowo menginginkan kepala daerah tak dipilih melalui pemilu. Hal itu disampaikan Prabowo, saat acara perayaan HUT ke-60 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).
Prabowo semula mengingatkan besarnya anggaran dana yang dihabiskan karena penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) mencapai puluhan triliun. Ia pun mengajak Puan dan partai-partai politik lain untuk mengevaluasi gelaran pilkada.
"Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mbak Puan [Ketua DPR RI], kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain, mari kita berpikir, apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing, ya kan," ucap Prabowo di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).
Prabowo lantas menilai kebijakan negara tetangga lebih efisien terkait pemilihan kepala daerah. Sistemnya, yakni DPRD provinsi maupun kota/kabupeten memilih sendiri kepala daerah masing-masing.
Dengan demikian, pemerintah disebut tidak perlu mengeluarkan anggaran berlebih untuk penyelenggaraan pilkada.
"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, enggak keluar duit, efisien, kaya kita, kaya," tutur Prabowo.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Anggun P Situmorang
