Menuju konten utama

Ketua Satgas COVID-19: 7 Persen Warga Ngotot Mudik Meski Terlarang

Satgas berusaha menurunkan jumlah warga yang ingin tetap mudik Idulfitri meski ada larangan pemerintah.

Ketua Satgas COVID-19: 7 Persen Warga Ngotot Mudik Meski Terlarang
Calon penumpang menaiki becak motor menuju dermaga sebelum naik ke Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Dharma Kartika di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur, Minggu (25/4/2021). ANTARA FOTO/Seno/wsj.

tirto.id - Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo mengatakan masih ada tujuh persen warga berkeinginan mudik pada perayaan Ramadan dan Idulfitri 2021. Hal tersebut berdasarkan hasil survei dari Kementerian Perhubungan yang diterima Satgas COVID-19.

"Data-data yang berhasil kami kumpulkan dari Kementerian Perhubungan bahwa sejauh ini sudah tinggal 7 persen warga negara kita yang tetap akan mudik," kata Doni dari Kantor Presiden, Jakarta, Senin (26/4/2021).

Doni juga mengatakan angka ini sudah menurun, sebelumnya mencapai 33 persen warga akan mudik. Kemudian niat mudik berkurang menjadi 11 persen setelah pemerintah mengeluarkan larangan mudik. Angka tersebut lantas turun jadi 7 persen setelah Presiden Jokowi mengumumkan langsung pelarangan mudik.

"Tugas kita adalah menurunkan angka yang 7 persen ini menjadi lebih rendah lagi, sehingga mobilitas bisa kita batasi, bisa kita kurangi dan juga tentunya ini akan bisa mengurangi penularan COVID-19 di berbagai daerah," ujar Doni.

Doni juga meminta narasi mudik pemerintah pusat selaras dengan pemerintah daerah. Sebab, pemerintah pusat tetap berkomitmen untuk melarang mudik. Tetapi ada sebagian pernyataan dari kepala daerah yang membolehkan mudik dini.

Ia pun mendorong warga untuk bersilaturahmi secara daring dan meminta Satgas COVID-19 di daerah untuk memfasilitasi warga yang tidak bisa silaturahmi daring.

"Salah satu solusi dalam mengatasi kerinduan terhadap warga untuk tidak mudik ini adalah melakukan berbagai upaya silaturahmi secara virtual. Mohon berkenan posko-posko yang ada di setiap daerah bisa memberikan kesempatan kepada keluarga yang mungkin belum memiliki fasilitas untuk berkomunikasi secara virtual untuk bisa difasilitasi," kata Doni.

Selain itu, pemerintah juga mendorong agar aktivitas keagamaan dilakukan sesuai protokol kesehatan. Ia tidak ingin kasus Indonesia melonjak seperti India karena salah satu pemicu kenaikan kasus di India akibat ritual keagamaan yang dilakukan berkerumun.

"Kecenderungan yang terjadi di India adalah karena mengabaikan protokol kesehatan saat melakukan ritual keagamaan. oleh karenanya kita sekali lagi harus sadar bahwa hal-hal yang dapat menimbulkan persoalan dengan peningkatan COVID adalah karena tidak patuh kepada protokol kesehatan," imbuh Doni.

Baca juga artikel terkait MUDIK 2021 atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Zakki Amali