tirto.id - Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, mengakui dirinya merupakan Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bogor, Jawa Barat.
Nama Sugeng mencuat usai ia melaporkan eks Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan mantan Direktur Utama Bank Jateng Supriyanto ke KPK, Selasa (5/3/2024). Keduanya dilaporkan terkait penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur bank berpelat merah itu.
Meski menjabat Ketua DPD PSI Kota Bogor, namun Sugeng memastikan pelaporannya bukan atas perintah DPP PSI. Sugeng mengaku pelaporannya terhadap Ganjar mewakili organisasinya, yakni IPW.
Bahkan, menurut Sugeng pengurus-pengurus di DPP PSI tak ada yang berani menyuruh dirinya. Hal ini karena Sugeng menganggap dirinya sebagai orang yang membantu membesarkan PSI.
"Kalau dari partai pasti tidak ada. Karena saya orang yang independen. Justru saya yang membantu PSI ketika dia masih kecil. Jadi, tidak bisa orang partai menyuruh-nyuruh saya," kata Sugeng saat dihubungi Tirto, Rabu (6/3/2024).
Sugeng mengklaim IPW sebagai lembaga independen. Ia mengajak publik bisa melihat rekam jejak IPW ketika melaporkan ataupun mengkritisi kinerja Polri.
"Jadi, rekam jejak IPW bisa dilihat di sana. IPW saya bekerja atas pertimbangan organisasi semata. Ini adalah bentuk mempertahankan kinerja organisasi dan bentuk mempertahankan independensi organisasi," ucap Sugeng.
Sugeng mengatakan basis pelaporan IPW adalah pengaduan masyarakat. Sugeng mengatakan pihaknya menerima pengaduan dugaan gratifikasi yang menyeret nama Ganjar jauh sebelum politkus PDIP itu mencalonkan diri sebagai capres.
"Kita melaporkan ini karena pengaduan masyarakat. Ini pengaduan sebenarnya sudah kita terima satu tahun lalu. Hampir 9 bulan yang lalu," tutur Sugeng.
Sugeng mengaku memilih menahan laporan karena tak ingin menghambat pencalonan Ganjar Pranowo sebagai capres 2024.
"Kami menahannya, karena melihat Ganjar akan berkontestasi sebagai capres," kata Sugeng.
Sugeng mengatakan dirinya baru melaporkan setelah masyarakat mempertanyakan kepada IPW kapan akan melaporkan pengaduan tersebut.
"Kan, pihak yang mengadukan ke IPW, kan, mempertanyakan IPW. Kalau dilaporkan sebelumnya dibilang menghambat, kalau sekarang kan sudah terlihat siapa pemenangnya," tutur Sugeng.
Sugeng pun menegaskan dirinya melaporkan Ganjar ke KPK bukan karena perintah PSI. Meski menjadi Ketua DPD PSI Bogor, Sugeng mengklaim dirinya tak pernah dikaderkan oleh PSI. Sugeng mengklaim dirinya merupakan kader nasionalis, bukan kader PSI.
"Saya bukan kader PSI. Saya adalah seorang kader nasionalis, saya tidak pernah merasa dikaderkan PSI. Ketua PSI Bogor iya. (Tapi) saya bukan kader PSI. Jadi ketua umum-ketua umum PSI itu masih anak-anak ketika Sugeng sudah berjuang di advokasi di tengah masyarakat," tutup Sugeng.
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie membenarkan bahwa Sugeng Teguh Santoso merupakan Ketua DPD PSI Kota Bogor sejak lama, bahkan sudah dua kali menjadi caleg dari PSI.
"Betul (Sugeng menjabat Ketua PSI Bogor). Ya beliau itu ketua DPD sudah cukup lama, dan sudah dua jadi caleg PSI juga," kata Grace saat dihubungi Tirto, Rabu (6/3/2024).
Perihal pernyataan Sugeng yang mengaku tak pernah dikaderkan PSI, Grace mengatakan menjawab diplomatis. Grace mengatakan pelaporan Sugeng terhadap Ganjar bukan atas perintah PSI, tetapi sebagai warga negara.
"Pak STS (Sugeng Teguh) pejuang antikorupsi. Langkah IPW melaporkan Pak Ganjar, itu dilakukan beliau sebagai warga negara, pejuang antikorupsi dan ketua IPW," tutur Grace.
Sebelumnya, Sugeng melaporkan Ganjar dan Supriyatno ke KPK, Selasa kemarin. Sugeng menuturkan, terdapat cashback sebesar 16 persen dari pertanggungan jaminan kredit tersebut. Cashback ini disalurkan untuk tiga pihak.
Pembagian 16% yaitu lima persen untuk operasional Bank Jawa Tengah pusat atau cabang, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jawa Tengah yang terdiri dari pemerintah daerah atau kepala-kepala daerah.
"[Kemudian], 5,5 persen diberikan kepada pemegang saham pengendali Bank Jawa Tengah yang diduga adalah Kepala Daerah Jawa Tengah dengan inisial GP [Ganjar]," kata Sugeng.
Lebih lanjut, dia menuturkan, besaran nilai 5,5 persen itu mencapai lebih dari Rp100 miliar. Ganjar pun diduga terlibat kasus korupsi dengan nilai lebih dari Rp100 miliar.
"Jumlahnya besar lho kalau dijumlahkan semua, mungkin lebih dari Rp100 miliar untuk yang 5,5 persen itu," ucap Sugeng.
Menanggapi dugaan korupsi yang dilaporkan IPW ke KPK, Bank Jateng memilih untuk menghormati seluruh proses hukum yang berjalan.
Sekretaris Perusahaan (Sekper) Bank Jateng, Herry Nunggal Supriyadi, mengatakan, kinerja dan prospek bisnis Bank Jateng tak terlalu terganggu karena menurutnya masalah ini lebih menyangkut perseorangan.
“Saya pikir tidak begitu problem, kami tetap bisa survive. Karena kalau dilihat ini masalah individual bukan Bank Jateng overall," tegas Herry, Rabu (6/3/2024).
Menurut dia, secara keseluruhan performa bank yang berkantor pusat di Kota Semarang ini cukup bagus. Pada 2023, Bank Jateng mampu memberikan deviden kepada pemerintah daerah mencapai lebih Rp1 triliun.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Bayu Septianto
