Ketua DPP PKS: Kampanye Negatif sebagai Kritik Terhadap Pemerintah

"Media-media juga hanya memberitakan yang baik-baik saja. Padahal kegagalannya banyak."

Reporter: M. Ahsan Ridhoi

Terbit 17 Oct 2018 10:30 WIB,

Waktu baca ±1 menit

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan orasi politiknya didampingi cagub Agus Arifin Nu'mang cawagub Tanri Bali Lamo dan Ketua DPD I Gerindra Sulsel, Idris Manggabarani saat kampanye di lapangan Karebosi Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (20/6/2018). ANTARA FOTO/Darwin Fatir

tirto.id - Ketua DPP PKS, Pipin Sopian menyatakan, arahan kampanye negatif dari Presiden PKS, Shohibul Iman bukanlah untuk menyebar fitnah dan hoaks terhadap pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

"Kampanye negatif adalah mengungkap kegagalan-kegagalan lawan Pak Prabowo selama memimpin dengan fakta yang benar," kata Pipin kepada Tirto, Rabu (17/10/2018).

Menurut Pipin, arahan melakukan kampanye negatif tersebut dikeluarkan Shohibul lantaran selama ini masyarakat hanya mengonsumsi informasi-informasi baik saja dari pemerintahan Jokowi.

"Media-media juga hanya memberitakan yang baik-baik saja. Padahal kegagalannya banyak. Jadi ini kritik kepada pemerintah dan media mainstream," kata Pipin.

Pipin mencontohkan, kegagalan pemerintahan Jokowi adalah tingginya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Sementara, menurutnya, salah satu janji Jokowi saat kampanye di Pilpres 2014 adalah membuat harga BBM stabil.

"Sudah begitu kenaikannya kan cenderung sembunyi-sembunyi," kata Pipin.

Lagi pula, kata Pipin, kampanye negatif semacam ini juga bisa menjadi pendidikan politik bagi masyarakat. Sehingga, nanti di pemilu bisa melihat kedua pasangan calon dengan objektif.

Pipin menyatakan, DPP PKS juga telah memberi arahan kepada seluruh kader partainya untuk menyaring terlebih dulu segala informasi yang didapat sebelum membagikannya ke publik.

Hal ini, kata Pipin, dilakukan agar para kader tersebut tidak melakukan kampanye hitam yang justru melanggar aturan kampanye dan melanggar hukum.

Sebelumnya, Shohibul mempersilakan kadernya melakukan negative campaign atau kampanye negatif di Pemilu 2019 mendatang. Hal itu disampaikan saat Konsolidasi Nasional PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (14/10/2018).

"Saya mengatakan 80 persen kampanye kita harus positive campaign. Silakan masuk ke negative campaign cukup 20 persen," kata Sohibul.

Namun, Shohibul menegaskan agar kadernya tidak menyebarkan fitnah dan melakukan black campaign atau kampanye hitam.