tirto.id - Hasrat Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar untuk maju menjadi bakal cawapres semakin membara. Dalam sejumlah kesempatan, pria yang akrab disapa Cak Imin maupun anak buahnya kerap melemparkan pernyataan yang mempertanyakan nasib posisi cawapres tersebut ke rekan koalisi mereka, Partai Gerindra.
Namun keinginan Cak Imin untuk menjadi bakal cawapres ternyata tidak hanya membutuhkan restu dari Prabowo dan Gerindra semata. Namun juga Presiden Joko Widodo, sebagai sosok yang berjasa dalam menyatukan Gerindra dan PKB dalam satu wadah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
Selain itu, Prabowo secara resmi juga sudah mendapat dukungan dari PBB yang dinakhodai Yusril Ihza Mahendra. Belum lagi Partai Gelora yang juga memberikan sinyal akan merapat dan mengusung Prabowo pada Pilpres 2024.
Hal tersebut membuat PKB --mitra koalisi pertama dari Gerindra-- yang menawarkan Cak Imin sebagai bakal cawapres dari Prabowo, mulai ketar-ketir. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid bahkan menyebut, akan ada tangan-tangan tak terlihat yang akan ikut campur dalam proses penentuan kandidat. Dia menyebutnya dengan istilah invisible hand.
“Mungkin ada invisible hand. Ada tangan-tangan gaib yang ikut mengatur, enggak tahu saya apakah itu oligarki atau apa, enggak tahu saya,” kata Jazilul dalam konferensi pers usai Talk Show PKB Mendengar di Kantor DPP PKB pada Selasa (1/8/2023).
Meski tidak secara eksplisit dia menyebut ada campur tangan Jokowi di balik nasib Cak Imin, namun dia meyakini pengaruh Presiden Jokowi akan tetap menjadi arah kompas politik bagi partainya. Dia kemudian mengungkit pernyataan Jokowi yang akan ikut cawe-cawe dalam Pemilu 2024.
“Enggak tahu saya pastinya, yang jelas Pak Jokowi mau cawe-cawe demi bangsa dan negara. Itu jelas, kalau itu semua tahu lah. Tapi kalau untuk urusan Pak Prabowo dan koalisi PKB-Gerindra, saya tidak tahu persis,” kata Jazilul.
Upaya Cak Imin untuk menjadi bakal cawapres tak hanya kali ini saja. Dia sudah mengajukan posisi tersebut sejak Pemilu 2014, saat Jokowi pertama kali maju sebagai capres. Namun usaha itu selalu terpental dengan berbagai alasan. Hingga di 2019 dia mengajukan Ma'ruf Amin sebagai cawapres Jokowi, tokoh PKB namun tak masuk dalam DPP.
Oleh karenanya, dengan modal pengalaman tersebut, PKB semakin percaya diri untuk mengajukan Cak Imin. Jazilul menyebut bahwa partainya telah membuat sejumlah skema untuk menghindari upaya penjegalan Cak Imin di detik akhir jelang pendaftaran.
“Kita kan sudah biasa main di menit-menit akhir. PKB itu main di awal juga bisa, di akhir juga bisa. Jadi nggak usah khawatir. Kami, PKB sudah mengikuti sekian pemilu langsung. Jadi sekarang kami main di awal bersama Pak Prabowo dengan deklarasi, tanda tangan, komitmen dan bisa juga main di akhir saat Kiai Maruf Amin yang jadi," jelasnya.
Selain itu, Jazilul juga mengungkapkan bahwa proses kontestasi pilpres akan semakin berwarna apabila uji materi terkait Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 tahun 2017 yang membatasi usia minimal 40 tahun untuk bakal capres dan cawapres dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Ia mengisyaratkan kepada putra sulung Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka yang juga masuk dalam radar cawapres pendamping Prabowo. Sehingga apabila uji materi tersebut dikabulkan, maka kesempatan Cak Imin untuk menjadi pendamping Prabowo di pilpres terancam kandas.
“Salah satu yang terpenting bagi saya adalah uji materi MK, terkait usia capres dan cawapres yang akan menentukan posisi partai politik ke depan seperti apa," ungkapnya.
Pengurus PKB lain juga tak ambil pusing dengan dugaan campur tangan Jokowi dalam proses penentuan cawapres pendamping Prabowo. Wakil Sekjen PKB, Syaiful Huda berkata, sisa waktu untuk menuju pendaftaran capres dan cawapres Pemilu 2024 masih panjang. Selama masa waktu tersebut, terdapat sejumlah kemungkinan terutama soal siapa yang akan dicantumkan dalam surat suara di Pilpres 2024.
“Kami nggak khawatir, kami belum khawatir sama sekali. Karena memang masih ada tahapan dan tentu semua kekuatan politik pasti akan melihat dinamika ini secara bersama-sama. Apakah menjadi ruang kompromi baru, apakah itu semacam politik eksistensi baru dan ini masih panjang," kata Syaiful Huda.
Sinyal Istana soal Cawapres Pendamping Prabowo
Direktur Eksekutif PolMark Research Centre, Eep Saefulloh Fatah mencurigai sikap Prabowo dan Gerindra yang tak kunjung mengumumkan nama bakal cawapres. Dia menyebut hal itu sebagai indikasi bahwa penentu cawapres Prabowo bukan Prabowo sendiri, namun ada nama lain.
“Jangan-jangan Pak Prabowo belum memutuskan, karena bukan Pak Prabowo yang memutuskan," kata Eep.
Indikasi Eep bahwa ada orang selain Prabowo yang ikut menentukan nasib Cak Imin adalah hasil surveinya. Dia mengungkap hasil surveinya pada Februari lalu yang menempatkan Cak Imin dengan elektabilitas 11,5 persen di Jawa Timur. Tempat PKB selalu unggul dalam setiap pemilu.
“Satu faktor yang belum disebut adalah pelaku yang tidak mandiri dalam membuat keputusan," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif LSI (Lembaga Survei Indonesia) Djayadi Hanan menyebut, Cak Imin memiliki sejumlah opsi pilihan apabila menjadi bakal cawapres tidak memungkinkan. Di antaranya menjadi kunci penentu bagi nama cawapres Prabowo. Opsi terakhir, PKB keluar dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan membuat poros politik baru.
“Bisa buat koalisi dengan Golkar, kalau ketiganya maju, maka akan ada dua putaran. Siapapun pemenang di putaran pertama dan itulah pilihan yang dimiliki oleh Cak Imin dan PKB," jelasnya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Abdul Aziz
