tirto.id - Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak, Febby Rizky Pratama mencatat kerugian material akibat bencana pergerakan tanah di wilayahnya mencapai Rp1, 5 miliar.
Pergerakan tanah terjadi di RT05/RW01 Desa Cilangkap, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Banten, pekan lalu, Jumat (10/6/2022),
"Kerugian akibat bencana alam itu berupa enam unit rumah warga dan jalan antardesa sepanjang 70 meter ambles dengan kedalaman dua meter," kata Febby di Lebak, Rabu.
Pemkab Lebak memprioritaskan pembangunan jalan antardesa yang ambles sepanjang 70 meter dengan kedalaman dua meter tersebut. Hal itu dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Ruas jalan tersebut cukup vital untuk menopang perekonomian masyarakat di daerah tersebut. Apalagi, masyarakat kebanyakan berprofesi sebagai petani, sehingga membutuhkan kelancaran akses lalu lintas.
Petani di daerah itu memasok berbagai komoditas pertanian ke Pasar Rangkasbitung dan daerah lainnya di Provinsi Banten. "Kami berharap dua pekan ke depan kondisi jalan antardesa itu bisa kembali dilintasi angkutan," ujarnya.
Menurut Febby, pemerintah daerah juga mempercepat bantuan warga yang terdampak bencana tanah bergerak untuk menerima dana tunggu hunian (DTH). Bantuan tersebut agar mereka bisa menyewa rumah. Mereka saat ini mengungsi di rumah orang tua dan kerabat setelah rumah miliknya rusak berat.
Penyaluran DTH diharapkan pekan ini sudah diterima warga terdampak yang masing-masing kepala keluarga sebesar Rp3 juta untuk enam bulan atau sebesar Rp500 ribu per bulan. "Kami minta warga hari Kamis (16/6/2022) sudah bisa melaporkan nomor rekening banknya," katanya.
Sementara untuk pembangunan hunian tetap (huntap), kata dia, pemerintah daerah akan membahas alokasi anggarannya. Sebab, pembangunan huntap perlu adanya pembebasan lahan.
"Kami berharap pemerintah daerah berupaya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana tanah bergerak itu," kata Febby.
Sementara itu, Karman (50), warga korban bencana tanah bergerak mengaku terbantu dengan bantuan DTH dari pemerintah setempat karena bisa meringankan beban ekonominya. Rumah miliknya yang dibangun dengan biaya sekitar Rp200 juta itu kondisinya rusak berat.
Saat ini, dia terpaksa mengungsi di rumah mertua. "Dengan menerima DTH ini kami bisa menyewa rumah untuk enam bulan ke depan," kata dia.
Editor: Gilang Ramadhan
