tirto.id - Michel Camdessus, sang Direktur International Monetary Fund (IMF) berdiri sambil bersedekap tangan, di sebelah Presiden Soeharto yang menunduk meneken kesepakatan dengan IMF. Acara itu menjadi bagian dari adegan suram kondisi ekonomi Indonesia dua dekade lalu. Semenjak itu, IMF dianggap bukan penolong tapi membuat ekonomi Indonesia semakin runyam dengan segala intervensinya yang mengikat.
Banyak kebijakan dari IMF yang dinilai membuat Indonesia terpuruk kala itu, di antaranya adalah mendesak Indonesia menutup 16 bank yang menyebabkan utang domestik Indonesia meningkat sampai dengan US$80 miliar saat itu. Penutupan 16 bank menambah parah krisis kepercayaan masyarakat kala itu. Mengutip “B.J. Habibie: Detik-detik yang Menentukan” (2006:3), kebijakan itu membuat rupiah kian terperosok dari Rp5.097 per dolar AS menjadi Rp11.050 pada akhir Januari 1998.
Penutupan 16 bank itu pada akhirnya diakui para pejabat IMF sebagai kebijakan yang salah. Menurut Ann Pettifor, Direktur Policy Research in Macroeconomics (PRIME) yang berbasis di London, kebijakan yang diambil IMF tersebut diambil hanya dalam waktu dua pekan setelah mereka menginjakkan kakinya di Jakarta. Setelah rezim berganti, segala yang berkaitan dengan IMF jadi hal yang sensitif, termasuk saat kunjungan-kunjungan delegasi dan petinggi IMF ke Indonesia.
Hubungan IMF dan Indonesia belakangan ini memasuki babak baru. IMF sering memuji ekonomi Indonesia pasca-krisis 1998 semakin baik. Pada era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) utang kepada IMF dilunasi pada Oktober 2006. Presiden SBY bahkan sempat bangga lantaran IMF minta bantuan utang ke Indonesia pada 2012. Hubungan IMF dengan Indonesia lebih lengket pada era Presiden Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bahkan sempat mengajak Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde blusukan ke sejumlah tempat pada Februari 2018.
Pada lawatannya ke Bali, Christine Lagarde kembali memuji-muji prestasi Indonesia. “Dibandingkan ketika krisis keuangan, Indonesia saat ini sudah melakukan perbaikan yang signifikan. Rapor untuk Indonesia sangat hebat,” katanya saat konferensi pers dalam IMF-World Bank Annual Meeting 2018 di Bali, 11 Oktober 2018.
Indikator ekonomi yang dinilai Lagarde sangat baik tersebut di antaranya adalah nilai produk domestik bruto yang naik dua kali lipat, menurunnya kemiskinan menjadi 11 persen, inflasi terkendali, hingga mata uang rupiah yang relatif kuat. Padahal, nilai rupiah terhadap dolar makin hari makin terpuruk selama setahun terakhir karena efek global dan kerentanan internal.
Pujian-pujian IMF bagi pemerintah tentu menjadi sebuah kebanggaan. Namun, ada juga yang merespons negatif termasuk kalangan politisi. Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah sempat menganggap pujian IMF kepada pemerintahan ada maksud lain. Fahri meminta pemerintah tak terlena dengan pujian IMF.
"Jadi dia apa namanya berharap juga kita jadi calon konsumen. Jadi calon nasabah. Dia puji-puji, terus tiba-tiba geletak kita jatuh minta tolong," kata Fahri.
Fungsi IMF memang menyediakan fasilitas pinjaman kepada negara-negara yang tengah menghadapi krisis neraca pembayaran, komponennya antara lain neraca transaksi berjalan atau current account deficits (CAD)—transaksi barang dan jasa ekspor-impor—, transaksi modal, dan transaksi finansial.
Saat ini, total Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal II-2018 masih defisit US$4,3 miliar, jumlahnya lebih besar dibandingkan kuartal I-2018, yang tercatat defisit US$3,8 miliar. Catatan itu masih lebih baik ketimbang total nilai neraca pembayaran Indonesia pada 1997 yang defisit sebesar US$9,3 miliar.
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai Indonesia belum perlu meminta pinjaman ke IMF. Bhima Yudhistira, ekonom INDEF menilai posisi neraca pembayaran defisit US$4,3 miliar dan defisit CAD masih di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). CAD Indonesia sempat menembus 3 persen pada kuartal II-2018 dengan nilai US$ 8 miliar.
"Current account deficits (CAD) kita masih di bawah 3 persen dari PDB. Masih aman. Tak perlu minta pinjaman ke IMF," kata Bhima kepada Tirto.
Nilai defisit CAD Indonesia sudah mencapai US$13,7 miliar sepanjang semester I-2018, atau mendekati 3 persen dari PDB. Namun, Bank Dunia menilai CAD yang membesar tidak disebabkan oleh konsumsi terlalu tinggi. "Ini bukan CAD yang disebabkan oleh overheated atau konsumsi yang sangat tinggi, ini adalah CAD yang didorong oleh investasi dan infrastruktur yang sangat diperlukan Indonesia," kata Frederico Gil Sander, Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia dikutip dari CNBC.
Di atas kertas, Indonesia memang masih lebih baik dari Turki yang sedang menghadapi krisis mata uang dan moneter, Turki yang sempat digadang-gadang akan masuk ke pangkuan IMF, pada kuartal II-2018 mencatat defisit CAD sebesar 5,7 persen, memang lebih baik dari posisi kuartal sebelumnya yang mencapai 6,8 persen.
Bila mengacu apa yang terjadi dengan Argentina yang belum lama ini menjadi pasien IMF, posisi CAD pada kuartal II-2018 sudah mencapai 6,4 persen terhadap PDB, padahal periode yang sama tahun lalu masih 4,8 persen dari PDB.
“Kami melihat CAD di tahun ini 2,9 persen dari PDB. Masih di bawah 3 persen dari PDB. Kalau dilihat di Indonesia, CAD di bawah 3 persen adalah batas aman,” kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo
Angka-angka di atas kertas soal CAD dan neraca pembayaran Indonesia memang belum menggembirakan. Namun, pemerintah maupun IMF kompak menyanggah soal potensi Indonesia meminta bantuan lagi kepada IMF.
“Pinjaman dari IMF bukan pilihan, karena ekonomi Indonesia tidak membutuhkan. Ekonomi Indonesia dikelola dengan baik oleh Presiden Jokowi, Gubernur Perry, Menteri Sri Mulyani, Menteri Luhut, dan rekan-rekan mereka,” kata Lagarde dikutip dari Antara.
Pinjaman IMF memang saat ini bukan pilihan, tapi keresahan-keresahan terhadap masalah itu tetap masih ada.
Editor: Suhendra
