tirto.id - Kondisi Myanmar saat ini masih diambil alih oleh militer. Kabar terbaru dari Myanmar, Aung San Suu Kyi dituduh melakukan tindakan impor walkie talkie secara ilegal. Tuduhan ini memberi alasan bagi militer untuk melakukan penahanan pada Suu Kyi selama dua minggu.
Tuduhan itu terungkap dua hari setelah Suu Kyi menjadi tahanan rumah dan tampaknya merupakan upaya untuk menguatkan alasan penahanan Suu Kyi.
Juru bicara partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi Kyi Toe membenarkan dakwaan terhadap Suu Kyi dengan hukuman maksimal tiga tahun penjara. Dia juga mengatakan, Presiden Myanmar Win Myint, dituduh melanggar undang-undang penanggulangan bencana alam.
Dalam dakwaan tertanggal 1 Februari 2021 tersebut, tertulis bahwa Suu Kyi dan Presiden Myanmar yang digulingkan militer, Win myint akan ditahan selama 2 minggu sampai 15 Februari 2021.
"Jelas bahwa militer akan menggali kasus hukum para pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi dan terutama Aung San Suu Kyi untuk benar-benar melegitimasi apa yang mereka coba lakukan, yaitu perebutan kekuasaan,” kata Larry Jagan, seorang analis independen Myanmar, seperti dikutip AP News.
Ratusan anggota parlemen yang dipaksa untuk tinggal di perumahan pemerintah setelah kudeta pada Rabu (3/2/2021) diberitahu untuk meninggalkan ibu kota dalam waktu 24 jam, kata seorang anggota Parlemen dari partai Suu Kyi.
Militer Myanmar mengambil alih pemerintahan secara paksa lewat kudeta pada Senin pagi. Tentara kemudian menangkap Suu Kyi dan Presiden Win Myint, sejumlah politikus dan aktivis. Kudeta militer itu langsung dikecam oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara Barat.
Dokumen yang diserahkan kepolisian ke pengadilan menyebutkan Suu Kyi mengimpor alat komunikasi radio walkie-talkie. Alat komunikasi itu ditemukan oleh polisi saat mereka menggeledah rumah Suu Kyi di ibu kota Myanmar, Naypyitaw.
Menurut kepolisian, alat tersebut diimpor secara ilegal dan digunakan tanpa izin. Dalam dokumen tersebut, yang diterima Rabu, Suu Kyi ditahan "untuk keperluan interogasi, pengambilan bukti, dan proses pendampingan hukum setelah petugas menemui tersangka".
Kepolisian, pemerintah, atau pengadilan Myanmar belum dapat dihubungi untuk diminta tanggapannya terkait masalah itu.
Suu Kyi menjalani tahanan rumah selama 15 tahun mulai 1989 sampai 2010. Lewat tahanan rumah, ia memimpin gerakan demokrasi di Myanmar.
Tokoh demokrasi itu masih populer di Myanmar meskipun reputasinya di dunia internasional sempat rusak karena perlakuannya terhadap para pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari rumahnya di Rakhine pada 2017.
Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), partai yang dipimpin oleh Suu Kyi, mengatakan beberapa kantor perwakilannya di daerah telah digeledah oleh kepolisian. NLD mendesak polisi berhenti melakukan penggeledahan karena itu melanggar hukum.
NLD merupakan partai pemenang pemilihan umum pada 8 November 2020.
Kenapa Myanmar Dikudeta?
Kudeta militer adalah perebutan kekuasaan (pemerintahan) dengan paksa, yang dilakukan oleh pihak militer. Perebutan kekuasaan saat ini sedang terjadi di Myanmar. Ancaman kudeta ini telah menimbulkan ketegangan di seluruh negeri.
Dilansir BBC, Myanmar berada di bawah pemerintahan rezim militer selama hampir 50 tahun. Negara ini kemudian bergerak menuju pemerintahan demokratis pada tahun 2011, dengan salah satu tokohnya yaitu Aung San Suu Kyi.
Selama lima tahun terakhir, Suu Kyi dan partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) memimpin Negara Seribu Pagoda setelah terpilih pada 2015 dalam pemungutan suara paling bebas dan adil di Myanmar. Pada Senin (1/2/2021) pagi, partai itu seharusnya sudah mulai masa jabatan kedua.
Namun, militer Myanmar melakukan ambil alih pemerintahan dan dan menjadikan Aung San Suu Kyi serta beberapa pejabat negara sebagai tahanan rumah. Yang menimbulkan pertanyaan: mengapa militer merebut kekuasaan sekarang dan apa yang terjadi selanjutnya?
Kudeta ini didasari pada klaim militer tentang adanya kecurangan daftar pemilih dalam pemungutan suara, meskipun komisi pemilihan mengatakan tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut.
Myawaddy TV milik militer mengumumkan, pengambilalihan tersebut terjadi karena kegagalan pemerintah untuk menindaklanjuti tuduhan kecurangan tersebut. Militer juga mengatakan pemerintah gagal untuk menunda pemilihan karena pandemi virus corona.
Militer mempertahankan tindakannya benar secara hukum, menggunakan konstitusi yang memungkinkan militer untuk mengambil alih pada saat-saat darurat. Namun, juru bicara partai Suu Kyi dan banyak pihak luar mengatakan tindakan ini adalah kudeta.
Beberapa ahli mengungkapkan kekhawatiran militer akan bergerak untuk mengganggu status quo - di mana para jenderal terus memegang kekuasaan meskipun ada kemajuan menuju demokrasi dalam beberapa tahun terakhir.
Kondisi Myanmar saat ini, sinyal televisi terputus di seluruh negeri, begitu pula akses telepon dan internet di Naypyitaw, ibu kota Myanmar. Ada pula aturan larangan penerbangan penumpang. Layanan telepon di bagian lain negara itu juga dilaporkan putus, meskipun orang masih dapat menggunakan internet.
Penduduk berbondong-bondong ke ATM dan kedai makanan, sementara beberapa toko dan rumah menghilangkan simbol partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi, yang biasanya menghiasi jalanan dan tembok kota.
Kelompok tujuh negara dengan perekonomian terbesar dunia (G7) pada Rabu mengutuk kudeta militer di Myanmar dan mengatakan seluruh pihak harus menerima hasil pemilu.
"Kami meminta militer [Myanmar] segera mengakhiri status darurat, mengembalikan kekuasaan ke pemerintahan yang terpilih secara demokratis, dan membebaskan seluruh pihak yang ditangkap secara sewenang-wenang dan menghormati hukum serta prinsip-prinsip hak asasi manusia," kata G7 sebagaimana dikutip dari pernyataan tertulisnya.
Editor: Agung DH
