Fakta-fakta Negara Myanmar yang Dikudeta Militer Berkali-Kali

Oleh: Alexander Haryanto - 3 Februari 2021
Dibaca Normal 3 menit
Berikut adalah berita terbaru Myanmar, fakta-fakta dan sejarah negara yang dikudeta militer selama berkali-kali itu.
tirto.id - Negara Myanmar mengalami guncangan sejak militer mengambil alih kekuasaan pada Senin, 1 Februari 2021 lalu. Dalam kudeta itu, militer menangkap Kanselir Aung San Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Myint, dan beberapa tokoh senior Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dalam sebuah penggerebekan dini hari.

Panglima Tertinggi Tatmadaw, Jenderal Min Aung Hlaing langsung mengambil alih kekuasaan selama satu tahun dan mengumumkan keadaan darurat. Ketegangan ini terjadi karena tentara menuduh pemerintah mencurangi pemilihan parlemen pada November 2020 lalu, di mana partai Suu Kyi memperluas mayoritas parlemennya dengan mengorbankan perwakilan militer.

Atas hal itu, tentara mempromosikan Wakil Presiden Myint Swe menjadi penjabat presiden pada Februari 2021 setelah mereka menggulingkan Presiden Win Myint dan kepala pemerintahan de facto Aung San Suu Kyi dalam sebuah kudeta militer.


Berita Myanmar Hari Ini dan Kondisi Terbarunya

Kabar terbaru tentang kondisi Myanmar saat ini, seperti diwartakan Nikkei Asia, Rabu, 3 Februari 2021, staf di 70 rumah sakit dan departemen medis di 30 kota seluruh Myanmar telah berhenti bekerja. Mereka memprotes kudeta yang dilakukan militer.

Menurut pernyataan Gerakan Pembangkangan Sipil Myanmar yang diunggah di Facebook, para tenaga medis itu kecewa dengan langkah militer karena bergerak atas kepentingan sendiri di saat negara itu sedang menghadapi kesulitan akibat pandemi Covid-19.

Selain itu, Bursa Efek Yangon pun sudah melanjutkan perdagangan setelah penangguhan dua hari. Koneksi jaringan, yang awalnya mencegah perusahaan sekuritas dan bank mengakses perdagangan dan sistem penyelesaian bursa, juga telah dipulihkan.

Militer Myanmar telah membentuk Dewan Administratif Negara dengan menunjuk komisioner pemilihan serta gubernur bank sentral.

Selain itu, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan telekonferensi untuk membahas kudeta Myanmar. Namun, mereka berhenti mengeluarkan pernyataan yang mengutuk tindakan militer. Akan tetapi, pembicaraan di antara anggota Dewan Keamanan terus berlanjut.

Ditarik lebih jauh, sikap militer yang menolak mengakui hasil pemilu dengan menangkap Suu Kyi mungkin terasa seperti mengulang sejarah masa lalu Myanmar. Negara yang dulunya dikenal sebagai Burma itu telah lama dianggap sebagai negara paria ketika berada di bawah kekuasaan junta militer yang menindas.

Inforgafik Kudeta Militer di Myanmar
Inforgafik Kudeta Militer di Myanmar. tirto.id/Fuad


Fakta-fakta Tentang Myanmar

1. Myanmar Berkali-kali Dikudeta Junta Militer

Melansir Forbes, pada tahun 1962, empat belas tahun setelah negara itu merdeka dari pemerintahan kolonial Inggris, Tatmadaw (sebutan untuk angkatan bersenjata Myanmar), yang berada di bawah Jenderal Ne Win menggulingkan pemerintahan sipil dan memasang rezim otoriter.

Pada Agustus 1988, Myanmar kembali diguncang oleh protes massal yang menyebabkan penggulingan Jenderal Ne Win dan posisinya kembali digantikan oleh junta militer yang baru. Peralihan kekuasaan ini telah menyebabkan kerusuhan di mana ribuan orang dilaporkan terbunuh.

Setelah serangkaian protes yang dikenal sebagai Pemberontakan 8888 itu, Myanmar kembali dipimpin junta militer, dan mereka kembali berkuasa selama 22 tahun.


2. Presiden Myanmar Win Myint

Presiden Myanmar, Win Myint ikut ditangkap dalam sebuah penggerebekan Senin dini hari. Ia ditangkap bersama Kanselir Aung San Suu Kyi dan beberapa tokoh senior Partai Liga Demokrasi.

Win Myint terpilih sebagai presiden baru Myanmar pada 28 Maret 2018. Namun, seperti diwartakan BBC, perannya hanya seremonial saja karena Suu Kyi bertindak sebagai presiden de facto.

Win Myint adalah anggota senior dari Liga Nasional untuk Demokrasi dan ia dipandang sebagai loyalis Suu Kyi. Dia berasal dari kelompok etnis mayoritas Myanmar, Bamar. Pada tahun 1988, ia pernah menjadi bagian dari pemberontakan oposisi melawan diktator Jenderal Ne Win dan ditahan sebentar oleh junta militer.


3. Mata Uang Myanmar

Sebelum merdeka dari Inggris, Myanmar adalah salah satu negara bagian India. Saat itu, mata uang Myanmar adalah rupee. Baik rupee Burma maupun India dikaitkan dengan Sterling dan bernilai satu shilling dan enam pence.

Namun, saat ini, mata uang resmi Myanmar adalah Kyat (MMK). Satu kyat dibagi menjadi 100 pya. Namun, pya hanya mewakili sejumlah kecil uang sehingga jarang digunakan. Pada Januari 2021, satu dolar AS (USD) sama dengan 1.329.00 MMK.


4. Ibu Kota Myanmar

Ibu kota Myanmar adalah Nay Pyi Taw atau Naypyidaw. Tempat itu dibangun di tengah Myanmar pada awal abad ke-21 untuk dijadikan pusat administrasi baru di negara itu. Pada tahun 2004, pembangunan Nay Pyi Taw dimulai di sebuah situs terpencil di dekat kota Pyinmana, letaknya sekitar 320 kilometer di utara ibu kota Yangon.


5. Kasus Muslim Rohingya

Etnis Rohingya, minoritas muslim terbesar, telah mengalami diskriminasi, represi, dan kekerasan di Myanmar selama puluhan tahun.

Meskipun etnis ini sudah menduduki wilayah Rakhine selama beberapa generasi, status kependudukan mereka ditolak oleh pemerintah Myanmar dan menjadikan mereka sebagai salah satu penduduk tuna negara terbesar di dunia.

Kendati sudah banyak korban berjatuhan, otoritas Myanmar masih terus menegasikan genosida yang dilakukan oleh pihaknya.

Penyerangan oleh tentara-tentara Myanmar pada Agustus 2017 merupakan satu dari tiga pembantaian terbesar yang dilakukan pemerintahan Burma terhadap etnis ini sejak 2012 dan 2016.

Seperti diwartakan BBC, operasi militer terhadap tersangka teroris di Negara Bagian Rakhine sejak Agustus 2017 itu telah mendorong lebih dari setengah juta Muslim Rohingya mengungsi ke negara tetangga Bangladesh.

Otomatis, tragedi tersebut merusak reputasi pemerintah baru Myanmar di mata internasional dan menyoroti tentang cengkraman militer yang berkelanjutan.

Aung San Suu Kyi telah menjalankan tugasnya sebagai Penasihat Negara sejak akhir militer memerintah pada tahun 2016. Namun, reputasi pemimpin gerakan pro-demokrasi ini terpukul pada tahun 2017 karena perlakuan pemerintahnya terhadap komunitas Muslim Rohingya, yang menurut PBB sebagai "korban pembersihan etnis di tangan militer".


Baca juga artikel terkait KUDETA MYANMAR atau tulisan menarik lainnya Alexander Haryanto
(tirto.id - Politik)

Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Iswara N Raditya
DarkLight