tirto.id - Kudeta militer adalah perebutan kekuasaan (pemerintahan) dengan paksa, yang dilakukan oleh pihak militer. Perebutan kekuasaan saat ini sedang terjadi di Myanmar. Ancaman kudeta ini telah menimbulkan ketegangan di seluruh negeri.
Dilansir BBC, Myanmar telah mengalami hampir 50 tahun pemerintahan di bawah rezim militer. Negara ini kemudian bergerak menuju pemerintahan demokratis pada tahun 2011, dengan salah satu tokohnya yaitu Aung San Suu Kyi.
Selama lima tahun terakhir, Suu Kyi dan partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) telah memimpin Negara Seribu Pagoda setelah terpilih pada 2015 dalam pemungutan suara paling bebas dan adil yang pernah terjadi di Myanmar. Pada Senin (1/2/2021) pagi, partai NLD dan Suu Kyi seharusnya sudah memulai masa jabatan kedua.
Namun, militer Myanmar melakukan ambil alih pemerintahan dan dan menjadikan Aung San Suu Kyi serta beberapa pejabat negara sebagai tahanan rumah. Yang menimbulkan pertanyaan: mengapa militer merebut kekuasaan sekarang dan apa yang terjadi selanjutnya?
Penyebab Kudeta Militer Myanmar
Kudeta ini didasari pada klaim militer tentang adanya kecurangan daftar pemilih dalam pemungutan suara, meskipun komisi pemilihan mengatakan tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut.
Myawaddy TV milik militer mengumumkan, pengambilalihan tersebut terjadi karena kegagalan pemerintah untuk menindaklanjuti tuduhan kecurangan tersebut. Militer juga mengatakan pemerintah gagal untuk menunda pemilihan karena pandemi virus corona.
Militer mempertahankan tindakannya benar secara hukum, menggunakan konstitusi yang memungkinkan militer untuk mengambil alih pada saat-saat darurat. Namun, juru bicara partai Suu Kyi dan banyak pihak luar mengatakan tindakan ini adalah kudeta.
Dilansir AP News, beberapa ahli mengungkapkan kekhawatiran militer akan bergerak untuk mengganggu status quo - di mana para jenderal terus memegang kekuasaan meskipun ada kemajuan menuju demokrasi dalam beberapa tahun terakhir.
Kondisi Myanmar saat ini, sinyal televisi terputus di seluruh negeri, begitu pula akses telepon dan internet di Naypyitaw, ibu kota Myanmar. Ada pula aturan larangan penerbangan penumpang. Layanan telepon di bagian lain negara itu juga dilaporkan putus, meskipun orang masih dapat menggunakan internet.
Penduduk berbondong-bondong ke ATM dan kedai makanan, sementara beberapa toko dan rumah menghilangkan simbol partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi, yang biasanya menghiasi jalanan dan tembok kota.
Biden Ancam Sanksi Myanmar
Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Senin (1/2/2021) waktu setempat mengancam memberlakukan kembali sanksi terhadap Myanmar menyusul kudeta oleh para pemimpin militer negara itu dan menyerukan tanggapan internasional bersama untuk menekan mereka melepaskan kekuasaan.
Biden mengutuk militer yang mengambil alih kekuasaan pemerintahan yang dipimpin sipil pada Senin dan mengutuk penahanan pemimpin terpilih dan peraih Nobel Aung San Suu Kyi sebagai "serangan langsung terhadap peralihan negara menuju demokrasi dan kekuasaan berdasar hukum."
Krisis Myanmar merupakan ujian besar pertama atas janji Biden untuk lebih banyak berkolaborasi dengan sekutu mengatasi tantangan internasional, terutama pada pengaruh China yang meningkat, bertolak belakang dengan pendekatan "America First" yang sering dilakukan sendiri oleh mantan Presiden Donald Trump.
Kutukan Itu juga mewakili keselarasan kebijakan yang jarang antara sesama politisi Demokrat dan politisi utama Republik ketika mereka bergabung dalam mengecam kudeta dan mendesak militer Myanmar menghadapi konsekuensi.
"Komunitas internasional harus bersatu dalam satu suara untuk menekan militer Burma agar segera melepaskan kekuasaan yang mereka rebut, membebaskan para aktivis dan pejabat yang mereka tangkap," kata Biden dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Antara News.
"Amerika Serikat mencabut sanksi terhadap Burma selama dekade terakhir berdasarkan kemajuan menuju demokrasi. Pembalikan kemajuan itu akan membutuhkan tinjauan segera atas undang-undang dan otoritas sanksi kami, diikuti dengan tindakan yang tepat," katanya.
Biden juga meminta militer di Myanmar, negara yang juga dikenal sebagai Burma, untuk mencabut semua pembatasan telekomunikasi dan menahan diri dari kekerasan terhadap warga sipil.
Dia mengatakan Amerika Serikat "memperhatikan mereka yang berdiri bersama rakyat Burma di saat yang sulit ini."
"Kami akan bekerja dengan mitra kami di seluruh kawasan dan dunia untuk mendukung pemulihan demokrasi dan pemerintahan berdasar hukum, serta meminta pertanggungjawaban mereka yang membatalkan transisi demokrasi Burma," katanya.
Partai Liga Nasional untuk Demokrasi Suu Kyi menang telak 83 persen dalam pemilihan 8 November. Tentara mengatakan dalam mengambil alih pada Senin dini hari bahwa pihaknya telah menanggapi apa yang disebut penipuan pemilu.
Editor: Addi M Idhom
