Menuju konten utama

Kemensos Dorong Sinergi Wujudkan Hunian Layak Bagi Warga Miskin

Wamensos Agus Jabo berharap penyediaan rumah layak huni menjadi salah satu pilar utama dalam strategi pengentasan kemiskinan ekstrem.

Kemensos Dorong Sinergi Wujudkan Hunian Layak Bagi Warga Miskin
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono saat menghadiri Rapat Koordinasi Satu Data Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah di Jakarta, Kamis (24/4/2025). (FOTO/dok. Kemensos)

tirto.id - Kementerian Sosial (Kemensos) mendorong sinergi lintas-kementerian dalam mengatasi masalah kemiskinan ekstrem. Salah satunya lewat program penyediaan rumah layak huni untuk warga miskin secara tepat sasaran.

Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, menyatakan pentingnya sinergi itu saat menghadiri Rapat Koordinasi Satu Data Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Kamis (24/4/2025).

Rapat koordinasi di Gedung Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jakarta, tersebut melibatkan sejumlah wakil menteri. Mereka adalah Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, dan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan.

Selain itu, hadir pula Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, hingga Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi.

Dalam rapat tersebut, Agus Jabo menerangkan Kemensos pada dasarnya tidak mengurusi teknis pembangunan. "Tugas dari Kemensos adalah penghapusan kemiskinan ekstrem dan pengentasan kemiskinan,” ujar dia.

Namun, banyaknya permintaan dari masyarakat membuat Kemensos turut terlibat dalam program renovasi rumah dan sanitasi. Maka itu, Kemensos melaksanakan program Rumah Layak Huni pada beberapa tahun terakhir, meski kuotanya sangat terbatas.

"Kami kemarin-kemarin ini punya program untuk membangun rumah layak huni, basisnya adalah rehabilitasi. Tahun 2025 kuotanya 1.500. Padahal kebutuhan lebih banyak lagi," dia menjelaskan.

Sementara itu, dalam skema yang sedang berjalan, Kemensos fokus pada pembangunan atau revitalisasi rumah di kawasan miskin. Fokus ini didasari oleh kenyataan bahwa masih banyak warga miskin yang tinggal di rumah tidak layak huni.

"Ini menjadi program pertama kita, yaitu melakukan pembangunan ataupun revitalisasi terhadap sanitasi-sanitasi yang belum beres di [permukiman] masyarakat miskin," jelas Agus Jabo.

Salah satu model program yang sedang dikerjakan oleh Kemensos adalah pembangunan Kampung Nelayan Sejahtera di Indramayu. Melalui program ini, 93 unit rumah dibangun di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur.

Menurut Agus Jabo, progres pembangunan di kampung nelayan itu saat ini telah mencapai 95 persen. Kemensos menargetkan seluruh rangkaian program selesai maksimal pada 1 Juni 2025, dengan total anggaran Rp9,3 miliar.

Dalam program tersebut, Kemensos bekerja sama dengan Pemkab Indramayu, Baznas, serta instansi terkait yang lain untuk menyediakan lahan dan biaya pembangunan rumah warga yang kerap terdampak banjir rob.

Agus Jabo mengusulkan agar sinergi serupa dilakukan di banyak titik rawan lain, terutama kampung-kampung nelayan di sepanjang garis pantai yang rentan terdampak bencana. Ia menekankan pentingnya kerja sama dengan KemenPKP dalam sinergi tersebut.

Dia berharap penyediaan rumah layak huni menjadi salah satu pilar utama dalam strategi pengentasan kemiskinan ekstrem sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Karena Kemensos sebatas menjadi pendukung dalam program pembangunan perumahan, perlu ada sinergi dengan kementerian lainnya.

"Karena orang tahu urusan orang miskin ke Kemensos, akhirnya lari ke Kemensos semua, maka perlu urusan perumahan ini dibagi-bagi," kata dia.

Penyelarasan Data untuk Program Perumahan

Dalam rapat yang sama, pembahasan juga menyinggung pentingnya penyatuan persepsi terkait data perumahan di antara semua kementerian/lembaga.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, mengatakan adanya perbedaan data sering menjadi penghambat realisasi program.

"Kami mendapatkan beberapa banyak data yang berubah-ubah. Kita harus memutuskan data yang sebenarnya itu seperti apa. Sehingga nanti begitu melihat data yang sama, kita bisa menciptakan program yang sama,” kata Fahri.

Adapun Wamensos Agus Jabo menilai Rapat koordinasi di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP), menjadi momentum penting menyinergikan berbagai program antar-kementerian.

(INFO KINI)

Penulis: Tim Media Servis