Kemensos dan BRAC Bahas Model Graduasi Bagi Penerima Bansos

Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC) mengkaji strategi pengentasan kemiskinan melalui pendekatan graduasi bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pendekatan tersebut diarahkan agar penerima bantuan sosial tidak hanya mendapatkan bantuan, tetapi mampu mencapai kemandirian secara berkelanjutan.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, mengatakan pengentasan kemiskinan merupakan mandat utama yang harus dijalankan Kemensos melalui berbagai program, termasuk bantuan sosial, Sekolah Rakyat, dan pemberdayaan masyarakat.

“Kita diperintah oleh Presiden untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi tugas Kemensos itu. Mau pakai Sekolah Rakyat, mau pakai bansos, mau pakai apa pun, tujuannya adalah pengentasan kemiskinan,” ujar Agus Jabo merujuk keterangan resmi pada Rabu (12/8/2026).

Menurut Agus Jabo, Kemensos terus mengevaluasi berbagai faktor yang menyebabkan upaya pengentasan kemiskinan belum berjalan optimal. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah peran pendamping sosial dalam membantu KPM beralih dari penerima bantuan menjadi keluarga yang mandiri.

Ia menilai orientasi pendamping sosial perlu diarahkan tidak hanya pada pendampingan rutin, tetapi juga pada upaya mendorong KPM keluar dari kemiskinan.

“Mindset bahwa mereka di situ itu tugasnya untuk pengentasan kemiskinan. Kalau tidak, mereka di zona nyaman pendampingan reguler saja,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, pendekatan graduasi yang dikembangkan BRAC menjadi salah satu model yang dipelajari Kemensos. Pendekatan ini telah diterapkan dalam program penanggulangan kemiskinan di berbagai negara dengan menggabungkan peningkatan aset, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pendampingan intensif.

Country Lead BRAC Indonesia, Abdurrahman Syebubakar, menjelaskan pendekatan graduasi dilakukan secara bertahap, terukur, memiliki batas waktu, dan disertai pendampingan.

“Yang berbeda dari pendekatan graduasi ini adalah intervensinya dilakukan secara berurutan. Pendampingannya dan ada batas waktunya,” ujar Abdurrahman.

Menurutnya, pendekatan tersebut dapat dirangkum dalam konsep ABC, yakni asset, basic needs, dan coaching. Ketiga komponen tersebut diberikan secara terintegrasi sesuai kondisi dan kebutuhan penerima manfaat.

Selain bentuk intervensi, Abdurrahman menekankan pentingnya kriteria graduasi yang jelas. Status mandiri tidak semestinya diberikan hanya karena seseorang telah menyelesaikan suatu program bantuan.

“Jadi kriteria graduasi itu menjadi sangat penting. Jangan sampai nanti divonis tergraduasi. Misalnya tergraduasi dari program, atau tergraduasi dari skema yang komprehensif ini. Kemudian minggu depan mereka balik lagi turun miskin. Itu tidak boleh terjadi,” jelasnya.

Ia menilai keberhasilan graduasi harus diukur dari kemampuan keluarga mempertahankan kondisi kesejahteraannya setelah tidak lagi menerima bantuan. Karena itu, intervensi perlu disesuaikan dengan persoalan dan kebutuhan masing-masing KPM.

Dalam proses pemberdayaan, pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait juga dinilai perlu terlibat secara aktif. Kolaborasi lintas sektor diperlukan agar intervensi yang diberikan dapat menjawab persoalan KPM secara menyeluruh.

Agus Jabo menyambut baik masukan BRAC sebagai bahan pembelajaran dalam melakukan transformasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

“Ini hal yang baik buat kita untuk transformasi. Istilah lain dari revolusi adalah transformasi yang dipercepat,” ucap Agus Jabo.

Melalui penguatan strategi graduasi, Kemensos berharap program perlindungan sosial tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi mampu menjadi jembatan bagi keluarga miskin untuk meningkatkan kapasitas, memperoleh penghasilan yang lebih stabil, dan pada akhirnya mencapai kemandirian.

Dalam pertemuan tersebut turut hadir Lead Policy and Implementation BRAC Indonesia, Puji D. Antono; Lead MEL and Research, Tania Warokka; serta Program Coordinator, Zulkifli Kahar.