Masuk tirto.id
tirto.id - Kementerian Sosial RI (Kemensos) meneken perjanjian pinjam pakai Barang Milik Daerah (BMD) dan Barang Milik Universitas (BMU) guna mendukung pembentukan Sekolah Rakyat. Melibatkan 41 instansi pemda dan dua perguruan tinggi, perjanjian tersebut diresmikan di Gedung Graha Aneka Bhakti, Jakarta, pada Rabu (10/7/2025).
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengatakan perjanjian tersebut diselenggarakan karena sejumlah Sekolah Rakyat akan dibentuk di lokasi-lokasi yang bukan termasuk aset milik Kemensos. Penggunaan aset instansi di luar Kemensos merupakan langkah strategis untuk menambah jumlah Sekolah Rakyat di berbagai daerah.
Dia menegaskan, perjanjian antara Kemensos dan 43 instansi itu sekaligus menjadi bagian penting dari upaya negara membantu kelompok masyarakat paling rentan. Gus Ipul bahkan penyebut perjanjian tersebut sebagai "tulang punggung" Sekolah Rakyat.
"Tanpa lahan dan bangunan, tidak ada rumah belajar. Tanpa rumah belajar, harapan tetap akan menjadi mimpi yang jauh bagi anak-anak kita," kata Gus Ipul saat menghadiri acara penandatanganan perjanjian tersebut.
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2024, Kemensos bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Inpres itu juga mengamanatkan agar Kemensos berkolaborasi dengan kementerian dan instansi lainnya dalam menjalankan program Sekolah Rakyat. Langkah Kemensos menjalin penjanjian pinjam pakai aset dengan 43 instansi selaras dengan beleid tersebut.
Sebagai program strategis yang lahir dari ide Presiden Prabowo Subianto, Sekolah Rakyat adalah bagian dari upaya memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Program ini juga bertujuan memperluas akses pendidikan bagi warga miskin sekaligus menyiapkan fondasi Generasi Emas Indonesia tahun 2045.
Sekolah Rakyat dibuka khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Menurut Gus Ipul, sasaran utama program ini adalah anak-anak yang tidak bisa bersekolah atau terancam putus sekolah, terutama karena kendala ekonomi.
Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS pada Maret 2024 menunjukkan masih ada 4.160.429 anak usia sekolah (7,63%) berada dalam kondisi tidak atau belum pernah bersekolah. Di sisi lain, 74,51% kepala rumah tangga miskin ekstrem hanya mengenyam pendidikan tingkat SD atau malah lebih rendah.
Kondisi ini memperlihatkan banyaknya fenomena transmisi kemiskinan akibat rendahnya pendidikan orang tua di Indonesia. Masalah ini hendak diatasi melalui penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Terselenggara dengan konsep pendidikan berasrama, Sekolah Rakyat menyediakan fasilitas pembelajaran lengkap dan gratis untuk para murid. Semua peserta didik juga memperoleh berbagai fasilitas penunjang yang meliputi:
- Pemeriksaan kesehatan menyeluruh
- Pemetaan potensi bakat dan kekuatan individu berbasis AI
- Penilaian akademik dan psikososial
- Asrama dan makan 3 kali sehari
- Seragam dan perlengkapan sekolah
- Pendampingan pembelajaran digital
- Pembiayaan pendidikan sebesar Rp48,25 juta per anak per tahun (tahun pertama)
Menurut Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Prof. Mohammad Nuh, Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan biasa. Program ini juga gerakan sosial untuk mewujudkan janji kemerdekaan RI.
"Tema besarnya adalah memuliakan dan membahagiakan orang-orang [miskin]. Karena kita punya utang pada mereka. Negara punya utang kepada mereka karena janji kemerdekaan adalah untuk kesejahteraan mereka, tapi sampai sekarang mereka belum sejahtera, turun-temurun," ujar Prof. Nuh.
Eks Menteri Pendidikan Nasional itu menambahkan, Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya melunasi janji kemerdekaan melalui pendidikan. "Karena pendidikan adalah sistem rekayasa sosial yang terbaik, teruji dan terpuji untuk memotong mata rantai kemiskinan," kata dia.
Sekolah Rakyat, kata dia, hadir untuk menjangkau mereka yang selama ini tidak terjangkau oleh pembangunan, serta membuka kemungkinan hal-hal yang selama ini dinilai mustahil.
"Sekolah Rakyat adalah pemungkin, memungkinkan yang tidak mungkin," kata dia.
"Kita ingin memuliakan kaum miskin, bukan sekadar menyelamatkan mereka. Memuliakan artinya memberi lebih dari sekadar kebutuhan asalnya," ujar Prof. Nuh melanjutkan.
Maka itu, perlu ada kolaborasi banyak pihak untuk merealisasikan program ini, tidak hanya instansi pemerintah. Prof. Nuh mencontohkan Sekolah Al-Hikmah Surabaya yang terlibat menyumbang modul pembelajaran untuk Sekolah Rakyat.
"Modulnya luar biasa, semuanya tematik, interactive learning, dan diberikan gratis demi Sekolah Rakyat," ujarnya.
Sumbangan dari kalangan non-pemerintah lainnya adalah sarana talent mapping berbasis AI untuk memetakan bakat dan minat siswa Sekolah Rakyat. Dia menilai pemetaan bakat dengan pendekatan personal ini memiliki manfaat penting.
"Setiap anak itu genius. Tidak ada ciptaan Tuhan yang bodoh. Kita harus tahu di mana strength point-nya, dan itu akan menentukan pendekatan pembelajaran dan ekstrakurikulernya. Ini adalah personalized learning yang bahkan belum umum di sekolah-sekolah lain," ujar dia.
Pemetaan itu menggunakan model delta: pemetaan kondisi awal anak secara komprehensif. Pemetaan ini dilanjutkan secara bertahap untuk menilai progres siswa pada tiap semester.
"Kami petakan fisiknya, psikososialnya, dan akademiknya. Semua data itu digunakan untuk memastikan mereka bertumbuh. Solidaritas sosial di antara siswa pun dibangun, karena mereka berangkat dari titik yang sama: titik yang berat,” jelasnya.
Prof. Nuh optimistis Sekolah Rakyat akan membawa Indonesia menuju kebangkitan seiring dengan adanya pemberdayaan anak-anak miskin. "Cita-cita kita menyiapkan Generasi Emas 2045. Syaratnya satu: tahun depan kita harus bangkit. Sekolah Rakyat adalah kendaraan menuju bangkitnya kejayaan Indonesia," pungkasnya.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
