Masuk tirto.id
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google
tirto.id - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan perkembangan tiga program prioritas Kementerian Sosial (Kemensos) yang menunjukkan tren positif pada awal 2026. Tiga program tersebut meliputi bantuan sosial reguler, Sekolah Rakyat, serta pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Ia menjelaskan, hingga awal Maret 2026, realisasi penyaluran bantuan sosial telah melampaui 90 persen untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan program Sembako. Capaian tersebut dinilai sejalan dengan target yang ditetapkan pemerintah.
“Sisanya masih dalam proses karena ada penerima-penerima baru hasil pemutakhiran DTSEN yang perlu membuka rekening kolektif,” ujar Gus Ipul dalam siaran pers yang diterima tirto pada Selasa (2/4/2026).
Menurut dia, sebagian kecil keluarga penerima manfaat masih menunggu proses administratif pembukaan rekening. Namun secara umum, penyaluran bantuan sosial tetap berjalan sesuai rencana dan terus dipercepat.
Di sisi lain, Kemensos juga menyiapkan penjangkauan siswa baru Sekolah Rakyat untuk tahun ajaran 2026 dengan target sekitar 30 ribu peserta didik. Jika digabungkan dengan hampir 16 ribu siswa angkatan sebelumnya, total siswa Sekolah Rakyat diproyeksikan mencapai sekitar 46 ribu orang.
Untuk menjaga integritas proses penerimaan, Kemensos memberikan pelatihan kepada pendamping sosial, khususnya pendamping PKH, yang terlibat langsung dalam penjangkauan calon siswa dari keluarga prasejahtera.
“Tidak boleh ada titipan, kongkalikong, dan tidak boleh ada bayar-membayar. Yang bisa sekolah di sini adalah keluarga di desil satu atau dua DTSEN setelah melalui proses asesmen,” kata Gus Ipul.
Hasil asesmen tersebut selanjutnya diajukan oleh kepala daerah kepada Kemensos untuk diverifikasi dan divalidasi sebelum ditetapkan sebagai siswa Sekolah Rakyat secara resmi.
Saat ini, pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat berlangsung di 104 titik di berbagai daerah. Setiap sekolah dirancang menampung hingga 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Proses seleksi kelayakan lahan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, sementara Kemensos mendampingi pemerintah daerah dalam pemenuhan persyaratan administrasi.
Di luar 104 titik tersebut, sekitar 100 kabupaten dan kota lainnya telah mengajukan usulan pembangunan dan masih menunggu tahapan lanjutan. Dalam tujuh bulan operasional, Sekolah Rakyat juga mencatat sejumlah prestasi akademik dan nonakademik dari para siswanya.
“Ini cukup menggembirakan. Saya berharap kepala sekolah dan tenaga kependidikan dapat mempertahankan capaian yang sudah ada dan meningkatkannya ke depan,” ujar Gus Ipul.
Sementara itu, terkait DTSEN, Kemensos terus melakukan konsolidasi data bersama Badan Pusat Statistik, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta pemerintah daerah. Pemutakhiran data dilakukan secara berkala untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
“Kami mengajak kepala desa dan operator data untuk menggunakan saluran resmi dalam memperbaiki data. Data bansos dimutakhirkan setiap tiga bulan, sedangkan PBI-JKN diperbarui setiap bulan dengan masa berlaku tiga bulan berikutnya,” pungkasnya.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
