tirto.id - Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf membuka secara resmi peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni). Momentum enam dekade ini menjadi penegasan komitmen negara dalam memperkuat perlindungan, pemberdayaan, dan kemandirian penyandang disabilitas netra.
Dalam sambutannya, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menekankan bahwa afirmasi terhadap penyandang disabilitas bukanlah bentuk kemurahan hati, melainkan mandat konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Negara, kata dia, wajib hadir memastikan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi secara nyata.
“Penyandang disabilitas bukan catatan kaki pembangunan. Mereka adalah bagian inti dari cita-cita bangsa,” ujar Gus Ipul dalam sambutannya, Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Minggu (25/1/2026).
Ia menambahkan, keadilan sosial harus dimulai dari data yang akurat agar bantuan dan layanan pemerintah tepat sasaran. Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), tercatat lebih dari 15 juta penyandang disabilitas di Indonesia, dengan sekitar 4,2 juta di antaranya merupakan penyandang disabilitas sensorik netra. Namun, Gus Ipul mengakui data tersebut masih dinamis dan perlu terus diperbarui melalui kolaborasi antara pemerintah dan organisasi penyandang disabilitas, termasuk Pertuni.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Pertuni Setiawan Gema Budi menyampaikan bahwa perjalanan 60 tahun Pertuni merupakan bukti ketahanan dan perjuangan panjang tunanetra dalam memperjuangkan hak, akses, dan kemandirian. Ia menegaskan Pertuni terus berupaya menjalin kemitraan dengan berbagai kementerian dan lembaga.
“Enam puluh tahun bukan waktu yang singkat. Tantangan ke depan adalah bagaimana menyiapkan kader muda agar estafet perjuangan terus berjalan,” kata Setiawan. Ia juga menyoroti pentingnya literasi Braille yang tetap relevan di tengah perkembangan teknologi digital.
Selain itu, Pertuni mendorong percepatan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bagi penyandang disabilitas netra. Menurut Setiawan, pengakuan kompetensi secara legal menjadi kunci agar lulusan pelatihan dan sentra rehabilitasi memiliki daya saing di dunia kerja.
Sementara itu, Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus Anggun Sintana menegaskan bahwa inklusi ketenagakerjaan harus dibangun melalui kolaborasi lintas sektor. Ia menilai mempekerjakan penyandang disabilitas bukanlah beban, melainkan investasi jangka panjang.
“Kami tidak lagi berbicara soal belas kasihan, tetapi soal kemanusiaan dan karya,” ujar Anggun.
Ia menambahkan, peluang kerja bagi penyandang disabilitas terbuka luas, termasuk di sektor kewirausahaan dan teknologi informasi. Peringatan HUT ke-60 Pertuni diharapkan menjadi momentum penguatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan Indonesia yang inklusif, adil, dan berdaya bagi seluruh warga negara.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
Masuk tirto.id
