tirto.id - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf—akrab disapa Gus Ipul, mengatakan 4,16 juta anak Indonesia atau 7,63 persen dari total 54,5 juta populasi, kalangan usia 7-18 tahun tercatat tidak dan atau belum pernah mengenyam bangku pendidikan.
Angka ini muncul dalam acara penyerahan sertifikat lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat sebesar 6,3 hektare di Kota Tangerang milik Kementerian Hukum (Kemenkum) yang diserahkan kepada Kementerian Sosial (Kemensos) di Gedung Kemenkum, Jakarta Selatan, Kamis (18/6/2026).
Kondisi miris dialami anak dengan rentang usia 16-18, sebanyak 3,43 juta dari total 13,5 juta diketahui tidak bersekolah.
“Banyak lagi saudara-saudara kita yang tidak sekolah, belum sekolah, putus sekolah, dan berpotensi putus sekolah. Data BPS menunjukkan anak-anak usia sekolah yang seperti itu jumlahnya sekitar 4 juta lebih di seluruh Indonesia,” tutur Gus Ipul dalam paparannya.
Gus Ipul menyebut pihaknya telah mengalokasikan 30 ribu siswa Sekolah Rakyat pada 2026 serta 15 ribu siswa tahun sebelumnya. Jumlah itu tersebar di 93 titik di seluruh Indonesia yang mencakup jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
“Sehingga tahun ini siswa Sekolah Rakyat sudah lebih dari 45 ribu di seluruh Indonesia, jenjang SD, SMP, dan SMA. Tahun depan bertambah lagi 60 ribu jadi lebih dari 100 ribu, insyaallah tahun depan di 2027. 2028 sudah mendekati 300 ribu, dan 2029 sudah di atas 400 ribu siswa,” harap Gus Ipul.
Namun, untuk mencapai skala tersebut, Gus Ipul secara langsung menyebut bahwa ketersediaan tanah menjadi salah satu penghambat dalam penyediaan lahan guna pembangunan gedung Sekolah Rakyat secara permanen.
“Lebih-lebih di daerah Tangerang yang sampai sekarang kita masih kesulitan untuk mendapatkan tanah guna pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat,” aku Gus Ipul.
Penyerahan lahan yang diserah terimakan pada hari ini, diharapkan dapat menjadi jawaban atas kekosongan itu.
Sementara itu, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, turut menyampaikan rencananya terkait inisiasi pembangunan Sekolah Rakyat di luar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
“Tadi saya sampaikan ke Pak Menteri, insyaallah dalam waktu dekat saya akan coba menginisiasi membangun sekolah rakyat tidak menggunakan dana APBN, tapi nanti begitu selesai saya akan serahkan kepada Kemensos untuk bisa dioperasionalkan,” kata Supratman.
Penulis: Khaila Adinda
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
Masuk tirto.id
































