Kemenhub Terapkan Aturan Ganjil Genap Saat Pertemuan IMF di Bali

Pemerintah akan menerapkan aturan ganjil genap saat pertemuan IMF 2018 di Bali, 8 Okteober 2018 mendatang, untuk mengurangi kemacetan.

Penulis: Yandri Daniel Damaledo

Terbit 25 Sep 2018 21:12 WIB,

Waktu baca ±1 menit

Ilustrasi. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian berbincang dengan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kepala BIN Budi Gunawan saat mengikuti rapat terbatas tentang perkembangan persiapan pertemuan tahunan International Monetary Fund-World Bank Tahun 2018 di Kantor Presiden, Selasa (26/6/2018). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

tirto.id - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mematangkan rencana kebijakan ganjil-genap jelang pelaksanaan International Monetary Fund-World Bank Group (IMF-WBG) di Bali, 8 Oktober 2018 mendatang.

Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiadi menyampaikan, wacana itu sudah dibahas dengan jajaran instansinya serta dinas perhubungan Bali tadi pagi. Kebijakan ganjil-genap itu akan diberlakukan mulai tanggal 7-16 Oktober 2018.

"Saya sudah rapatkan tadi pagi sama Direktur Lalu-lintas (Dirlalin) saya, ada beberapa jajaran (Dinas perhubungan) dari Bali juga. Jadi nanti akan segera direalisasikan," ujarnya saat dihubungi Tirto, Selasa (25/9/2018).

Menurut Bambang, Ganjil-genap jadi salah solusi untuk mengatasi kemacetan pada saat penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF.

Sebab, diperkirakan akan ada jumlah peningkatan pengunjung saat acara tersebut digelar di Garuda Kencana Nusa Dua, Bali tersebut.

Kepala Badan Pembangunan dan Perencanaan nasional (Bappenas) Bambang Bojonegoro sebelumnya mengatakan, dalam pertemuan IMF itu akan ada 189 negara yang akan bergabung dalam pertemuan pada 8 hingga 14 Oktober tersebut.

Negara-negara itu akan diwakili oleh 19.800 orang dengan rata-rata waktu tinggal sekitar 9 hari. 5.050 orang di antaranya merupakan delegasi dan 14.750 berasal dari non delegasi. Sementara itu, akan ada pula 13.000 di antara pendatang internasional dan 1.750 dari Indonesia.