tirto.id - Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi akan memanggil manajemen Grab Indonesia untuk membahas sejumlah tuntutan para mitra mereka yang tergabung dalam Aliansi Nasional Driver Online (Aliando).
"Tadinya mau rapat besok, ya, tapi besok saya masih ada acara. Mungkin Jumat (15/11/2018) pagi. Saya mau [pembahasan] sesuai dengan tuntutan Aliando kemarin itu kan ada 9 poin ya kalau enggak salah," kata Budi kepada reporter Tirto, Rabu (14/11/2018).
Pemanggilan itu juga dilakukan lantaran hingga saat ini manajemen Grab terkesan tidak kooperatif. Sebab, belum ada tanggapan atas demonstrasi yang beberapa kali dilakukan mitra pengemudi taksi online mereka.
"Jadi saya ingin tahu juga, mereka [Grab Indonesia] kok, kayaknya [tertutup]. Mungkin kalau ada demo lagi semua juga kan initinya itu dikritisi atau mungkin bisa juga sebagai masukan," imbuhnya.
Dirjen Perhubungan Darat akan jadi penengah saat pertemuan manajemen Grab Indonesia dengan mitra mereka di Aliando.
Dalam forum tersebut, Budi berharap ada kesepakatan yang bisa dicapai kedua pihak terkait tuntutan yang disampaikan. Jika tidak ada titik temu di antara keduanya, maka kementerian akan mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada manajemen Grab Indonesia.
"Intinya sapaya kondusif, jangan sampai hanya beberapa orang enggak mau ditemui. Barangkali ada keberatan apa, saya jembatani saya berikan pertimbangan gitu," tuturnya.
Sembilan tuntutan Aliando yang diutarakan saat demo, yaitu:
1. Meminta evaluasi dan hindarkan suspend sepihak yang dilakukan oleh aplikator yang tidak didahului adanya klarifikasi dan pendalaman persoalan di lapangan.
2. Aplikator harus mempunyai ruang untuk bimbingan profesi atau pembekalan yang dilakukan secara periodik, agar para mitra bisa terus bisa bekerja dengan baik dan profesional yang akan berimbas pada peningkatan mutu layanan.
3. Perbaiki dan evaluasi isi dan materi surat perjanjian kemitraan yang berasaskan keadilan dan mudah dipahami baik oleh mitra maupun calon mitra.
4. Dengan perhitungan skema dan poin serta harga per kilometer yang tidak rasional dan berbanding jauh dengan biaya operasional di lapangan terjadi saat ini diseluruh kota di Indonesia.
5. Hilangkan kesenjangan dan perbedaan order antara mitra individu dan mitra yang tergabung dalam sebuah koperasi atau perusahaan rental yang menjalin kerjasama dengan Aplikator.
6. Menuntut adanya sistem atau fitur keamanan yang tersematkan dalam aplikasi.
7. Dengan adanya pemotongan dari aplikator sebesar 16 sampai 20 per-transaksi maka pengemudi menuntut adanya jaminan asuransi/santunan dari pihak aplikator.
8. Aplikator harus melaksanakan (open suspen) tanpa syarat bagi mitra driver online diseluruh indonesia, terkecuali bagi rekan mitra yang terindikasi melakukan kecurangan secara massif, dan perbuatan yang melanggar hukum.
9. Akibat semakin tingginya biaya operasional pengemudi menuntut adanya perbaikan tarif atau harga yang layak dan rasional.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Dipna Videlia Putsanra
