Menuju konten utama

Kemenhaj Tegaskan Belum Ada Instruksi Pembukaan Visa Haji 2026

Dahnil mengatakan Kemenhaj tak pernah mengeluarkan perintah untuk melakukan persiapan-persiapan haji sebelum kuota resmi diumumkan.

Kemenhaj Tegaskan Belum Ada Instruksi Pembukaan Visa Haji 2026
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (27/10/2025). tirto.id/Nabila Ramadhanty Putri Darmadi.

tirto.id - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) merespons keluhan sejumlah calon jemaah haji yang menyebut tak jadi berangkat buntut dari penerapan skema kuota haji baru. Padahal, mereka mengaku sudah melakukan medical check up (MCU), pembuatan paspor, hingga proses bio visa untuk keberangkatan.

Wamenhaj, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan pihaknya tak pernah mengeluarkan perintah untuk melakukan persiapan-persiapan tersebut dalam tahap saat ini. Menurutnya, prosedur tersebut baru akan diinstruksikan setelah kuota resmi diumumkan.

“Sebenarnya, Bapak Ibu sekalian, itu tidak ada perintah dari Kementerian Haji dan Umrah melakukan MCU, melakukan bio visa, melakukan pasporisasi. Itu akan dilakukan segera ketika sudah diumumkan kuotanya, sudah secara resmi diumumkan, kemudian diperintahkan ke masing-masing Kanwil dan ke kepala-kepala kantor di daerah,” kata Dahnil dilansir melalui kanal Youtube miliknya 'DAS Official' dan telah dikonfirmasi oleh Kemenhaj, Jumat (21/11/2025).

Dahnil menyebut terkait dengan proses yang dilakukan kepada jemaah haji di kantor wilayah Kemenhaj sebelumnya, bagian dari proses penyiapan keberangkatan jemaah yang dimungkinkan berangkat, termasuk melakukan verifikasi data.

“Jadi itu seperti, kalau bahasa anak Medan, ancar-ancar-nya lah. 'Bapak ini kira-kira akan berangkat. Bisa berangkat, bisa tidak juga tidak’. Kenapa? Karena ada mekanisme yang tadi kami sebut adalah mekanisme yang adil,” tuturnya.

Menurutnya, dokumen paspor tetap dapat digunakan di keberangkatan berikutnya sehingga secara administratif tidak merugikan jemaah. Pemeriksaan kesehatan pun dinilainya sebagai momen untuk mengetahui kondisi kesehatan.

Akan tetapi terkait visa, Dahnil mengingatkan agar masyarakat tidak terkecoh dengan pihak yang mengaku sudah mengurus visa haji. Sebab, proses visa akan dilakukan secara serentak nantinya.

“Visa itu masalah. Sebenarnya enggak ada proses visa. Jadi, kalau ada yang ngaku sudah bikin visa, pasti bohong. Visa umrah jangan-jangan. Ini kalau netizen, atau ada netizen yang seolah-olah jadi korban, Pak, dia bikin akun palsu 'Kami sudah bikin visa segala macam' kadang-kadang kan penonton kita kan nggak check and recheck. [Pastinya] enggak ada pembukaan visa haji hari ini, pasti serentak nanti,” katanya.

“Jadi, kalau ada yang begitu, pasti hoaks, pasti penipuan,” lanjut Dahnil.

Ihwal biaya MCU, kata Dahnil, pemerintah sedang menyusun ketentuan resmi agar biaya MCU paling mahal Rp1 juta di seluruh Indonesia. Dia mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan standar biaya berlaku di puskesmas maupun rumah sakit.

“Syukur-syukur bisa di bawah 1 juta. Dan tidak ada monopoli. Monopoli artinya harus ke dokter ini, harus ke dokter itu. Enggak, selama itu rumah sakit yang proper, artinya punya otoritas untuk mengeluarkan hasil MCU, itu juga bisa menjadi tempat yang tepat,” katanya.

Dahnil juga meminta calon jemaah haji 2026 untuk sabar menunggu pengumuman resmi. Dia memastikan kebijakan perubahan kuota akan berdampak pada keadilan dalam penyelenggaraan haji.

“InsyaAllah kami akan segera umumkan. Dan kami mohon maaf kalau bila kemudian pasti kebijakan-kebijakan untuk menuju keadilan, untuk menghadirkan keadilan, itu pasti punya dampak. Tapi dampaknya kan untuk semuanya, untuk seluruh jamaah haji di seluruh Indonesia,” tutur Dahnil.

Baca juga artikel terkait HAJI 2026 atau tulisan lainnya dari Rahma Dwi Safitri

tirto.id - Sosial Budaya
Reporter: Rahma Dwi Safitri
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama