tirto.id - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meresmikan logo terbaru "Kampus Merdeka Indonesia Jaya.” Logo itu diresmikan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Nizam, secara daring, pada Kamis (10/9/2020) pekan lalu.
"Untuk terwujudnya Kampus Merdeka, tidak hanya dengan logo. Tidak cukup dengan semangat, tapi harus diwujudkan bersama secara terus-menerus. Kita yakini sebagai kebutuhan anak-anak kita pada masa depan dan Indonesia yang jaya," kata Nizam, dikutip dari Antara.
Ia mengaku mengapresiasi sejumlah perguruan tinggi yang telah bergerak dalam mewujudkan kebijakan Kampus Merdeka, mulai dari penyiapan kurikulum hingga kerja sama dengan kampus lainnya.
Kata dia, sudah saatnya perguruan tinggi saling bekerja sama, karena permasalahan pada masa depan membutuhkan interaksi berbagai macam program studi.
"Kita harus memerdekakan ruang sempit yang selama ini dibangun melalui program studi, fakultas maupun kampus, yang selama ini ‘temboknya’ sangat tinggi dan sulit diseberangi," kata dia menggunakan analogi.
Nizam berkata, semangat dari Kampus Merdeka adalah untuk memerdekakan keilmuan, yang sebenarnya tidak memiliki batas secara nyata. "Karena kita ketahui pada revolusi industri 4.0, tantangan ke depan sangat kompleks dan kita tidak tahu ke depannya seperti apa karena semua berubah dengan cepatnya," kata dia.
Ia mengajak perguruan tinggi untuk saling bersinergi membangun masa depan yang lebih baik pada semua aspek.
“Semangat Kampus Merdeka sudah digarisbawahi oleh Ki Hadjar Dewantara yang tidak hanya memberikan ilmu pada murid, tetapi memerdekakan merdeka, menyiapkan mereka menjadi insan yang merdeka dan berbudaya," jelas dia.
Kampus Merdeka merupakan kebijakan yang diluncurkan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim pada Januari 2020. Namun di saat yang bersamaan represi dan pembubaran kegiatan akademis juga terjadi di kampus.
Beberapa kampus yang diprotes oleh mahasiswanya untuk menurunkan UKT dan biaya wisuda daring, justru memberi respons represif ke para mahasiswa. Diancam DO, dilapor ke polisi, hingga dihambat akademiknya. Salah dua contohnya Universitas Nasional dan Universitas 17 Agustus Jakarta.
Kebijakan men-DO mahasiswa juga diambil beberapa kampus hanya karena ekspresi politik dan tuntutan transparansi kampus.
Ancaman pelarangan dan teror diskusi kritis juga terjadi selama pandemi. Seperti di UI untuk isu Papua dan di UGM untuk isu pemakzulan Presiden.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Abdul Aziz
