Masuk tirto.id
tirto.id - Wakil Ketua (Waka) Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menanggapi wacana penyesuaian pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan kantin sekolah. Menurut Lalu, sejak awal, Komisi X telah memberikan arahan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, agar kantin sekolah dilibatkan dalam pelaksanaan MBG.
“Kalau di Komisi 10, sejak awal kami justru mengarahkan seperti itu [kantin sekolah dilibatkan dalam program MBG], bersama dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Terutama di daerah-daerah yang 3T ya,” kata Lalu saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026).
Lalu mengatakan pelibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti wilayah kepulauan menjadi sangat penting karena luasnya lokasi.
“Karena tidak mungkin daerah 3T misalnya di Kepulauan Aru, dapurnya di Ambon, dan sebagainya, daerah-daerah kepulauan,” ucapnya.
Lalu menegaskan program MBG harus terus dilanjutkan, mengingat sejumlah manfaat yang dihasilkan kepada anak-anak. Meski begitu, Badan Gizi Nasional (BGN) harus melakukan penyesuaian sebelum kembali melanjutkan MBG.
Salah satu penyesuaian yang didorong oleh Komisi X adalah pelibatan kantin sekolah. Dengan begitu, ia berharap aspek ekonomi kantin-kantin sekolah juga ikut terangkat.
“[Pelibatan] kantin sekolah silakan saja, justru lebih bagus untuk banyak melibatkan masyarakat kita, terutama yang ada di sekitar sekolah. Karena prinsipnya MBG juga, kan, untuk meningkatkan ekonomi di seputaran sekolah sebagai penerima
manfaat,” sebutnya.
Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mu'ti memastikan program MBG tetap dilanjutkan karena mendapat dukungan luas dari siswa. Namun pelaksanaannya akan disesuaikan, termasuk kemungkinan melibatkan kantin sekolah sebagai penyedia makanan bergizi.
"Jumlah murid yang menerima MBG itu sekitar 43,4 juta dari total 53,5 juta murid di Indonesia atau sekitar 80,94 persen. Sebagian besar mengharapkan program ini tetap dilanjutkan," kata Abdul Mu'ti saat kunjungan kerja ke Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Sabtu (14/6/2026), dilansir dari Antara.
Dia mengatakan data penerima MBG saat ini telah terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sehingga pemerintah memiliki data lengkap mengenai siswa penerima manfaat berdasarkan nama, alamat, dan sekolah masing-masing.
Meski program tetap berlanjut, pemerintah akan melakukan perubahan skema penyaluran agar lebih tepat sasaran. Sekolah yang dinilai tidak terlalu membutuhkan bantuan MBG dimungkinkan tidak lagi menjadi penerima program, sedangkan sekolah dengan siswa lebih membutuhkan akan diprioritaskan.
Selain itu, mekanisme penyediaan makanan tidak seluruhnya harus melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah membuka peluang agar sebagian pelaksanaan MBG dilakukan melalui dapur atau kantin sekolah dengan tetap berada di bawah koordinasi dan supervisi BGN.
Penulis: Naufal Majid
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
