MBG Fokus Bumil & Balita, BGN Ancam Tutup Dapur Nakal di Tangsel

tirto.id - Badan Gizi Nasional (BGN) mengubah fokus Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari peserta didik menjadi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perubahan sasaran tersebut, BGN juga memperketat pengawasan terhadap dapur penyedia makanan dengan ancaman penutupan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berulang kali melanggar aturan.

Koordinator Wilayah BGN Tangerang Selatan, Nindy Sabrina, mengatakan program MBG kini diarahkan kepada kelompok yang dinilai paling rentan mengalami persoalan gizi.

"Kalau dari segi sasaran memang sudah berubah. Bukan peserta didik lagi, tapi lebih ke 3B, yaitu Bumil (ibu hamil), Busui (ibu menyusui), dan balita," kata Nindy di Gedung Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Kamis (11/6/2026).

Fokus Baru MBG: Kejar Perbaikan Gizi Sejak Awal Kehidupan

Pergeseran sasaran penerima manfaat tersebut menandai perubahan signifikan dalam pelaksanaan MBG yang selama ini lebih dikenal sebagai program penyediaan makanan bergizi bagi siswa sekolah.

Menurut Nindy, evaluasi keberhasilan program kini tidak lagi diukur dari banyaknya dapur yang beroperasi, melainkan dari kualitas layanan dan dampaknya terhadap penerima manfaat.

BGN juga mulai menempatkan aspek keamanan pangan, kualitas menu, hingga pengelolaan dapur sebagai perhatian utama dalam pengawasan program.

Seiring perubahan fokus program, BGN memperketat pengawasan terhadap seluruh dapur MBG di Tangerang Selatan. Pemeriksaan dilakukan mulai dari kesesuaian menu, infrastruktur dapur, kebersihan lingkungan, hingga pengelolaan limbah.

"Untuk sekarang bukan masalah kuantitas dapur, tetapi lebih kepada kualitasnya. Monitoring sekarang lebih ke internal, dari segi menu, makanan, infrastruktur, sampai pengelolaan limbah," ujar Nindy.

Menurut dia, setiap SPPG yang terbukti melanggar petunjuk teknis dapat dikenai sanksi penghentian operasional sementara atau suspend berdasarkan rekomendasi instansi terkait.

"Kalau ada rekomendasi atau atensi dari instansi terkait bahwa ada SPPG yang melanggar petunjuk teknis, maka BGN bisa melakukan suspend," katanya.

Nindy menjelaskan suspend bukanlah penutupan permanen. Namun, jika pelanggaran terus berulang dan tidak ada perbaikan, BGN akan mengambil langkah yang lebih tegas.

"Kalau suspend sudah terjadi sekitar tiga kali, maka SPPG tersebut akan ditutup," tegasnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan BGN mulai menerapkan pendekatan yang lebih ketat dalam menjaga kualitas pelaksanaan MBG, menyusul sejumlah persoalan yang sempat muncul dalam operasional dapur program tersebut di berbagai daerah.

Perubahan Sasaran Harus Diikuti Transparansi dan Pengawasan

Pengamat kebijakan publik dari Research Public Policy & Human Rights (RIGHTS), Rizal Lujaman menilai perubahan sasaran MBG ke kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dapat dipahami karena kelompok tersebut memiliki risiko gizi paling tinggi.

Namun, ia mengingatkan agar perubahan kebijakan tidak dilakukan tanpa penjelasan yang memadai kepada publik.

"Perubahan target program tentu merupakan kewenangan pemerintah. Tetapi masyarakat berhak mengetahui dasar kajian dan indikator keberhasilannya. Jangan sampai publik melihat program ini berubah arah tanpa penjelasan yang transparan," ujar Rizal saat dihubungi, Jumat malam (12/6/2026).

Menurut dia, langkah BGN memperketat pengawasan terhadap dapur MBG merupakan sinyal positif, tetapi pengawasan tidak boleh berhenti pada aspek administratif semata.

"Yang paling penting adalah memastikan makanan yang diterima kelompok rentan benar-benar memenuhi standar gizi dan aman dikonsumsi. Penutupan dapur yang berulang kali melanggar aturan memang diperlukan, tetapi pengawasan harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel," katanya.

Rizal menilai keberhasilan MBG tidak bisa hanya diukur dari jumlah dapur yang beroperasi atau banyaknya makanan yang didistribusikan.

"Orientasinya harus pada dampak. Apakah angka kekurangan gizi menurun, apakah ibu hamil dan balita mendapatkan manfaat nyata. Itu yang seharusnya menjadi ukuran keberhasilan program," ujarnya.

Lima Dapur Sempat Berhenti Operasi

Selain persoalan kualitas layanan, BGN juga mengungkap adanya kendala administratif yang sempat menghambat operasional sejumlah dapur MBG.

Dari total 131 SPPG yang terdaftar di Tangerang Selatan, saat ini baru 109 dapur yang aktif beroperasi. Sisanya masih dalam tahap persiapan maupun penyelesaian sejumlah kendala teknis.

Nindy menyebut sedikitnya lima SPPG sempat menghentikan layanan akibat tersendatnya pencairan dana operasional.

"Ada lima SPPG yang terkendala pencairan dana. Biasanya karena ada pelaporan yang belum selesai di dashboard, sehingga pencairannya tersendat," tuturnya.

Ia menegaskan persoalan tersebut bukan disebabkan keterbatasan anggaran pemerintah, melainkan kendala administrasi pelaporan yang kini tengah dibenahi.

Di tengah perubahan sasaran MBG dan ancaman penutupan dapur bermasalah, tantangan BGN ke depan bukan hanya memastikan makanan tersalurkan, tetapi juga menjamin kualitas layanan kepada kelompok yang kini menjadi prioritas utama program, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.