Kalangan Kampus Tolak Rencana Pemotongan Anggaran Pendidikan

tirto.id - Sejumlah mahasiswa dan akademisi dari beberapa universitas terkemuka Indonesia dengan tegas menolak rencana pemerintah untuk memotong anggaran pendidikan dalam APBNP 2016.

Salah satu dari mereka yang memprotes rencana tersebut merupakan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang, Wismoyo Bayu Prabowo. Ia menyayangkan rencana Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang berencana untuk memotong anggaran pendidikan di saat majunya perkembangan teknologi dan pendidikan.

"Saya tidak setuju dengan rencana pemotongan anggaran pendidikan, karena menurut saya pendidikan itu nomor satu," ucap mahasiswa ilmu komunikasi itu, Senin (8/8/2016).

Wismoyo berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali rencana pemotongan anggaran pendidikan dan seharusnya memperbanyak kesempatan meraih beasiswa untuk generasi selanjutnya agar dapat menuntut ilmu setinggi mungkin.

Selain Wismoyo, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Irfan Wijaya juga tidak setuju dengan rencana pemotongan anggaran pendidikan terutama anggaran untuk beasiswa.

"Beasiswa sangat diperlukan untuk anak bangsa yang memiliki potensi lebih dan tujuan baik meraih ilmu lebih banyak dan mengubah indonesia yang lebih baik," kata Irfan.

Irfan juga berharap pemerintah untuk memikirkan matang mengenai rencana itu. Ia menilai masih banyak anak bangsa yang memiliki potensi besar namun tidak memiliki cukup uang untuk menerapkan potensi tersebut.

"Indonesia harusnya mendukung, jangan diberikan batasan kepada mereka yang memiliki potensi besar. Ini pendidikan untuk ilmu yang berlaku seumur hidup jangan di batasi."

Tidak hanya mahasiswa, beberapa akademisi juga mengungkapkan ketidaksetujuan mereka. Akademisi Universitas Gunadarma Dr. Beny Susanti yang akrab dipanggil Susanti, misalnya, merupakan salah satu di antara mereka.

Ia mengatakan pemerintah harus memperhatikan pengembangan pendidikan di banyak daerah tertinggal yang juga membutuhkan perhatian lebih seperti memberikan fasilitas yang terbaik.

"Pendidikan merupakan investasi negara yang sangat berharga, Kebijakan yang salah terhadap dunia pendidikan, akan berdampak secara langsung kepada anak bangsa mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi," ujar Susanti.

Susanti yang sudah 19 tahun menjadi dosen Ekonomi ini mengatakan Jokowi dan Jusuf Kalla perlu melakukan pengawasan anggaran secara integral sehingga anggaran yang dikucurkan untuk dana pendidikan melalui kementerian pendidikan benar-benar dapat digunakan secara optimal.

Dilaporkan sebelumnya, pemerintah berencana melakukan pemotongan APBNP 2016 sebesar Rp50,02 triliun termasuk anggaran Kementerian Pendidikan sebesar Rp6,6 triliun. Penyebabnya adalah seretnya penerimaan negara tahun ini, khususnya dari perpajakan.

"Penerimaan negara tahun ini akan mengalami penurunan yang cukup besar dari tahun-tahun sebelumnya. Penerimaan dari sisi pajak akan kurang sekitar Rp219 triliun," ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sidang kabinet paripurna, Rabu pekan lalu.

Pemotongan ini akan berdampak luas pada alokasi anggaran prioritas pendidikan nasional seperti, beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), beasiswa Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Tertinggal, dan Terluar (SM3T), Biaya Operasional kepada Perguruan Tinggi Negeri