Menuju konten utama

KAI Siap Jadi Investor LRT Asal Dijamin Pemerintah

Direktur PT Kereta Api Indonesia (KAI), Edi Sukmoro menyatakan perusahaannya siap menjadi investor LRT Jabodetabek meskipun pembiayaannya tak semuanya datang dari APBN.

KAI Siap Jadi Investor LRT Asal Dijamin Pemerintah
Pembangunan proyek jalur transportasi kereta api ringan atau Light Rail Transit (LRT) di samping jalan Tol Jagorawi, Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (26/2/2017). ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya.

tirto.id - Direktur PT Kereta Api Indonesia (KAI), Edi Sukmoro menyatakan perusahaannya siap melaksanakan penunjukan pemerintah sebagai investor proyek kereta ringan (Light Rail Transit/LRT) Jabodetabek. Syaratnya, ada jaminan dari pemerintah.

"Kalau dijamin pemerintah, pasti kami mampu," kata Edi usai penunjukan Duta KAI Didi Kempot di Stasiun Gambir, Jakarta, pada Kamis (9/3/2017) seperti dikutip Antara.

Sayangnya, ia tidak menjelaskan lebih jauh bentuk jaminan pemerintah yang diharapkan oleh PT KAI tersebut.

Edi mengimbuhkan PT KAI masih menunggu penerbitan Peraturan Presiden terkait penunjukkan KAI menjadi investor LRT Jabodetabek. Kemungkinan besar Perpers itu akan terbit akhir pekan ini.

Dia berjanji akan mengumumkan banyak hal ke media mengenai pengerjaan proyek LRT Jabodetabek setelah Perpres itu terbit.

"Perpres ini akan keluar akhir minggu ini, kalau sudah keluar saya akan bicara," kata Edi.

Pekan kemarin, Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo mengatakan pembangunan LRT Jabodetabek, akan memakai sumber pembiayaan kombinasi APBN dan pinjaman perbankan. Skema ini menguntungkan pemerintah karena meringankan beban APBN.

Pemerintah akan PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai investor untuk pembiayaan pembangunan LRT, dan PT Adhi Karya sebagai pihak kontraktor. Pemerintah mengucurkan dana di proyek ini melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT KAI.

Untuk menambal kekurangan dana investasi KAI, menurut Mardiasmo, pemerintah meminta PT KAI mencari pinjaman melalui bank BUMN. Karena itu, Mardiasmo menambahkan, pemerintah akan segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur realisasi skema pembiayaan LRT Jabodetabek tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Panjaitan, juga sudah mengatakan Draft Perpres mengenai skema pembiayaan baru itu juga sudah siap dan tinggal menunggu penerbitan pada pekan ini. Luhut memastikan besaran pinjaman dari bank untuk pembiayaan proyek LRT Jabodetabek maksimum 63 persen.

“Nanti tinggal dipilih, apakah mau pakai opsi ongkos (tiket kereta) Rp12.000,00 atau ongkos Rp10.000,00. Saya lihat dari saat rapat tadi, sudah baik,” ujar Luhut.

Pemerintah, akan memberikan modal lewat skema penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp5,6 triliun untuk PT KAI. Pemerintah juga telah mengucurkan dana Rp1,4 triliun untuk PT Adhi Karya.

Perkembangan pembangunan LRT Jabodebek baru 12 persen. Fase I konstruksi sepanjang 43 kilometer ditargetkan selesai pada 2018 dan beroperasi di 2019.

Baca juga artikel terkait PROYEK LRT atau tulisan lainnya dari Addi M Idhom

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Addi M Idhom
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom