tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan menerbitkan Perpres terkait pengelolaan satu atap di wilayah kawasan Candi Borobudur. Menteri dan kepala daerah nantinya akan bahu membahu meningkatkan pengelolaan Candi Borobudur sebagai destinasi wisata.
"Alhamdulillah hari ini Presiden sudah memutuskan akan keluar perpres yang menyatakan Borobudur dikelola satu atap," kata Menteri BUMN Erick Thohir usai rapat di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).
Pengelolaan satu atap terdiri atas Kementerian Agama, Kementerian Pariwisata, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kemenko Marinves dan pihak lain. Akan tetapi, pengelolaan akan berada di bawah Taman Wisata Candi Borobudur atau TWC yang merupakan anak usaha InJourney.
TWC akan bertugas menyeimbangkan peran kepentingan konservasi, hingga pengelolaan untuk spiritual dan pendidikan. "Jadi hal ini luar biasa dan nanti akan ada renovasi menyeluruh di Borobudur sehingga ada kesinambungan," kata Erick.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengakui presiden memberikan sejumlah arahan untuk pengelolaan Borobudur.
"Presiden beri arahan untuk percepatan penyelesaian dokumen heritage impact assessment yang telah diajukan awal maret tahun ini agar dapat persetujuan dari Unesco," kata Sandiaga.
Sandiaga pun membenarkan bahwa Jokowi akan menerbitkan perpres untuk pengelolaan satu atap di kawasan Borobudur.
"Presiden juga beri arahan untuk siapkan segera perpres yang akan menentukan single destination management organization atau entitas tunggal untuk pengelolaan kawasan pariwisata Borobudur," kata Sandi.
Sandi berharap Perpres bisa keluar di 2024. Hal itu penting agar Borobudur bisa menjadi bagian 5 super destinasi prioritas dan mendorong pemulihan kunjungan wisatawan.
Sementara itu, Dirut InJourney Dony Oskaria mengatakan pemerintah akan severa membentuk Perpres untuk memudahkan pengelolaan Borobudur.
"Pembentukkan perpres untuk menentukan single authority management dan mudah-mudahan dengan single authority management ini memudahkan kita melakukan pengelolaan dan memasarkan borobudur ke mancanegara," kata Dony dalam keterangan.
Dony pun mengaku InJourney akan melakukan kajian ulang untuk pengembangan Borobudur. akan tetapi, pemerintah tetap mendorong sejumlah pertimbangan dalam pembangunan Borobudur.
"Kita akan review keseluruhan masterplan borobudur, sesuai arahan yang kami terima, yang pertama prioritasnya adalah tetap mengutamakan konservasi, kedua spiritual, ketiga edukasi, keempat akan berikan dampak ke pariwisata indonesia," kata Dony.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang hadir dalam rapat mengaku ada arahan dari Jokowi untuk pengelolaan kawasan Borobudur. Ia mengaku ada pekerjaan rumah dalam perbaikan pengelolaan Pasar Kujon.
"Saya punya kewajiban membereskan Pasar Kujon, tapi ini masih bergantung pada heritage impact assesment dari internasional, jadi kita tunggu kalau itu bisa selesai kita harapkan bisa lebih cepat juga," kata Ganjar.
Ia mengaku ada problem sampah yang menjadi wilayah kewenangan bupati untuk membereskan tanah, tapi tetapi juga ada pekerjaan rumah dalam persiapan pembangunannya.
"Kalau ini bisa kira kira 8 bulan selesai kalau itu terjadi rasa rasanya selesailah keseluruhan," kata Ganjar.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Anggun P Situmorang
