tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana meningkatkan besaran subsidi pupuk sebesar Rp14 triliun pada 2024. Ia yakin angka tersebut akan mengurangi masalah kelangkaan pupuk.
"Di 2024 ini saya sudah ngomong ke Menteri Keuangan agar subsidi pupuk ditambahkan senilai angka hitung-hitungan kita Rp14 triliun, harus ditambah untuk menutup kekurangan pupuk yang ada di lapangan," kata Jokowi saat bertemu para petani di acara pembinaan petani di Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (2/1/2023).
Ia beralasan kebijakan ini dipilih karena harga pupuk mahal akibat perang Ukraina dan pandemi COVID. Selain itu, pemerintah juga khawatir harga pupuk akan tetap mahal apabila membeli bahan baku dari luar dan produksi sendiri.
Oleh karena itu, ia menilai pemberian subsidi lebih baik daripada produksi. Namun, ia mengingatkan subsidi tersebut belum bisa diberikan karena belum ada persetujuan DPR.
"Bapak ibu sekalian supaya rakyat juga tahu, para petani juga tahu bahwa pengajuan seperti itu harus mendapatkan persetujuan DPR, lha ini belum, sebentar" kata Jokowi.
Jokowi mengaku meminta Kementan dan Kemenkeu untuk segera merealisasikan subsidi pupuk. Akan tetapi, ia memprediksi hal tersebut belum bisa dilakukan dalam waktu dekat sehingga pemerintah mengambil solusi dengan penyediaan pupuk murah demi mencegah kelangkaan pupuk.
"Kita berusaha nanti untuk yang semester keduanya. Artinya yang tadi Rp14 triliun nanti yang untuk semester kedua, yang sekarang sudah dari pupuk Indonesia tadi saya tanya langsung bukan Pak Menteri, langsung ke Pak Direktur, ada 1,7 juta ton pupuk yang bersubsidi itu 1,2 juta ton yang tidak bersubsidi 500 ribu ton," kata Jokowi.
"Ini lah yang kita harapkan agar yang namanya pupuk sudah tidak bermasalah lagi saya tidak ingin dengar itu, setuju? Tadi Pak Mentan sampaikan belinya pupuk memakai Kartu Tani boleh pakai KTP bisa, karena target kita di Jawa Tengah (Jateng) ini menurun, target kita di Jateng ini kembali ke ranking kedua lagi," kata Jokowi.
Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, kerap mendengar keluhan permasalahan pertanian ada pada harga pupuk. Hal itu kerap ditemukan dalam kunjungan ke berbagai provinsi. Ia pun mengaku ada pemberian pupuk subsidi dan non-subsidi.
"Ada pasar di belakang Bapak Presiden jual pupuk, pupuk non subsidi diskon 50 persen khusus untuk hari ini, khusus yang datang, kemudian pupuk subsidi ada bonus Pak Dirut kalau beli 1 sak bonus 15 kilogram. Terima kasih pada Bapak Presiden," kata Amran di lokasi sama.
Amran mengatakan, pemerintah menyiapkan 1,7 juta ton pupuk yang akan disebar ke berbagai distributor. Ia juga mempermudah pengambilan pupuk, salah satunya bisa mengambil dengan KTP.
"Kalau kita permudah pasti produksi naik, yang tidak punya Kartu Tani itu hanya menggunakan KTP cukup," kata Amran.
Selain itu, pemerintah juga memberikan jatah pupuk pada warga desa. Ia pun sudah mencabut aturan untuk mempermudah distribusi pupuk tersebut.
"Sekarang alhamdullilah kami sudah mencabut permentan yang diterbitkan 2020 nomor 10 yang bisa menghambat untuk mengambil pupuk oleh petani-petani kita," kata Amran.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Anggun P Situmorang
