tirto.id - Presiden Joko Widodo mengaku sempat kesal dengan istilah baru yang digunakan pemerintah dalam masalah investasi. Jokowi menyindir bahwa kecepatan penanganan adalah hal yang lebih baik daripada nama.
Dalam Rakornas Kepala Daerah yang digelar di Sentul, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023), Jokowi menyinggung soal urgensi investasi. Ia mengingatkan bahwa investasi menjadi rebutan berbagai negara dan menegaskan kembali posisi investasi sebagai kunci bangsa.
“Jangan lagi yang namanya izin masih berbulan-bulan,” kata Jokowi.
Jokowi kemudian menyampaikan ada dua masalah besar dalam isu investasi di Indonesia. Pertama adalah isu tata ruang. Ia menyinggung soal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
“Kalau sekarang namanya kesesuaian KKPR. Karena kita ini sering panjang-panjang, kadang-kadang saya,” kata Jokowi tidak menyelesaikan kalimatnya.
Lalu, ia menjelaskan bahwa KKPR menjadi Momok investasi. Ia pun meminta pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan hal ini karena masalah terjadi hampir setengah wilayah Indonesia.
“Ini menjadi problem bagi separuh daerah, separuh daerah kita ini masih belum menyelesaikan KKPR-nya, sehingga saya minta di sini ada ketua DPRD agar dengan pemda segera menyelesaikan urusan ini,” kata Jokowi.
Kedua, kata Jokowi, adalah isu persetujuan bangunan dan gedung atau PBG. Jokowi pun kembali kesal dengan penamaan baru istilah yang sebelumnya dikenal sebagai Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
“Kalau dulu namanya IMB, sekarang namanya PPG, persetujuan bangunan gedung. Namanya sudah gonta-ganti dan ini yang ruwet kita. Nama itu dua kata itu cukup lah. Izin gedung. Udah,” kata Jokowi sambil kesal.
“Dulu IMB izin mendirikan bangunan. Ini ganti persetujuan bangunan gedung. Haduh. Izin gedung gitu aja udah rampung. Yang paling penting bukan namanya, penyelesaiannya yang cepat gitu,” kata Jokowi menambahkan.
Jokowi menegaskan, dua hal tersebut menjadi masalah investasi. Ia ingin agar masalah tersebut diselesaikan dengan kecepatan. Oleh karena itu, ia minta pemerintah daerah untuk turun tangan.
“Keluhan di ranking pertama dan ranking kedua, dua hal tadi. Saya minta pada gubernur, bupati, wali kota, DPRD segera selesaikan yang belum. Jangan ditunda-tunda,” kata Jokowi.
Jokowi lantas mengatakan bahwa kondisi Indonesia berbeda. Ia beralasan, investasi tidak lagi terpusat di Pulau Jawa. Saat ini, 53 persen investasi berada di luar Jawa dan hal itu baik di mata Jokowi.
“Ini bagus sekali pemerataan terjadi karena telah dibangun infrastruktur yang banyak di luar Jawa sehingga investasi itu menuju ke luar Jawa. Sangat bagus untuk pemerataan kita,” kata Jokowi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
