tirto.id - Presiden Joko Widodo menyebut Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tengah masuk pembahasan akhir.
“Nggak tahu nanti keputusannya seminggu atau dua minggu, karena petanya sudah kita ketahui semuanya, khusus hanya di Pulau Jawa dan Bali. Karena di sini ada 44 kabupaten dan kota serta enam provinsi yang nilai asesmennya 4,” kata dia dalam Musyawaran Nasional (Munas) Kadin VIII di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (30/6/2021).
Jokowi menjelaskan, realisasi dari kebijakan ini perlu memperhatikan kondisi masing-masing provinsi hingga kabupaten. Sebab perlu pendekatan berbeda pada setiap daerah.
"Kondisi-kondisi seperti ini harus kita sampaikan apa adanya. Misalnya di Jakarta Barat, RT, RW kelurahan yang terkena COVID, bisa dilihat sudah seperti itu. Artinya sudah merata, sehingga harus ada keputusan yang tegas untuk menyelesaikan masalah ini," paparnya.
Jokowi telah menunjuk Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk menangani PPKM Darurat Pulau Jawa-Bali. Informasi pengumuman PPKM Darurat belum pasti kapan dimulai, tetapi ada yang menyebut bakal berjalan sejak 2 Juli.
PPKM Darurat disebut bertujuan untuk menekan laju penularan Corona yang terjadi sesudah Idulfitri lalu. Tren kasus naik pada kisaran 20.000 per hari.
Meski sudah hampir diterapkan, Saleh Daulay, anggota Komisi IX Bidang Kesehatan DPR RI mendesak agar dijelaskan perbedaan PPKM Darurat dengan PPKM Mikro. Bila tidak ada perbedaannya secara substansial, maka dinilai hasilnya akan sama alias tidak berhasil menekan laju COVID. Hal ini tampak dari peningkatan kasus yang terus terjadi.
Hingga 29 Juni 2021 jumlah kasus sebesar 2.156.465 kasus dengan 1.869.606 sembuh dan 58.024 meninggal.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Zakki Amali
