tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro darurat dalam tahap finalisasi oleh pemerintah pusat.
Pembahasan PPKM Darurat dilakukan di kantor Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) hari ini, Rabu (30/6/2021). Anies bilang rencananya aturan teranyar itu akan diberlakukan se-Pulau Jawa.
"Tadi lagi tengah-tengah rapat nih. Sekarang mungkin sudah selesai sih rapatnya," kata Anies kepada wartawan di Balai Kota, Rabu.
Anies mengatakan aturan PPKM Mikro akan diumumkan langsung oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan selaku koordinator penanganan COVID-19 di Jawa-Bali.
Pemerintah akan membuat kriteria pembatasan yang diberlakukan di setiap kabupaten/kota di Pulau Jawa. Akan tetapi, ia tak bisa merinci aturannya.
"Nanti oleh pemerintah pusat," kata dia.
Anies menegaskan jika pemberlakuan PPKM Darurat di Jakarta bukan hanya sekadar pembatasan, melainkan upaya pemerintah dalam menyelamatkan seluruh warga dari penyebaran virus Corona.
"Jadi kalau mendengar ada pesan, kita harus mengurangi kegiatan, jangan membayangkan," tuturnya.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu mengaku tidak memiliki persiapan khusus dalam penerapan PPKM Darurat di Jakarta.
Ia mengatakan Pemprov DKI Jakarta pernah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total yang membatasi aktivitas masyarakat hingga memperketat seluruh kegiatan tempat usaha.
"Tidak ada persiapan khusus. Kami persiapan khusus lebih pada persiapan untuk menangani pasien, penanganan isolasi. Tetapi kalau soal kebijakannya, sudah lebih dari setahun ini kita terbiasa untuk melakukan pendisiplinan," ucapnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Gilang Ramadhan
