tirto.id - Presiden Jokowi menyatakan, dana otonomi khusus (Otsus) Papua dan Papua Barat akan berakhir pada tahun 2021. Menurutnya, itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dana tersebut, muncul usai pemerintah Indonesia mengakui telah salah menggerakkan Papua dari pusat tanpa mendengar pendapat warga daerah terkait itu.
"Diperlukan sebuah kebijakan baru mengenai dana otonomi khusus ini," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/03/2020).
Jokowi menuturkan, perlu ada evaluasi terkait penyuntikan dana Otsus ke dua provinsi tersebut. "Karena angkanya yang sangat besar," dalihnya.
Selain itu, kata Jokowi, perlu ada detail transparasi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Itu menjadi bagian penting untuk menunjang, Good governance.
"Penyalurannya, apakah betul-betul sudah ter-deliver ke masyarakat, apakah sudah tepat sasaran, outputnya seperti apa, kalau sudah jadi barang, barang apa," tuturnya.
Jokowi juga mempertanyakan, apakah selama ini dana Otsus sudah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di Papua dan Papua Barat? Menurutnya, dampak kebijakan itu harus ditinjau ulang.
Menurut Jokowi, seluruh tokoh-tokoh adat, masyarakat, maupun agama yang ada di Papua dan Papua Barat harus diajak bicara. Sehingga kebijakan yang dirumuskan, murni sesuai kebutuhan mereka.
"Saya minta kebijakan otonomi khusus Papua dan Papua Barat ini dikonsultasikan dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Papua maupun Papua Barat. Ini penting sekali," ujarnya.
Editor: Dieqy Hasbi Widhana
