tirto.id - Pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Lapangan Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (5/6/2018) kemarin disambut sorak sorai prajurit. Presiden ke-7 Indonesia itu mengumumkan kenaikan tunjangan bagi TNI-Polri. Kenaikannya relatif besar, bahkan untuk Bintara Pembina Desa (Babinsa) lebih dari 700 persen.
"Dimulai Juli, akan ada kenaikan pendapatan operasional, yang biasanya per bulan terendah itu Rp310 ribu, akan dinaikkan jadi Rp2,7 juta. Ini melompat 771 persen," kata Jokowi. "Pendapatan operasional yang tertinggi kemarin Rp1,335 juta, dinaikkan jadi Rp3,6 juta," katanya.
Dalam acara tersebut memang tak ada Babinsa—unsur pelaksana Koramil di wilayah yang cakupannya cukup kecil, hanya desa atau kelurahan saja—yang hadir. Namun, Jokowi yakin para Babinsa yang mendengar akan sangat gembira.
"Terutama yang berada di pelosok-pelosok," katanya.
Keputusan ini diapresiasi setinggi langit oleh Panglima TNI Hadi Tjahjanto. Hadi, yang juga hadir dalam acara buka puasa bersama tersebut mengatakan kenaikan tunjangan itu bisa mempermudah kegiatan bawahannya. Ia juga mengatakan bakal meningkatkan kinerja Babinsa karena telah diapresiasi lebih oleh pemerintah.
"[Babinsa] akan lebih digiatkan lagi," kata Hadi.
Ketua DPR Bambang Soesatyo angkat suara. Ia menilai kebijakan pemerintah cukup telat karena seharusnya kebijakan ini diteken sejak lama, namun apa yang diputuskan Jokowi tetap harus diapresiasi.
"DPR mendukung penuh karena bagaimanapun prajurit harus kita sejahterakan," katanya pada acara yang sama.
Bamsoet, panggilan Bambang Soesatyo, paham betul keadaan Babinsa karena sering berinteraksi dengan mereka, setidaknya di daerah pemilihannya (Banjarnegara, Kebumen, dan Purbalingga). Menurutnya Babinsa paling sering mengeluh soal rendahnya biaya operasional, sementara di satu sisi pekerjaan cukup banyak.
Mulyana misalnya. Seorang Babinsa yang bertugas di Jakarta ini pernah bercerita kepada Tirto, bahwa dana operasional turun untuk tiga kegiatan per bulan. Dana operasional yang ia terima untuk tiga kegiatan itu Rp750 ribu. Padahal, katanya, tak jarang mereka punya lebih dari 10 kegiatan.
Bambang bakal mendorong kenaikan tunjangan operasional untuk Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibnas)—organ setara Babinsa namun di bawah naungan Polri.
Motif Politik
Pengamat politik cum Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menduga ada kepentingan lain di balik motif menyejahterakan prajurit. Motifnya, tak jauh-jauh, politik.
"Babinsa memang tidak punya hak politik dalam memilih. Namun kita jangan pura-pura tidak paham dan bodoh. Selama ini sudah rahasia umum bahwa Babinsa itu pintu terdepan berhubungan dengan masyarakat, termasuk pengamanan suara," kata Pangi kepada Tirto.
Pangi mengatakan dalam Pilpres 2014, Babinsa Jakarta Pusat diduga mengarahkan warga untuk memilih pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Mengutip Kompas, seorang warga bernama Rifki mengatakan salah seorang Babinsa pernah datang ke rumahnya dan meminta memilih pasangan nomor urut satu itu.
TNI Angkatan Darat bahkan sempat menjatuhkan hukuman tahanan selama 21 hari kepada salah satu Kopral yang mendata warga. Meski begitu Badan Pengawas Pemilu mengatakan tidak ada pelanggaran dalam kasus itu.
Pangi memahami keinginan Presiden Jokowi untuk menyejahterakan Babinsa. Namun, Jokowi seharusnya berhati-hati dalam membuat kebijakan. Menurutnya Presiden tidak perlu memberikan kenaikan tunjangan sebesar itu ketika kondisi keuangan negara sedang tidak terlalu sehat.
Pangi memberi contoh Malaysia. Pemerintah Malaysia malah mengurangi gaji para pegawai negara untuk melunasi utang negara.
"Jangan sampai demi ambisi politik semua menjadi tidak matang hitung-hitungannya. Negara ini besar, harus pas kalkulasi porsi penggunaan APBN dan APBD. Tidak boleh sesuka hati, ada skala prioritas," kata Pangi.
Jokowi tahu bakal ada komentar-komentar yang mengaitkan kenaikan tunjangan dengan motif politik. Makanya, dalam pengumuman yang bikin para prajurut tersenyum itu ia juga menyinggung mengenai hal tersebut.
"Tidak ada yang namanya TNI-Polri itu berpolitik. Saya tekankan berkali-kali kepada Panglima, Kapolri, semuanya selalu saya tekankan," ujarnya.
Presiden hanya ingin agar kinerja Babinsa lebih optimal. Mantan Wali Kota Solo ini menilai oleh karena "bersentuhan" langsung dengan masyarakat, sudah sewajarnya para Babinsa mendapat upah layak.
Hal senada diungkapkan Panglima TNI. Hadi menegaskan tidak ada kaitan antara pemberian tunjangan dengan kepentingan politik.
"Tidak ada [kepentingan politik]. TNI-Polri netral," tegasnya.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Rio Apinino
