tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertindak netral dan tidak memihak dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Jokowi ingin KPU dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan ada.
"Ini bertindak sesuai aturan saja KPU bisa dicurigai ya kan, apalagi KPU coba melenceng dari aturan. Jangan sampai terjadi ini bisa berbahaya bagi KPU," kata Jokowi dalam acara Rapat Konsolnas Kesiapan Pemilu 2024, di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (30/12/2023).
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga meminta KPU bisa memastikan agar setiap warga negara yang memiliki hak pilih dapat menggunakan haknya secara baik, langsung, bebas rahasia, dan tanpa diskriminasi.
Selain itu, Kepala Negara juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadi pemilih yang cerdas. Pemilih cerdas dimaksud adalah tidak percayai hoax apalagi yang bisa menyulut konflik dan perpecahan.
"Pendidikan politik harus dilakukan secara masif. Tidak saja mengedukasi tentang tahapan Pemilu, tapi juga mengajak masyarakat menjadi pemilih pemilih yang cerdas," kata dia.
Dalam kesempatan tersebut, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta seluruh KPU ada dipusat maupun di daerah untuk bersiap. Mengingat Pemilu 2024 tinggal 44 hari lagi
"Waktunya sudah sangat dekat. Semua harus siap," tegas Jokowi.
Tata Kelola Harus Baik
Jokowi memahami Pemilu kali ini sangat kompleks karena akan diikuti oleh calon Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, maupun Kabupaten atau Kota. Sehingga dia meminta agar seluruh tata kelola dipastikan berjalan dengan baik.
"Kesiapan petugas harus baik. Ketersediaan logistik juga harus baik, distribusi logistiknya juga harus baik. Kesiapan sistem teknologi ya juga baik. Jangan sampai ada yang tercecer satu pun semua harus baik," ujar dia.
Tak hanya itu, Jokowi juga meminta kepada KPU agar berhati-hati dan meminimalisir terjadinya masalah teknis di lapangan. Sebab menurutnya keteledoran teknis bisa berimplikasi politis dan politik.
"Ini bisa merembet kemana-mana yang dapat mengganggu kondusifitas negara, yang dapat mengganggu legitimasi Pemilu kita," ucap dia.
Oleh karena itu, dia ingin KPU bisa menjamin kehandalan sistem informasi dan perangkat penunjang Pemilu bisa berfungsi dengan baik. Harus transparan terbuka dan jangan sampai terjadi peretasan.
"Hati hati mengetahui hal ini. Sekali lagi karena ini bisa berimplikasi politis bisa berimplikasi politik," kata dia.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Anggun P Situmorang
