Jokowi Minta Kementerian, Pemda dan Gubernur Tak Hambat Investasi

Oleh: Andrian Pratama Taher - 6 Januari 2021
Dibaca Normal 1 menit
Gubernur diminta mengawal investor besar yang akan berinvestasi di daerah.
tirto.id - Presiden Joko Widodo bicara di hadapan menteri dan gubernur terkait perkembangan perekonomian dan vaksinasi COVID-19 di Istana Negara, Rabu (6/1/2021).

Jokowi menyebut peningkatan investasi merupakan strategi pemulihan ekonomi nasional pada 2021. Ia beralasan, investasi adalah solusi paling ideal karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja tidak mampu memulihkan ekonomi Indonesia.

"Berkaitan dengan pemulihan ekonomi, kuncinya adalah di investasi karena APBN kita tidak memungkinan untuk seluruh pembangunan ini di-cover dari anggaran APBN," kata Jokowi.

Ia lantas mengingatkan agar kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah untuk tidak menghambat investasi. Ia ingin agar kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah memberikan pelayanan cepat kepada para investor.

Jokowi menginstruksikan agar gubernur bisa turun tangan langsung apabila ada nilai investasi besar masuk ke daerah mereka.

"Untuk investasi besar saya titip agar ditangani sendiri oleh para bapak-ibu gubernur sehingga betul-betul bisa direalisasikan di lapangan," ujar Jokowi.

Indonesia kini memiliki lembaga investasi baru bernama Sovereign Welfare Fund (SWF) Indonesia atau Indonesia Investment Fund, terbentuk pada bulan ini.

Jokowi mengatakan SWF adalah solusi kebutuhan dana dan pembangunan saat Indonesia perlu banyak dana pembangunan. SWH juga disebut berguna karena rasio utang PDB tinggi serta keterbatasan pendanaan dari BUMN untuk proyek infrastrutur.

Jokowi mengatakan, keberadaan SWF membuat pembangunan tidak bergantung kepada APBN maupun pinjaman luar negeri. Ia berharap para kepala daerah bisa mengenal SWF agar daerah bisa melaksanakan investasi di lapangan dan membantu menyosialisasikan lewat SWF.

SWF merupakan salah satu program pemerintahan Jokowi-Maruf dalam upaya pemerintah menangani masalah pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat Indonesia di pemerintahan Jokowi-Maruf. Kebijakan ini dipayungi dalam UU Cipta Kerja yang disahkan pada Oktober 2020 lalu.

Kendati demikian, SWF punya risiko masalah yang perlu dimitigasi. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani SWF Indonesia berpotensi mengulang masalah 1MDB Malaysia yang dikorupsi dan menyeret eks Perdana Menteri Malaysia Najib Razak.

Presiden Jokowi sudah menerbitkan peraturan teknis pembentukan lembaga yang rencana diluncurkan pada Februari 2021 ini. Pemerintah menggelontorkan dana berbentuk tunai sebesar Rp15T untuk menjalankan program ini. SWF sendiri direncanakan akan mendapat modal hingga Rp75T dari pemerintah selama 2021 sebagai modal awal kebijakan.


Baca juga artikel terkait INVESTASI atau tulisan menarik lainnya Andrian Pratama Taher
(tirto.id - Ekonomi)

Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Zakki Amali
DarkLight