Menuju konten utama

Jokowi Diminta Turun Tangan Atasi Pelanggaran PT Amman Mineral

Amanat KSB meminta Presiden Joko Widodo turun tangan mengatasi persoalan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

Jokowi Diminta Turun Tangan Atasi Pelanggaran PT Amman Mineral
Presiden Joko Widodo.

tirto.id - Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (Amanat KSB) meminta Presiden Joko Widodo turun tangan mengatasi persoalan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Salah satunya menyangkut penjualan scrub tambang atau sampah tambang yang dilakukan perusahaan tersebut.

“Presiden Jokowi tolong dengarkan suara hati rakyat Sumbawa Barat yang hidup sengsara karena ulah tambang PT Amman Mineral. Bila tambang tak mensejahterakan ditutup saja,” tegas Ketua Amanat KSB, Erry Satriyawan, dalam aksinya di depan Istana Jakarta, Kamis (10/11/2022).

“Aksi di istana negara kali ini akan tetap menggambarkan betapa manajemen PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) bertindak semena-mena dan membuat sengsara terhadap nasib pekerja lokal, pengusaha lokal, dan rakyat di Sumbawa Barat," sambungnya.

Erry juga menyampaikan, pihaknya akan menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi untuk merespons, apa yang mereka sebut sebagai tindakan terstruktur dan masif 'pemiskinan ekonomi' dan penderitaan oleh AMNT kepada rakyat di sana.

"Surat itu nantinya berisi sejumlah tuntutan atau permohonan kepada Bapak Presiden, Jokowi, agar rakyat di Sumbawa Barat memperoleh hak hak dasar dan keadilan sosial, serta berdaulat atas kekayaan sumber daya alam yang mereka warisi," tegas Erry.

Beberapa poin utama yang disampaikan Amanat KSB kepada Presiden Jokowi, di antaranya, segera turunkan tim pemeriksa untuk investigasi lintas kementerian berwenang, seperti LHK, Kemenaker, dan ESDM ke Batu Hijau.

“Ini sehubungan dengan kejahatan AMNT terhadap pencemaran pembuangan limbah tailing ke laut dalam, penyimpangan CSR, blacklist tenaga kerja dan pengusaha lokal, kecelakaan kerja, roaster kerja yang menyiksa, serta penggunaan batu-batuan selain emas tanpa izin,” lanjut Erry.

Amanat KSB juga meminta manajemen AMNT yang tidak berpihak kepada nasib rakyat serta ganti dengan manajemen baru. Juga segera membuat rencana penyusunan CSR/PPM untuk menyiapkan masyarakat pasca tambang dengan pelibatan lembaga sosial kemasyarakatan di Sumbawa Barat.

“Hidupkan kembali serikat pekerja, kembalikan hasil penjualan scrap yang dijadikan pendapatan perusahaan untuk kepentingan masyarakat langsung,” tegas Erry.

Setelah melakukan orasi, lima orang perwakilan Amanat KSB akhirnya diterima oleh Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Yohanes Joko. Kepada para massa aksi Amanat KSB, Yohanes berjanji untuk menindaklanjuti tuntutan terkait penutupan PT AMNT karena dianggap tak menyejahterakan masyarakat Sumbawa Barat.

“Prinsipnya kami dari KSP sudah menerima aspirasi teman - teman, tadi kami di dalam berdialog. Kami minta waktu untuk mempelajari, nanti kita akan komunikasikan kepada pihak - pihak terkait,” terang Yohanes.

“Kami mohon kepada mas Erry dan teman-teman semua. Karena aspirasi sudah diterima. Kami mohon untuk membubarkan diri secara tertib,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membentuk tim investigasi untuk menyelidiki dugaan pelanggaran kegiatan tambang dilakukan oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Dalam praktiknya, perusahaan tersebut melakukan berbagai pelanggaran.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Rida Mulyana mengatakan, pihaknya akan melihat kondisi langsung di lapangan seiring dengan temuan sejumlah aktivis dari Nusa Tenggara Barat (NTB). Pemerintah juga bakal memeriksa dan mendengarkan keterangan dari seluruh pihak, baik perusahaan dalam Amman Mineral sendiri maupun dari masyarakat sekitar operasi yang merasa dirugikan.

"Untuk itu kami akan sesegera mungkin nanti menerjunkan tim, sebab ini kan harus bekerja sama lintas sektoral. Meski begitu, laporan ini tetap akan kami jadikan catatan," ungkap Rida dalam sebuah diskusi dikutip Senin (31/10/2022).

Rida mengakui persoalan yang ada di PT Amman Nusa Tenggara sedikit kompleks. Kendati begitu, ia merasa ada celah antara perusahaan dan pekerja serta masyarakat sekitar yaitu persoalan komunikasi.

"Kita hidup di negeri yang sama, punya bendera yang sama, bahasa yang sama semua yang sama dan kenapa nggak punya cita-cita yang sama gitu kan? Jadi ini masalah mungkin berkaitan juga dengan komunikasi ya, karena permasalahan silaturahminya," urainya.

Baca juga artikel terkait TOLAK TAMBANG atau tulisan lainnya dari Dwi Aditya Putra

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Dwi Aditya Putra
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Anggun P Situmorang