tirto.id - Mahfud MD maju sebagai cawapres dalam Pilpres 2024 mendampingi Ganjar Pranowo. Sebelumnya, Mahfud MD pernah mengampu beberapa jabatan penting di pemerintahan, termasuk Menteri Pertahanan (Menhan) RI.
Pasangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 mendapatkan nomor urut 3 dalam pemilihan umum 14 Februari 2024 mendatang. Penunjukan Mahfud sebagai Cawapres RI telah diumumkan sejak 18 Oktober 2023 lalu di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Prof. Dr. Mahfud MD,” ujar Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP, dikutip dari kanal YouTube PDIP.
Mahfud MD sejatinya tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Sebelum mendampingi Ganjar Pranowo, Mahfud menjabat sebagai Menko Polhukam (2018-2014) di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pada Pilpres 2024, Mahfud bisa dikatakan berasal dari kalangan nonpartai. Meski begitu, duet Ganjar-Mahfud mendapatkan sokongan dari partai politik. Ada 4 partai pengusung pasangan itu, yaitu PDIP, PPP, Perindo, dan Hanura.
Kendati bukan dari kalangan partai politik, Mahfud MD punya karier panjang sebagai pejabat publik RI. Ia pernah memegang jabatan eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Salah satunya adalah menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI.
Jejak Rekam Mahfud MD Jadi Menteri Pertahanan
Mahfud MD menjadi Menteri Pertahanan RI di masa Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pria asal Sampang, Madura, itu menyandang jabatan Menteri Pertahanan RI pada periode 2000-2001 atau sekitar 23 tahun silam.
Dengan menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Mahfud MD masuk dalam Kabinet Persatuan Nasional susunan Gus Dur. Ia menggantikan Juwono Sudarsono yang sebelumnya menjabat sebagai Menhan RI pada 1999-2000.
Jika menilik latar belakang dan pendidikan Mahfud MD, ia sejatinya tak dekat dengan bidang militer. Mahfud MD kuliah sarjana di jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) dan jurusan Sastra Arab Universitas Gajah Mada (UGM) di Yogyakarta.
Saat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, Mahfud MD mengambil studi Ilmu Politik pada program Pasca Sarjana S2 UGM. Kemudian, Mahfud MD kembali mempelajari Hukum Tata Negara di kampus yang sama pada program Doktoral S3.
Permintaan Gus Dur kepada Mahfud MD untuk menjadi Menhan membuat dirinya terkejut. Pasalnya, Mahfud MD merasa bahwa pertahanan bukanlah bidang yang selama ini ia akrabi. Alhasil, ia sempat mengajukan keberatan kepada Gus Dur.
"Saya tidak pernah belajar tentang militer. Saya tidak pernah belajar tentang pertahanan. Jadi, kalau saya jadi Menteri Pertahanan, saya terus terang enggak banyak mengerti," kata Mahfud MD.
"Saya dulu juga enggak pernah belajar jadi presiden. Masak kamu profesor mau jadi Menteri Pertahanan saja enggak bisa," timpal Gus Dur saat itu, sebagaimana ditirukan Mahfud.
Upaya Mahfud MD untuk bernegosiasi dengan Gus Dur gagal. Akhirnya, ia tetap menerima jabatan sebagai Menteri Pertahanan mulai 26 Agustus 2000.
Setelah memegang jabatan sebagai Menhan RI, tanggung jawab untuk mengelola dan merumuskan kebijakan bidang pertahanan nasional ada pada pundak Mahfud MD. Ini menjadi amanat Mahfud MD selama memegang jabatan publik tersebut.
Dalam wawancara dengan Majalah Tempo pada edisi 3 September 2000, Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya ditugaskan Gus Dur untuk meletakkan militer dalam ketatanegaraan yang tepat. Karena itu, ia diminta mempelajari perangkat hukum militer.
Mahfud MD mengemban jabatan sebagai Menteri Pertahanan RI hingga 20 Juli 2001 seiring dengan lengsernya Gus Dur dari kursi kepresidenan. Menhan RI berikutnya pengganti Mahfud MD adalah Agum Gumelar.
Penulis: Ahmad Yasin
Editor: Iswara N Raditya
