Indonesia Masih Impor Garam, DPR Anggap Kondisi Itu Wajar

tirto.id - Meski memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia 99 ribu kilometer, Indonesia hingga saat ini masih mengimpor garam. Kondisi ini, menurut anggota Komisi IV DPR Daniel Johan, merupakan hal yang wajar karena garam bukan menjadi produk unggulan Indonesia.

"Wajib swasembada. Tapi enggak semua hal bisa kita paksakan buat swasembada karena ada produk unggulan dan tidak. Garam ini termasuk bukan produk unggulan," ujar Daniel di Jakarta pada Kamis (22/2/2018).

Disebutkannya, meski memiliki garis pantai panjang, ada faktor lainnya yang mempengaruhi produksi, seperti curah hujan, dan kelembaban. Indonesia negara tropis yang memiliki curah hujan dan kelembaban tinggi yang bisa mempengaruhi kualitas dan kuantitas produksi menjadi rendah.

Lahan produksi yang ada saat ini sekitar 25.800 hektare, dengan jumlah produksi rata-rata sebanyak 2,6 juta ton. Padahal kebutuhan garam Indonesia mencapai sekitar 4 juta ton per tahun dengan rincian 1,8 juta ton untuk konsumsi dan 2,2 juta ton untuk industri.

Selain cuaca, harga yang relatif masih tinggi di Indonesia menjadikan garam bukan masuk produk unggulan. "Kita enggak unggulan karena harga jauh lebih mahal dibanding garam impor yang menjadi produk unggulan di negara eksportir," terangnya.

Harga garam impor secara umum bisa berada di kisaran angka Rp600-700 per kilogram. Sementara harga garam lokal produksi Indonesia sekitar Rp2.200 per kilogram.

"'Bu Susi bilang, garis pantai terpanjang ke-2 dunia masak impor?' Itu membuat opini yang salah ke masyarakat," ucapnya.

Sependapat dengan Daniel, pengamat ekonomi Faisal Basri mengatakan garis pantai suatu negara tidak menjadi acuan kepantasan suatu negara untuk impor garam.

Dia juga mencontohkan kondisi yang terjadi di Cina. Panjang garis pantai Cina hanya urutan ke-12 di dunia, tapi paling besar produksinya di antara negara-negara lainnya, yaitu 58 juta ton per tahun.

Dengan jumlah produksi sebesar itu, Cina tercatat sebagai importir terbesar ketiga dunia dengan nilai impor sebesar 189 juta dolar. Sementara itu, nilai ekspor Cina tercatat sebesar 75 juta dolar.

"Apa yang kita hasilkan belum tentu cocok dengan kita butuhkan. Jadi, ekspor impor ini biasa," ujar Faisal.

"Enggak ada hubungannya antara swasembada dengan kedaulatan. Singapura mayoritas impor, apa artinya Singapura enggak berdaulat?" lontar Faisal.