tirto.id - Pemerintah Indonesia dan Australia mempererat kerja sama atasi ancaman terorisme dengan mengadakan "Australia-Indonesia Ministerial Council on Law and Security" kedua di Sydney, Australia.
Pertemuan pertama dan kedua dinilai telah membuahkan hasil konkrit untuk kedua negara.
"Kita hadir di Sydney hari ini untuk pertemuan tingkat menteri kedua antara Australia dan Indonesia di bidang Hukum dan Keamanan. Pemerintah Indonesia sangat memperhatikan kondisi keamanan dengan mengirim delegasi besar ke sini. Pertemuan ini sebelumnya sudah dilakukan di Jakarta pada Desember tahun lalu dan menjadi forum untuk mengkoordinasikan kerja sama dan tanggung jawab kedua negara terkait keamanan internasional, khususnya soal terorisme," kata Jaksa Agung Australia George Brandis dalam konferensi pers di Sydney, Rabu (7/6/2016).
Pertemuan kedua merupakan kelanjutan dari pertama yang telah dilaksanakan pada 21 Desember 2015, di mana telah dibahas cara penanggulangan terorisme, keamanan siber (cyber security) dan operasi intelijen.
"Kami berharap pertemuan ini dapat berbagi pandangan mengenai ancaman di kawasan dan juga komitmen untuk mempererat kerja sama intelijen antara Australia dan Indonesia sehingga kami dapat menanggulangi persoalan terorisme mulai dari soal keuangannya, deradikalisasi, hingga keamanan siber. Ini adalah pertemuan yang sangat-sangat penting karena pemerintah Australia dan Indonesia sama-sama punya kepentingan untuk mencegah timbulnya teror di masing-masing negara," tambah George.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan kerja sama antara Indonesia dan Australia berada di tingkat yang baik karena komitmen dari masing-masing kepala negara yaitu Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malcolm Turnbull.
"Kami yakin kerja sama ini akan semakin baik di masa datang termasuk dengan terus melakukan pertukaran informasi bidang intelijen dan peningkatan kapasitas dalam sejumlah bidang," kata Luhut.
Luhut menyebut salah satu contoh keberhasilan dalam mengatasi ancaman teroris ialah dalam hal pemetaan terhadap gerakan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Asia Tenggara yang dipimpin oleh Abu Bakr al-Baghdadi.
"Ada sekitar 500 orang Indonesia ada di Suriah dan mereka ingin mendirikan kekhilafan di Asia Tenggara, tapi kami berhasil untuk memetakan kehadiran mereka di sini dan kami juga bersama Australia saling bertukar informasi mengenai hal ini sehingga kami yakin dapat mengatasi masalah ini," ungkap Luhut.
Sementara itu, Menteri Kehakiman yang juga Menteri Khusus Urusan Terorisme Michael Keenan menyatakan ancaman organisasi teroris internasional sama-sama dihadapi oleh Indonesia dan Australia.
"Kita menghadapi organisasi teroris di Timur Tengah yang secara jelas menyatakan perang terhadap negara-negara lain dan menyerang teman dan tetangga kita. Kerja sama ini adalah untuk merespon ancaman bersama tapi dengan cara saling bekerja sama. Ini adalah kesempatan kami juga untuk belajar mengenai penerapan hukum, kerja intelijen dan kami akan terus berkolaborasi sehingga dapat mengatasi ancaman bersama ini," kata Michael.
Jaksa Agung Australia George Brandis dalam pertemuan itu didampingi oleh Menteri Kehakiman Australia Michael Keenan dan mantan Duta Besar Australia untuk Indonesia Greg Moriarty, di mana saat ini ia menjabat sebagai Koordinator Badan Nasional Anti Terorisme Indonesia.
Sementara rombongan Indonesia dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Tito Karnavian, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny F Sompie dan delegasi lainnya.
Penulis: Mutaya Saroh
Editor: Ign. L. Adhi Bhaskara
