tirto.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan partainya menggunakan strategi merangkul untuk mengusung bakal calon gubenur dan wakil gubenur pada Pilkada Jakarta 2024.
Menurut Hasto, strategi itu dimainkan dengan melihat tantangan geopolitik, kemiskinan ekstrem, hingga persoalan pangan.
"Maka PDIP melakukan suatu strategi merangkul, sehingga dengan PKS kami juga melakukan suatu komunikasi politik," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).
Ia menjawab diplomatis ketika ditanya lebih condong berkoalisi dengan PKB atau PKS di Pilkada Jakarta. Menurut Hasto, partainya berkoalisi dengan kekuatan rakyat. Sebab, kata dia, kekuatan rakyat menjadikan PDIP sebagai partai yang memiliki legalilitas dalam menjalankan fungsinya.
"Jadi, kita koalisi tentu saja dengan kekuatan rakyat, partai ini, kan, hanya sebagai suatu legalitas di dalam menjalankan fungsi representasi, sehingga kerja sama politik dilakukan dengan kesesuaian terhadap desain masa depan, tetapi juga mengakar pada harapan rakyat. Di situlah kita bisa bertemu," ucap Hasto.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan partainya menugaskan Ahmad Basarah untuk berkomunikasi politik dengan Ketum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin soal Pilkada Jakarta.
"Karena ada juga ikatan-ikatan emosional dari aktivis mahasiswa dulu antara Cak Imin dan Pak Ahmad Basarah," tutur Hasto.
Hingga kini, belum ada nama resmi yang diusung PDIP di Pilkada Jakarta. Kendati demikian, PDIP turut mempertimbangkan nama Anies Baswedan.
Juga dengan DPC PKB telah mengusung Anies secara resmi. Namun, PKS kini telah mengusung Anies-Sohibul Iman sebagai bakal cagub dan cawagub di Pilkada Jakarta.
PKB mengkritisi langkah PKS. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKB, Syaiful Huda, menilai langkah PKS mendeklarasikan pasangan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta 2024 berpotensi deadlock, karena parpol lain tidak bersedia berkoalisi. Padahal, kata Huda, PKS tidak memiliki golden ticket di Pilgub Jakarta, artinya mereka harus berkoalisi.
“Belum melampaui 20 persen karena baru 18 kursi, sementara 20 persennya [22 kursi]. Jadi, menurut saya model memborong begini, memborong figur untuk partai yang tidak memenuhi dan tidak punya golden ticket. Menurut saya, bahaya itu, bahaya,” kata Huda di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2024).
Huda menyebut komunikasi publik PKS perlu dikoreksi lagi lantaran sudah telanjur mengusung sepaket pasangan Anies-Sohibul. Ia menilai PKS blunder karena terkesan menutup pintu parpol lain untuk bermitra.
“Itu yang saya sebut komunikasi politik semacam ini akan menutup pintu partai-partai lain untuk bisa bermitra dan poros koalisi ini,” kata Huda.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Irfan Teguh Pribadi
